Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara berkunjung ke kantor Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna merumuskan jalan keluar bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala finansial serta percepatan penanggulangan bencana alam.
Tito mengungkapkan bahwa kelompok kerja gabungan dari kedua kementerian akan segera memetakan daerah-daerah yang alokasi belanja pegawainya masih sangat membebani kas, yaitu menembus rentang 40 hingga 50 persen.
"Nanti ada tim teknis, komunikasi Dirjen Perimbangan (Kemenkeu) dan (Dirjen) Keuangan Daerah (Kemendagri) untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen," tutur Tito setelah agenda diskusi di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10).
Selain masalah beban fiskal lokal, agenda pertemuan turut menyoroti manajemen bencana di beberapa wilayah. Tito menerangkan agenda pemulihan, rehabilitasi, serta rekonstruksi fisik di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditargetkan tuntas dalam rentang tiga tahun anggaran, mulai 2026 sampai 2028.
Oleh sebab itu, penyelarasan program digencarkan bersama jajaran Kementerian Keuangan guna menjamin kesiapan dana sebelum bergulirnya tahun fiskal 2027.
Fokus pembicaraan penting lainnya mencakup kemajuan rencana mitigasi dan perbaikan dampak bencana di teritori Sumatra bagian utara, khususnya di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Suahasil memaparkan bahwa pemulihan pascabencana ini mengikutsertakan berbagai kementerian dan lembaga di level pusat. Ia menegaskan target kegiatan yang sudah masuk dalam penganggaran 2026 wajib dieksekusi tepat sasaran.
Di samping itu, otoritas pemerintah mengevaluasi konsistensi pembiayaan demi menjamin kelanjutan penanganan bencana pada periode 2027 hingga 2028.
Suahasil menyampaikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lengkap dengan batasan pagu seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Konsekuensinya, pemerintah wajib mengawal seluruh program penanggulangan yang diawali pada 2026 agar tetap bergulir di 2027 dan rampung sepenuhnya di 2028.
"Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai. Karena itu kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan, prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini," tegas Suahasil.
Bukan cuma bencana, Tito dan Suahasil memperbincangkan integrasi antara instrumen APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mendorong agenda strategis nasional serta menaikkan taraf hidup rakyat.
Suahasil menekankan bahwa sokongan dana pusat mesti beriringan dengan kegiatan pemerintah daerah supaya dampak nyata kehadiran negara langsung dirasakan publik.
Pertemuan tersebut pun menyentuh rencana alokasi dana insentif fiskal daerah guna memacu kinerja pemda dalam memperbaiki berbagai indikator pencapaian pembangunan.
Suahasil menguraikan pagu dana insentif daerah pada APBN 2027 dialokasikan mencapai Rp1 triliun, di mana mekanismenya bakal diselaraskan dengan capaian target prioritas tiap pemda.
Langkah pemberian stimulus keuangan ini dirancang agar pemda tidak sekadar pasif menampung transfer kas pusat, melainkan lebih termotivasi memenuhi sasaran pembangunan secara terukur.
