Jakarta, CNBC Indonesia – Pertemuan penting digelar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Sejumlah persoalan finansial strategis menjadi fokus pembahasan, mencakup pembiayaan pemulihan pascabencana Sumatra hingga sokongan dana pemerintah untuk wilayah berprestasi.
Mendagri Tito selaku pimpinan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera memaparkan, alokasi penanganan bencana Sumatra tahun 2027 menjadi agenda utama. Sesuai dokumen rencana induk, tahapan pembangunan kembali ini berjalan sepanjang kurun waktu 2026 sampai 2028. "Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia," tuturnya kepada para wartawan setelah rapat selesai.
Selain itu, dialog tersebut turut mendalami kendala wilayah dengan kapasitas fiskal yang minim. Kedua menteri berkolaborasi memetakan sekaligus merumuskan jalan keluar bagi kawasan yang mengalami keterbatasan dana. Tim teknis gabungan Kementerian Keuangan dan Kemendagri segera dibentuk guna menuntaskan masalah tersebut. "Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50%, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya," ungkap Tito.
Pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang menorehkan prestasi gemilang juga masuk dalam perbincangan. Langkah ini selaras dengan program Kemendagri dalam menyalurkan apresiasi berbasis aneka kriteria penilaian, sekaligus memacu iklim persaingan positif antarpemimpin wilayah.
Pada kesempatan serupa, Suahasil menggarisbawahi urgensi penyelesaian seluruh proyek pemulihan pascabencana Sumatra yang telah dialokasikan pada 2026. Kesiapan penunjang aktivitas konstruksi untuk tahun 2027 serta 2028 pun harus dirancang matang. "Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027," ujarnya.
Suahasil menambahkan komitmennya dalam mengawal penyediaan pagu anggaran penanggulangan pascabencana Sumatra agar sinkron dengan rencana induk. Perencanaan ketat ini bertujuan menjamin keberhasilan seluruh agenda di lapangan. "Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," tegasnya.
