Pengadaan komoditas energi dari kawasan yang terkena sanksi global dinilai jauh lebih pas jika dijalankan melalui instrumen BLU.
JAKARTA — Pengamat sektor energi Hadi Ismoyo menyarankan pembuat kebijakan untuk memetakan pembagian fungsi antara Badan Layanan Umum (BLU) serta Pertamina dalam mendatangkan minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan LPG sesuai latar belakang negara penyuplai. Dirinya menilai rute pasokan via BLU sangat ideal difungsikan khusus menjaring sumber energi dari teritori yang sedang dibayangi restriksi diplomatik dunia.
Hadi memaparkan bahwa disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 merupakan terobosan positif guna menangkap potensi pasokan minyak dari wilayah semisal Rusia. Kendati demikian, ia mewanti-wanti bila skema serupa dipaksakan ke teritori tanpa jeratan sanksi, efektivitas komersial perdagangan energi nasional justru bisa terkikis secara nyata.
"Ide yang bagus untuk crude atau BBM dari negara-negara seperti Rusia yang kena sanksi," ungkap Hadi saat dimintai konfirmasi oleh Republika.co.id, Rabu (28/10/2026).
Sosok yang pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menguraikan, pemanfaatan wadah BLU pada aktivitas impor energi wajib menimbang watak transaksi beserta yurisdiksi asal muatan. Dalam pandangannya, dinamika berbisnis dengan kawasan bebas sanksi memiliki lanskap berbeda dibanding bermitra dengan teritori yang tengah dibatasi ketentuan global.
Hadi menyoroti ancaman pemanjangan rantai margin perantara seandainya setiap pengapalan minyak mentah, produk BBM, serta LPG wajib mengalir lewat BLU terlebih dahulu sebelum diserap Pertamina. Realitas ini dikhawatirkan mengerek pengeluaran transaksi yang sejatinya sanggup dipangkas melalui mekanisme pengadaan langsung yang lebih ringkas.
"Tidak bagus untuk negara-negara non-sanksi, karena menambah rantai margin, dan malah tidak efisien," kata dia.
Menurut analisanya, Pertamina saat ini memegang kecakapan operasional yang jauh lebih matang dalam mengarungi perniagaan energi lintas benua. Rekam jejak korporasi tersebut dalam mendatangkan pasokan minyak mentah, BBM, hingga LPG merupakan modal esensial demi menjamin keandalan ketahanan energi domestik tetap terjaga kokoh.
Kendati demikian, Hadi menggarisbawahi bahwa otoritas negara sebaiknya tidak membebankan urusan pengadaan pasokan asal negara target boikot kepada Pertamina. Ia mengingatkan posisi strategis perseroan sebagai entitas bisnis global yang wajib patuh pada hukum serta konsensus tata niaga internasional.
"Pertamina yang lebih siap, namun jangan diminta beli produksi dari negara yang kena sanksi internasional cq Rusia," jelasnya.
Hadi pun mempertanyakan kesiapan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) apabila nantinya diposisikan mengeksekusi aktivitas pengadaan berformat BLU. Ia memandang instansi riset tersebut belum memiliki jam terbang komersial yang cukup untuk menavigasi kesepakatan internasional berisiko tinggi.
Dirinya menerangkan tiga pilar vital dalam sirkulasi perniagaan migas, yakni kepastian harga yang bersaing, ketepatan waktu bongkar muat kargo, dan spesifikasi mutu minyak mentah, BBM, maupun LPG. Disiplin jadwal kedatangan kargo sangat vital karena berikatan langsung terhadap kontinuitas pengolahan kilang minyak nasional.
"Ketiga hal tersebut membutuhkan jam terbang," tegas Hadi.
Dirinya turut menyinggung keberadaan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang dinilai telah memperlebar fleksibilitas komersial Pertamina guna memborong kargo minyak mentah, BBM, dan LPG. Ia mendesak pemerintah memprioritaskan optimalisasi manajemen tata niaga tanpa perlu merombak lembaga yang selama ini terbukti andal mengamankan pasokan energi.
Pakar Dorong Pembagian Peran BLU dan Pertamina Impor Migas
KIA Carens EV Meluncur Bulan Depan, Sasar Pasar BYD M6
Perkuat Sinergi, Bank Mandiri Taspen dan UI Jalin Kerja Sama Pengembangan Layanan Perbankan
Singapura Targetkan Kapasitas Energi Surya 4 GWp pada 2035
Mentan Amran Kecam Keras Pengoplosan Beras Subsidi
