Karier Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso di korps Bhayangkara terancam. Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu harus menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal intersepsi ilegal percakapan telepon Presiden Prabowo Subianto.
Sidang kode etik terhadap Eko Hadi dijadwalkan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri pada Selasa (17/11/2026). Perkara ini turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lainnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan sidang KKEP tersebut untuk memproses dugaan pelanggaran etik Eko Hadi Santoso.
“Besok pada sidang KKEP, pelaksanaan ditujukan untuk terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS (Eko Hadi Santoso) bertempat di Divpropam Polri,” ujar Trunoyudo saat ditemui pada peringatan HUT Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).
Komisi sidang KKEP tersebut diketuai oleh Komjen Pol Hendro Pandowo, dengan Wakil Ketua Irjen Pol Agus Dwi Hermawan. Anggota majelis sidang terdiri atas Irjen Pol Untung Widyatmoko, Irjen Pol Ari Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Tony Aryadi Effendi.
Trunoyudo menegaskan, proses etik ini merupakan wujud transparansi dan komitmen internal Polri dalam menuntaskan perkara yang menjadi atensi luas.
“Ini adalah wujud komitmen Polri tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik khususnya di internal Polri,” ucap Trunoyudo.
Namun, Trunoyudo belum membeberkan kepastian jadwal sidang etik bagi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Saya menyampaikan apa yang sudah bisa saya sampaikan. Itu dulu,” katanya.
Sebelumnya, sidang etik perdana dalam skandal penyadapan ini telah digelar untuk mengadili mantan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ahrie resmi dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian atas perannya dalam operasi pemantauan ilegal tersebut.
Keterlibatan dan Peran dalam Pusaran Penyadapan Ilegal
Penyelidikan kasus dugaan penyadapan terhadap ponsel pribadi Presiden Prabowo Subianto mengungkap operasi tanpa dasar hukum yang melibatkan empat perwira tinggi. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengumumkan penetapan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi TIK Irjen Pol Slamet Uliandi, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta.
Konstruksi peran para tersangka dipaparkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa Eko menerima instruksi pelaksanaan penyadapan dari Slamet Uliandi.
Saat operasi berlangsung, Eko menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring Center Bareskrim Polri pada periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Perintah intersepsi tersebut bersumber dari Listyo Sigit yang diteruskan melalui Slamet Uliandi.
Eko dituding menyetujui pelaksanaan intersepsi hanya melalui pesan WhatsApp tanpa didasari dokumen resmi permohonan dari penyidik.
“Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS,” ujar Kapolri Suyudi di hadapan anggota dewan.
Adapun Listyo Sigit berperan menginstruksikan serta menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta, sekaligus bertindak sebagai pihak penerima laporan data sadapan (end user).
Sementara itu, Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK Polri berperan sebagai penasihat sistem monitoring center. Slamet menyetujui pelaksanaan penyadapan serta meneruskan ringkasan materi hasil intersepsi kepada Listyo Sigit secara rutin.
Tersangka lainnya, Irjen Ahrie Sonta yang menjadi Plt. Kabag Monitoring Center periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, meneruskan instruksi pemantauan kepada operator teknis tanpa surat permohonan. Ahrie Sonta juga menyerahkan laporan sadapan kepada Listyo Sigit serta memimpin operasi surveillance lapangan.
“Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Kapolri Suyudi.
Sasar Presiden hingga Tokoh Publik Lintas Sektor
Kasus ini mencuat setelah adanya instruksi penghapusan data sadapan pada Oktober 2026. Operator di ruang kontrol yang menolak instruksi pembersihan data tersebut melaporkannya ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, para pelaku mendaftarkan nomor telepon para target ke perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal tanpa verifikasi berkas kasus resmi. Penyadapan dilakukan di luar proses hukum, baik tahap penyelidikan maupun penyidikan kepolisian.
“Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut,” jelas Komjen Asep di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Selain Presiden Prabowo Subianto, target pemantauan ilegal ini mencakup pejabat tinggi negara, tokoh partai politik, jurnalis media massa, pengurus ormas keagamaan dan kemasyarakatan, aktivis LSM, serta kalangan pengusaha.
Guna merampungkan berkas penyidikan, penyidik Bareskrim telah memeriksa puluhan saksi dan sejumlah ahli hukum pidana serta telematika. Penyidik turut menyita barang bukti berupa sebelas unit telepon genggam, satu unit tablet iPad, dan empat buah flashdisk.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023), serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Rekam Jejak Panjang dan Prestasi Irjen Eko Hadi
Sebelum tersandung perkara ini, Irjen Eko Hadi Santoso mencatatkan rekam jejak panjang di bidang reserse kriminal. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1999 tersebut mengawali kariernya di satuan operasional kewilayahan.
Eko pernah menjabat sebagai Kasubdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, lalu Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 2018, ia dipromosikan menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
Pada 2020, Eko ditarik ke Mabes Polri sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabag Monev) pada Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. Ia kemudian bertugas di Divisi TIK Mabes Polri sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II.
Kariernya berlanjut saat dilantik sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Maret 2025. Di bawah kepemimpinannya, Direktorat Narkoba mengungkap penyelundupan 192 kilogram sabu jaringan Malaysia-Indonesia di perairan Aceh pada April 2025. Pada Mei 2025, jajarannya menyita 99 kilogram sabu di Langsa. Selanjutnya pada Juni 2025, timnya memusnahkan 25 hektare ladang ganja di pegunungan Nagan Raya, Aceh.
Di bidang penegakan hukum internal, direktoratnya pada Februari 2026 menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba.
Perjalanan karier Eko mengalami pergeseran pada Agustus 2026 saat ia dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I di Bareskrim Polri. Dua bulan berselang, Eko dipindahtugaskan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.
