Aksi unjuk rasa massal yang melibatkan ribuan generasi muda digelar demi menolak kebijakan pemerintah terkait rencana pemangkasan bantuan tunjangan bagi kalangan mahasiswa.
Para mahasiswa meluapkan ketidakpuasan mereka ketika sejumlah kelompok menggelar unjuk rasa gabungan menolak perampingan anggaran sektor pendidikan tepat di area depan Parlemen Denmark, Kopenhagen, Denmark, Rabu (4/11/2026).
Gelombang demonstrasi ribuan pemuda ini memprotes langkah pemerintah yang hendak memotong tunjangan mahasiswa, sebuah sistem subsidi dana pendidikan yang sebenarnya telah diterapkan selama berpuluh-puluh tahun, sekaligus memperpanjang deretan pergolakan generasi muda yang terjadi di benua Eropa.
Pihak panitia menyebutkan sedikitnya 13.000 mahasiswa melangsungkan aksi jalan kaki panjang bergerak dari alun-alun balai kota Kopenhagen mengarah ke gedung parlemen pada hari Senin. Demonstrasi ini dilangsungkan guna menolak keras pengurangan tunjangan belajar yang rencananya dialokasikan ulang untuk mendanai sektor pertahanan, sembari menggemakan tuntutan bertema “Cukup Sudah”.
Perhimpunan mahasiswa mencatat setidaknya ada 40.000 pelajar pada 57 lembaga pendidikan di seantero Denmark melancarkan aksi mogok belajar sebagai wujud perlawanan terhadap rencana pengetatan dana tersebut.
Terhitung sejak tahun 1970, setiap mahasiswa yang menuntut ilmu di bangku sekolah maupun universitas di Denmark serta telah menginjak umur 18 tahun berhak memperoleh tunjangan mahasiswa secara otomatis, tanpa memedulikan besaran penghasilan keluarga mereka.
Melalui rancangan aturan terbaru yang diajukan otoritas pemerintah, bantuan subsidi tersebut bakal dihentikan bagi para pelajar yang tinggal seatap dengan orang tua berpenghasilan melebihi 700.000 kroner Denmark ($105.248) atau berkisar Rp1,9 miliar setiap tahunnya.
Dengan kata lain, cuma mahasiswa yang bermukim dengan orang tua berpenghasilan antara 419.589 kroner ($63.087) sampai 700.000 kroner ($105.248) atau sekitar Rp1,9 miliar per tahun yang masih diperbolehkan mendapat sokongan dana, dengan nominal tunjangan yang ditentukan berdasarkan pendapatan orang tua masing-masing.
Kementerian Pendidikan Tinggi menuturkan bahwa kurang lebih 14.000 mahasiswa diprediksi bakal kehilangan hak tunjangan mereka sepenuhnya, sementara sekitar 8.000 mahasiswa lain dipastikan bakal mendapati pemotongan nilai nominal subsidi yang selama ini diterima.
Pihak penguasa turut mengajukan usulan supaya tunjangan masa pengangguran bagi para lulusan perguruan tinggi anyar hanya dialokasikan kepada individu yang mempunyai rekam jejak kerja selama 18 bulan dalam rentang waktu 24 bulan terakhir masa perkuliahan mereka. Di sisi lain, Menteri Perindustrian sekaligus tokoh pemimpin Partai Sosial Liberal, Martin Lidegaard, melontarkan pernyataan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ini “bukanlah keputusan yang menyenangkan”.
