Dugaan Kredit Fiktif Rp2,31 Miliar, Kejati Sulsel Jebloskan Kepala Unit Lembaga Keuangan ke Penjara

Posted on
banner 336x280

Aparat penegak hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengambil tindakan tegas dengan menahan seorang pimpinan unit institusi keuangan berinisial AH sehubungan dengan perkara manipulasi permohonan pinjaman fiktif yang menimbulkan kerugian finansial negara senilai Rp2,31 miliar.

MAKASSAR – Satuan tugas penyidikan dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan secara hukum menahan wanita berinisial AH. Sosok pimpinan ini dituding merekayasa fasilitas pinjaman bodong pada kantor lembaga keuangan wilayah Makassar, hingga memicu kerugian negara sebesar Rp2,31 miliar lebih.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, menegaskan bahwa langkah pengamanan tersangka dieksekusi usai penyidik menghimpun bukti komprehensif. "Upaya penahanan tersangka kami laksanakan begitu tim penyidik memperoleh alat bukti sangat valid perihal skandal rekayasa pinjaman fiktif yang menggerogoti kas negara mencapai miliaran rupiah," terang dirinya saat memberikan keterangan pada Senin malam.

Penetapan status hukum AH diputuskan setelah penyidik memeriksa keterangan tujuh saksi juga meminta pandangan satu orang ahli, dibarengi pemberkasan berbagai arsip relevan. Melalui mekanisme gelar perkara resmi di hadapan Kepala Kejati Sulsel, tim pemeriksa mengantongi sedikitnya dua alat bukti sah demi menjerat perempuan tersebut. Surat Perintah Penetapan Tersangka dengan nomor registrasi TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 secara formal diterbitkan hari Selasa, 10 November 2026.

Skema dan Modus Operandi Kejahatan

Tahap penyidikan intensif sesungguhnya telah bergulir mulai tanggal 30 September 2026. Menurut penjelasan Soetarmi, tersangka AH memanfaatkan otoritas strukturalnya selaku Kepala Unit pada kantor layanan pembiayaan itu demi melancarkan perbuatannya. Skema penipuan dijalankan melalui pengusulan sekaligus pencairan dana kredit rekayasa.

"Dalam kurun waktu sejak Februari sampai dengan Mei 2026, figur AH disinyalir memproses dan meloloskan permohonan pinjaman fiktif lewat pemalsuan serta modifikasi data administratif pemohon," urai Soetarmi. Semua tahapan pemrosesan mulai pendaftaran hingga uang dicairkan berlangsung sepihak tanpa mengindahkan Standard Operating Procedure (SOP) baku.

Berkat siasat culas terencana tersebut, AH berhasil mencairkan enam belas paket pengajuan kredit palsu. Rangkaian perbuatan manipulatif ini pada akhirnya menimbulkan kebocoran anggaran negara dengan angka fantastis menembus Rp2,31 miliar lebih.

Langkah Penahanan Serta Pendalaman Kasus

Usai menjalani serangkaian uji medis dan diverifikasi dalam kondisi prima oleh dokter Klinik Adhyaksa, AH segera digiring ke sel tahanan. Penahanan fisik ini mengacu pada Surat Perintah Penahanan bernomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 yang berlaku selama kurun 20 hari, sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Soetarmi menggarisbawahi instruksi tegas dari Kajati Sulsel perihal fokus penyidik yang tetap menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. "Pimpinan Kejati Sulsel meminta dengan amat tegas kepada setiap saksi agar kooperatif kala dimintai kesaksian. Saksi sangat dilarang berupaya menghambat penanganan, memusnahkan atau mengubah barang bukti, maupun mencoba intervensi perkara," paparnya lugas.

Demi mempercepat penyelesaian berkas dakwaan serta penyerahan perkara menuju persidangan Pengadilan Tipikor, jaksa segera melancarkan operasi penyitaan, pembekuan rekening perbankan, penelusuran rekam jejak finansial (follow the money), serta pelacakan aset kekayaan (follow the asset). Pihaknya menjamin seluruh personel penyidik memegang teguh profesionalitas, regulasi hukum, dan etos Zero KKN.

Perbuatan AH dijerat pasal berlapis, mencakup sangkaan Primer Pasal 603 dan Subsider Pasal 604, Jo Pasal 20 KUHP anyar (UU RI No. 1/2023), serta Jo Pasal 18 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui UU RI No. 20/2001.