Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tengah merancang penyediaan area perkebunan anyar seluas 1 juta sampai 2 juta hektare guna menyokong agenda manufaktur bahan bakar bioetanol yang mengandalkan komoditas tebu, ubi kayu, dan jagung.
Otoritas negara mematok sasaran pembauran bioetanol ke dalam bahan bakar minyak jenis bensin atau skema E20 dapat direalisasikan sepenuhnya pada tahun 2029 mendatang.
Amran menerangkan bahwa pemangku kebijakan baru saja mengawali pematangan serta konsolidasi agenda strategis ini menyusul agenda rapat terbatas bersama Kepala Negara Prabowo Subianto.
Setidaknya ada 44 kepala daerah setingkat bupati yang dilaporkan telah menyatakan komitmen serta dukungan penuh mereka terhadap proyek perluasan komoditas sumber bioetanol tersebut.
"Etanol ini butuh lahan 1 juta sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia," tutur Amran saat menggelar jumpa pers di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (21/9).
Pada periode permulaan, instansi kementerian bakal mengeksekusi perluasan kawasan perkebunan untuk tiga komoditas kunci itu lewat skema bertahap. Amran menegaskan porsi alokasi tanah paling masif ditujukan untuk tebu, yakni mencapai estimasi 1 juta hektare.
Pihak kementerian turut menyalurkan bantuan sarana mekanisasi mesin pertanian sekaligus mengeksekusi agenda uji coba penanaman jagung pada sejumlah wilayah potensial.
Berdasarkan keterangan Amran, ketersediaan area tanah ini tidak otomatis didapatkan lewat penebangan kawasan hutan lindung. Pihak kementerian bakal menyortir zona yang telah eksis terlebih dulu, termasuk tanah yang diplot untuk skema agroforestri, areal pangan, serta tanah berstatus pelepasan.
"Kita melihat lahan yang pertama kan ada lahan yang mau dihutankan kembali atau agroforestri untuk tanaman pangan, itu kan ada 20 juta (hektare). Ya, kita pilih dari situ dulu. Jadi jangan langsung babat hutan, enggak. Itu (opsi) terakhir," jelas Amran.
Dirinya menambahkan, ada persediaan sekitar 1,3 juta hektare tanah berstatus pelepasan yang segera disortir secara mendalam guna menguji kesesuaian ekologis dan agroklimat terhadap pertumbuhan komoditas tebu.
Langkah konversi kawasan rimba ditegaskannya murni menjadi alternatif pamungkas seraya tetap mengedepankan kalkulasi daya dukung lingkungan hidup.
Di sisi lain, jajaran menteri masih mengkalkulasi skema pendanaan fasilitas pabrik bioetanol. Amran memaparkan bahwa porsi pembiayaan modal pembangunan ditargetkan berasal dari kolaborasi BUMN bersama pihak korporasi swasta.
Pihak regulator bakal mendahulukan kapasitas finansial perusahaan pelat merah, sementara kekurangan anggaran yang tersisa akan ditawarkan kepada investor swasta.
"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara," ucap Amran.
Kendati demikian, kalkulasi pembagian beban modal itu belum menjadi ketentuan mutlak. Amran menyebut keterlibatan BUMN sangat fleksibel pada kisaran 30 persen, 40 persen, hingga menembus 50 persen menyesuaikan neraca keuangan konsorsium negara sebelum swasta menutupi kekurangannya.
Kepastian legalitas area tanah, lanjut Amran, merupakan faktor penentu vital agar laju modal pembangunan fisik pabrik tidak tersendat. Mengacu rekam jejak pembangunan sepuluh pabrik gula nasional, fase pendirian pabrik rata-rata memerlukan durasi dua hingga tiga tahun selama pengondisian area tanah dikawal negara.
Agenda penerapan bioetanol ini bakal digulirkan bertingkat. Pemerintah memproyeksikan target awal bauran E5, E10, lalu melompat ke E20 pada 2029. Setelah momentum tersebut, Amran memperhitungkan rasio bauran bioetanol mampu diakselerasi menuju E40 sekitar tahun 2030 atau 2031.
"Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031," terangnya.
Menurut Amran, hilirisasi bioetanol yang disinergikan bersama program biodiesel B50 didesain demi memangkas ketergantungan impor minyak global. Bila kedua proyek swasembada ini terealisasi lancar, penghematan devisa diperkirakan mencapai kisaran US$30 miliar atau ekuivalen Rp500 triliun per tahun.
Selain ketahanan devisa, program raksasa ini digadang-gadang sanggup mengalokasikan sedikitnya 8 juta lowongan kerja permanen. Dampak kesejahteraan finansial tersebut diharapkan segera dirasakan langsung oleh kalangan petani rantai pasok energi hijau.
Terkait eksekusi lapangan di tingkat regional, pusat akan bersinergi dengan jajaran bupati serta kementerian teknis. Koordinasi permulaan sudah berlangsung melibatkan Kementerian Kehutanan beserta unsur BUMN.
"Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi," tegas Amran.
Penetapan dan seleksi kawasan perkebunan ini baru saja diakselerasi. Amran berharap penanaman perdana telah dapat terlaksana pada tahun ini, meski wacana sebelumnya sempat menargetkan pergerakan di awal tahun depan.
Proyek nasional ini tidak semata dipusatkan pada output bioetanol, melainkan pembinaan komoditas tebu, ubi kayu, serta jagung sebagai pilar strategis. Fasilitas pabrikasi segera didirikan agar komoditas panen tersebut dapat diproses tuntas menjadi pasokan bioetanol bagi agenda transisi energi Indonesia.
