Jakarta, CNBC Indonesia – Ratusan fasilitas produksi pakaian jadi di Bangladesh terpaksa berhenti beroperasi serentak pada hari Kamis (12/11/2026) menyusul gelombang mogok kerja. Sikap tegas para buruh ini langsung direspons pemilik modal dengan ancaman pembekuan upah secara ketat.
Berdasarkan laporan AFP, massa buruh di pusat manufaktur strategis Gazipur, Ashulia, serta Savar tetap mendatangi lokasi kerja namun memilih tidak menyentuh mesin pabrik. Rencana mereka menggelar unjuk rasa di jalan raya langsung digagalkan oleh penjagaan ketat barikade polisi.
Gejolak ketenagakerjaan yang bergulir sejak Oktober tersebut membahayakan kelangsungan industri raksasa bernilai US$38 miliar atau sekitar Rp684 triliun per tahun. Sektor krusial ini menopang empat perlima pemasukan ekspor nasional serta menyediakan lapangan nafkah bagi empat juta buruh.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) mengimbau segenap pihak menahan emosi di tengah pembahasan yang berlangsung. Negeri berpopulasi 170 juta jiwa ini tercatat sebagai produsen garmen nomor dua terbesar di dunia setelah Tiongkok yang memasok berbagai jenama busana terkemuka internasional.
Mantan Direktur BGMEA Mohiuddin Rubel memberikan peringatan tentang dampak berbahaya dari kegaduhan industri garmen tersebut. Menurutnya, konflik berlarut berpotensi menghancurkan keyakinan para mitra dagang asing terhadap ketangguhan rantai pasokan dari Bangladesh.
"Kekacauan ini mendatangkan kerugian bagi seluruh elemen. Pemilik usaha kehilangan modal, kaum buruh kehilangan hari kerja mereka, perekonomian terhantam keras, dan pemulihannya akan memakan waktu yang sangat lama," jelas Rubel.
Komite pengupahan sektor tekstil sebetulnya sudah menyetujui penaikan upah pokok minimum per 4 November pasca unjuk rasa maraton. Keputusan penting tersebut awalnya berhasil menurunkan suhu perselisihan serta memulihkan putaran produksi di pabrik-pabrik.
Akan tetapi, nilai penyesuaian gaji baru baru dipublikasikan pada Desember dan baru berlaku penuh pada Januari. Situasi jeda tersebut memicu keresahan luas di kalangan buruh perihal kepastian nominal kenaikan upah yang akan mereka terima.
Para pekerja secara konsisten mendesak penyesuaian standar upah bulanan hingga menyentuh 30.000 taka atau sekitar US$240 setara Rp4,3 juta. Angka harapan ini merepresentasikan lonjakan drastis 140 persen ketimbang upah minimum sekarang yang sekadar 12.500 taka atau kisaran Rp1,8 juta.
Aksi massa kembali berkobar pada Rabu ketika narasumber internal BGMEA mengonfirmasi penutupan darurat lebih dari 100 tempat produksi. Salah satu buruh, Khanam, menuturkan bahwa para pegawai sekadar hadir melakukan presensi lalu segera beranjak pulang ke rumah.
"Saya memperkirakan perlawanan massa tidak bakal padam dalam waktu cepat. Gerakan protes terus bergulir hingga komite pengupahan merilis revisi upah riil yang pantas," kata Khanam.
Pimpinan asosiasi yang menaungi 4.500 unit bisnis garmen segera melaksanakan rapat khusus menyikapi dinamika terbaru hari Rabu. Jajaran manajemen kini secara terbuka menimbang opsi penerapan sanksi tegas bertajuk tidak ada kerja tanpa pemberian gaji.
Sikap keras ini diamini Presiden BGMEA Mahmudul Hasan ketika diwawancarai harian setempat Prothom Alo. Pihaknya menegaskan bahwa lembaga perundingan tidak dapat bekerja jika terus dihantui tekanan demonstrasi jalanan buruh.
"Perundingan bersama di dewan pengupahan dan aksi anarkis di area pabrik mustahil dapat berjalan berdampingan secara damai," pungkas Mahmudul Hasan.
