Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan keputusan Gibran Rakabuming Raka menanggalkan kursi Wakil Presiden tidak memberi pengaruh buruk bagi pemasukan kas pajak negara.
Bimo menyampaikan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan konsisten memenuhi kewajiban memacu pendapatan nasional demi kelangsungan proyek-proyek pembangunan.
"Dampaknya menurut saya enggak ada. Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan," tutur Bimo saat menghadiri agenda Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Ia menuturkan, aparat perpajakan bakal berfokus mendorong kesadaran sukarela para wajib pajak seraya merawat stabilitas laju perputaran roda usaha nasional.
"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela (pajak) bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," ucapnya menambahkan.
Sebelum kemunculan kabar ini, Gibran resmi mengajukan dokumen pengunduran dirinya dari kursi RI 2 ke jajaran ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memvalidasi penyerahan berkas tersebut secara langsung usai menyambut kehadiran Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," terang Muzani.
Muzani menambahkan diskusi singkat itu bergulir kira-kira 20 menit. Gibran sendiri tampak hadir di Gedung Parlemen pada pukul 11.15 WIB.
