Pemerintah Singapura menyatakan pemangkasan kiriman gas alam dari Indonesia dalam kurun waktu dekat tidak membawa pengaruh signifikan terhadap tarif listrik konsumen lokal. Kondisi tersebut terjadi lantaran penurunan volume aliran gas dari Indonesia tercatat berada di bawah 2% dari keseluruhan kebutuhan harian di Negeri Singa.
Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng mengungkapkan stok pasokan energi gas saat ini tetap berada dalam level memadai untuk menopang berbagai keperluan dalam negeri.
Keterangan tersebut disampaikan Tan kepada awak media selepas menghadiri perhelatan rapat akbar Partai Aksi Rakyat (PAP) pada Minggu (25/10/2026), di mana dirinya meyakini efek penyusutan volume terhadap biaya listrik tergolong sangat minim.
"Dalam jangka pendek, harga tidak akan terlalu terpengaruh. Bahkan, jika ada yang perlu diperhatikan, kita seharusnya melihat harga dunia karena sebagian besar harga satuan gas kita sebenarnya dipatok mengikuti pergerakan sejumlah indeks global utama," ucapnya seperti dikutip dari Channel News Asia.
Tan menggarisbawahi bahwa otoritas Singapura senantiasa menempatkan sektor energi sebagai instrumen vital dalam mempertahankan denyut perekonomian, keberlanjutan hidup, serta ketahanan wilayah nasional. Berlandaskan kesadaran tersebut, bermacam mitigasi strategis telah disiapkan demi memelihara stabilitas cadangan dan mencegah ketergantungan pada rantai pasok tunggal.
"Kami selalu memandang energi sebagai bagian yang sangat penting bagi perekonomian negara, keberlanjutan, dan juga kelangsungan hidup kita. Energi merupakan hal yang sangat mendasar bagi kita semua. Karena itu, kami telah menyiapkan langkah-langkah kontingensi dan perlindungan untuk memastikan pasokan energi kami terdiversifikasi," jelas Tan lebih lanjut.
Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi mulai memotong besaran ekspor gas alam menuju Singapura terhitung mulai Sabtu (24/10/2026). Kebijakan tersebut ditempuh otoritas Indonesia guna memprioritaskan alokasi cadangan bahan bakar bagi sektor pembangkitan listrik di dalam negeri.
Perwakilan dari Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) sebelumnya memerinci besaran pengurangan pasokan tersebut mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari, atau setara dengan 17 miliar British thermal units (BTU) tiap hari, yang dijadwalkan berlangsung sepanjang rentang waktu 18 hari.
Guna menghadapi dinamika tersebut, Tan menerangkan Singapura sudah memilki berbagai benteng perlindungan berlapis untuk mengatasi setiap potensi kendala pasokan. Kerangka tindakan ini meliputi ekspansi diversifikasi jaringan gas bumi, optimalisasi penyiagaan instalasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) cadangan, serta kesiapan penuh Singapore GasCo mendatangkan kuota kargo LNG tambahan saat diperlukan.
Selain itu, entitas pembangkit listrik di Singapura juga diwajibkan mengantongi cadangan minyak diesel berkapasitas besar guna mengantisipasi skenario disrupsi distribusi gas alam yang lebih parah.
"Saya ingin mengimbau seluruh warga Singapura: tetap tenang dan lanjutkan aktivitas seperti biasa. Kita pernah menghadapi pengurangan pasokan seperti ini sebelumnya tanpa kendala berarti, dan pemerintah akan terus memastikan keandalan serta ketahanan pasokan energi Singapura," imbau Tan.
Di samping ketergantungan pada gas alam, Negeri Singa giat mengembangkan variasi energi terbarukan, seperti biometana, geotermal, hingga panel surya. Pihak regulator juga mulai mengkaji potensi tenaga nuklir, kendati belum ada komitmen resmi terkait penggunaannya.
Terkait konsekuensi perdata antarpelaku usaha, Tan menyerahkan persoalan tersebut secara utuh kepada Gas Supply Private Limited (GSPL), entitas milik Temasek yang menjadi importir gas resmi Singapura, untuk mengkaji opsi yuridis sesuai ikatan kesepakatan komersial.
"Dari perspektif pemerintah, dalam membangun reputasi dan kepercayaan, saya pikir pemenuhan kontrak … merupakan fondasinya," tegas Tan.
Pandangan serupa dilontarkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong saat berpidato di hadapan kader dalam konferensi PAP pada Minggu. Wong menekankan seluruh pemangku kepentingan yang terikat kontrak dagang semestinya patuh dan menepati kewajiban legal mereka.
Wong menambahkan bahwa perusahaan importir bahan bakar gas di Singapura dipastikan melancarkan langkah protektif yang proporsional dalam memelihara hak-hak serta kepentingannya.
Berdasarkan data historis, Singapura mendatangkan komoditas gas alam via instalasi pipa dasar laut dari Indonesia dan Malaysia, di samping mengandalkan impor kargo LNG dari produsen global. Sepanjang tahun 2025, kontribusi pasokan pipa menyerap porsi 43% dari total kebutuhan domestik, sementara sisa 57% disuplai lewat wujud LNG.
Menanggapi rumor spekulatif apakah pengurangan ekspor tersebut berkaitan dengan komentar pedas pejabat Singapura perihal kebakaran hutan dan polusi kabut asap, Tan meluruskan bahwa kebijakan pembatasan pasokan oleh Indonesia bukan peristiwa yang pertama kali terjadi.
Menurutnya, insiden pemotongan kapasitas pengiriman serupa sempat berlangsung pada tahun berjalan lantaran adanya agenda teknis perawatan pipa penyalur.
"Faktanya, saya rasa tahun ini mereka juga pernah membatasi pasokan sebelum kejadian ini. Namun, saya pikir saat itu penyebabnya adalah perbaikan jaringan pipa, mereka melakukan pekerjaan pemeliharaan dan sebagainya," beber Tan.
Mengenai momentum pemangkasan volume yang terjadi bertepatan menjelang pembukaan ajang Singapore International Energy Week, Tan memandang ketetapan tanggal itu sepenuhnya menjadi domain domestik pihak Indonesia.
"Apakah mereka memilih untuk membatasi pasokan gas begitu dekat dengan penyelenggaraan Singapore International Energy Week, saya pikir itu merupakan keputusan yang mereka ambil sendiri. Jadi, saya tidak dalam posisi untuk mengomentari hal tersebut," ungkap Tan.
Menjawab dugaan adanya latar belakang politik lain di luar motif ketersediaan daya yang disampaikan pihak Jakarta, Tan meyakinkan bahwa relasi bilateral kedua negara berada dalam kondisi sangat hangat di tingkat kepemimpinan tertinggi, khususnya antara Presiden Prabowo Subianto dan Lawrence Wong.
Ikatan bilateral tersebut telah dibangun secara solid di atas pilar kemitraan erat selama beberapa dekade.
"Kami memahami bahwa mereka mungkin memiliki kebutuhan pasokan domestik dan kendala tertentu, yang bisa kami pahami," sebutnya.
Sebagai penutup, Tan menyatakan kementeriannya tetap memonitor perkembangan situasi secara saksama mengingat langkah perundingan teknis berikutnya masih berada pada tahapan awal.
"Rincian pasti mengenai langkah ke depan, saya pikir ini masih tahap awal, dan kami akan terus memantau situasi dengan sangat cermat," pungkas Tan.
