Pemerintah berencana menambah pembangunan terminal bahan bakar minyak di Pulau Sumatra.
JAKARTA – Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi perihal agenda pembangunan sarana penampungan minyak mentah di kawasan Sumatra. Sasaran utama proyek strategis ini adalah memperpanjang ketahanan persediaan energi hingga menyentuh rentang 60 hari ke depan.
Gagasan Menteri Bahlil tersebut langsung menuai apresiasi dari kalangan akademisi. Guru Besar sekaligus pakar ekonomi dari Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, memandang ekspansi volume penampungan komoditas minyak mentah sebagai terobosan vital guna memproteksi stabilitas ekonomi domestik. Dirinya menilai Indonesia mutlak memiliki bantalan cadangan energi yang tangguh demi mencegah macetnya denyut industri dan laju perekonomian saat pasar suplai minyak global dilanda guncangan.
"Saya mendukung target pemerintah memperluas kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 20 hari menuju 60 hari," kata Murpin Jumat, (6/11/2026).
Murpin memaparkan bahwa eskalasi volume persediaan bahan bakar ini menyuplai tenggat waktu aman bagi otoritas terkait untuk merespons keterlambatan pasokan impor, mendongkrak daya tawar ketika bertransaksi membeli minyak mentah dunia, dan meminimalkan potensi berhentinya roda manufaktur nasional. Kendati begitu, ia mengingatkan publik bahwa ambisi 60 hari ini berstatus target kerja yang menuntut kematangan sarana fisik serta manajemen logistik yang benar-benar solid. "Energy security is national security," ujarnya.
Berdasarkan kalkulasi Murpin, pengadaan tangki penyimpanan cadangan energi bakal menghasilkan faedah finansial nyata manakala modal belanja infrastruktur nilainya jauh lebih kecil dibanding kerugian raksasa akibat kelangkaan energi yang berhasil ditepis. Oleh sebab itu, aparatur pengambil kebijakan wajib mengkalkulasi secara terperinci beban anggaran konstruksi, biaya pembebasan tanah, modal pengisian stok awal, ongkos perawatan berkala, sampai petunjuk teknis pelepasan cadangan darurat ke pasaran sewaktu-waktu krisis membayangi.
Tak kalah pentingnya, Murpin turut mewanti-wanti supaya tata kelola program ini selalu menjunjung tinggi perhitungan komersial, keterbukaan investasi, serta pertanggungjawaban penggunaan uang kas negara. Otoritas pusat didorong untuk memastikan tiap unit tangki yang dibangun sanggup mengatrol ketangguhan bangsa menghadapi paceklik energi, bukannya sekadar mendirikan gedung atau wadah kosong tanpa didukung jaminan kepastian pasokan minyak yang memadai di dalamnya.
Secara tegas, Murpin menggarisbawahi bahwa tolok ukur kesuksesan terobosan Menteri Bahlil dalam melipatgandakan cadangan energi nasional terletak pada daya tahan stabilitas perekonomian ketika rantai pasokan dunia mengalami kelumpuhan. Baginya, pendirian wadah penimbunan komoditas serta pergeseran bauran energi menuntut penetapan target terukur, mekanisme monitoring independen, serta implikasi faedah konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas.
"Kedaulatan energi tidak diukur dari berapa ‘tangki’ diresmikan, melainkan berapa lama ekonomi tetap bergerak ketika dunia alami turbulensi," pungkasnya.
Pandangan seirama dilontarkan oleh pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan), Dr. Erdi, M.Si. Dirinya menilai agenda realisasi sarana penyimpanan minyak mentah (crude storage) di Pulau Sumatra guna mengamankan stok operasional 60 hari adalah respons kebijakan yang sangat presisi di tengah memanasnya peta geopolitik internasional.
“Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari merupakan strategi untuk memperkuat ketahanan energi," ujar Erdi.
Berbekal kapabilitas penampungan tersebut, lanjut Erdi, posisi kedaulatan energi Tanah Air setara dengan performa sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti halnya Singapura dengan daya tahan cadangan minyak 50 hari, Timor Leste 90 hari, Malaysia 30 hari, Thailand 60 hari, Laos 21 hari, Vietnam 56 hari, serta Brunei Darussalam 31 hari. Di samping itu, Myanmar mencatatkan 40 hari dan Filipina berada di angka 51 hari. Meskipun begitu, mengacu data kependudukan dan total konsumsi harian, Indonesia merupakan konsumen BBM terbesar se-Asean.
Melihat kenyataan tersebut, Erdi memandang terobosan Menteri Bahlil dalam mendirikan fasilitas penampung berdurasi 60 hari bersamaan dengan percepatan diversifikasi biodiesel B50 dan bioetanol varian E20 hingga E50 sebagai langkah komprehensif yang saling mengisi. Dua pilar inisiatif tersebut berdaya guna meredam ketergantungan impor bahan bakar sembari memantapkan fondasi ekonomi di dalam negeri.
"Pengembangan E20–E50 dan B50, disertai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari, merupakan strategi terpadu untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi risiko gangguan pasokan," kata Erdi.
Erdi yang mengemban tugas sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Untan ini menguraikan, perbesaran kapasitas cadangan BBM menghadirkan perisai pelindung bagi Tanah Air ketika rantai pasok terhambat oleh letupan friksi geopolitik global, lonjakan harga minyak internasional, maupun kemacetan rute distribusi logistik antarnegara.
“Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari penghematan devisa, hingga peningkatan investasi. Dengan pasokan energi yang lebih terjamin, pemerintah juga memiliki ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga dan menekan risiko inflasi akibat gejolak energi global,” pungkasnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa instansinya sedang merancang konstruksi fasilitas penampungan minyak mentah crude storage di beberapa wilayah Sumatra. Tujuan pengadaannya adalah menopang pasokan nasional hingga 60 hari. Pembangunan unit storage ini menjadi strategi pemerintah dalam memperbesar kapasitas tampung sekalian meluaskan fleksibilitas sistem distribusi perminyakan nasional.
Menteri Bahlil merinci, prasarana fisik tersebut diorientasikan guna menampung muatan minyak mentah impor agar fasilitas penampungan domestik bertambah besar dan sanggup menampung volume optimal. "Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujar Bahlil, dikutip Rabu (4/11/2026).
Menteri Bahlil Targetkan Cadangan Minyak 60 Hari, Ekonom Nilai Bisa Perkuat Ketahanan Energi RI
Danantara Sumberdaya Indonesia Bakal Tetapkan Harga Wajar Ekspor SDA, Ini Ketentuannya
Harga Emas Lesu Hari Ini, Cek Daftar Lengkapnya
Masyarakat Diajak Rutin Konsumsi Ikan Tuna Domestik
Bagaimana Prosedur Ekspor SDA Setelah 1 Januari 2027? Ini Penjelasan Kemendag
