Tingkat ketergantungan terhadap pasokan luar negeri terus membayangi stabilitas ketahanan energi di tanah air.
JAKARTA – Situasi krisis energi internasional membuktikan langkah diversifikasi sumber pasokan, pemberian subsidi, maupun pengendalian harga belum mampu sepenuhnya membentengi sebuah negara dari risiko disrupsi pasokan. Indonesia dipandang mendesak mempercepat realisasi Cadangan Penyangga Energi (CPE) sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak guna memperkokoh kedaulatan energi.
Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firma, menyampaikan tantangan ketahanan energi tidak hanya dialami Indonesia. Berbagai negara di kawasan Asia, termasuk Filipina, Malaysia, Singapura, Jepang, serta Korea Selatan, turut melancarkan aneka strategi demi mengamankan ketersediaan stok energi mereka, mulai dari memperbesar volume cadangan minyak, mengontrol harga pasar, menggelontorkan subsidi, sampai memperluas opsi negara pemasok impor.
Intan menguraikan Malaysia konsisten menyalurkan subsidi bensin dan solar lewat penerapan kuota tertentu guna menjamin keterjangkauan daya beli warganya, serupa dengan skema di Indonesia. Sementara itu, otoritas Korea Selatan kembali mengambil opsi intervensi terhadap harga eceran BBM setelah nyaris tiga dekade menghentikan penerapan instrumen kebijakan tersebut.
Jepang tercatat mengantongi cadangan persediaan minyak yang mencukupi sekitar 254 hari kebutuhan dalam negeri. Kendati demikian, Tokyo masih dibayangi ancaman kerentanan rantai pasok gas alam cair (LNG), yang memasok berkisar 30 hingga 40 persen dari total pembangkitan listrik nasional. Demi memangkas pemakaian LNG, pemerintah Jepang melonggarkan batasan aturan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap batu bara.
Langkah lebih tegas diambil pemerintah Filipina yang resmi menetapkan kondisi darurat energi nasional. Hal ini dipicu kenyataan bahwa sekitar 98 persen pasokan minyak mentah impor mereka didatangkan langsung dari Timur Tengah, sehingga posisi mereka teramat rawan terhadap gejolak geopolitik.
“Bagi Indonesia, alokasi subsidi serta kompensasi energi memang efektif menjaga stabilitas daya beli masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan beban tekanan yang kian berat terhadap postur anggaran negara,” ungkap Intan dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (12/11/2026).
Tercatat hingga September 2026, realisasi anggaran belanja subsidi dan kompensasi energi melesat 54,1 persen secara tahunan, yakni dari Rp244,6 triliun ke angka Rp376,8 triliun. Lonjakan beban fiskal tersebut turut dipicu oleh peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi yang naik 9,1 persen serta konsumsi LPG 3 kg yang naik 2,25 persen.
Intan menilai realitas tersebut mencerminkan upaya mempertahankan keterjangkauan tarif energi domestik menuntut sokongan fiskal yang kian membengkak di tengah kenaikan harga minyak mentah global. Ketidakpastian geopolitik global wajib dijadikan momentum berharga bagi Indonesia meninjau kembali arah strategi pengelolaan energi nasional.
“Langkah diversifikasi negara asal impor belum sanggup memproteksi Indonesia secara menyeluruh dari guncangan sektor energi dunia. Tingginya angka konsumsi lokal yang tidak diimbangi kapasitas produksi serta kemampuan kilang pengolahan dalam negeri menjadikan ketergantungan impor bahan bakar masih teramat sulit dihindari,” terang Intan.
Salah satu rekomendasi strategis adalah percepatan pembentukan CPE. Hingga kini, pasokan energi nasional masih bertumpu pada cadangan operasional PT Pertamina yang hanya sanggup bertahan 20 hingga 25 hari kebutuhan riil nasional. Kapasitas penampungan itu masih terpaut jauh di bawah parameter cadangan minyak darurat 90 hari standar International Energy Agency (IEA).
Intan mencontohkan negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan sukses mendemonstrasikan krusialnya cadangan minyak darurat saat menghadapi krisis bahan bakar global. Ketersediaan stok strategis tersebut terbukti ampuh meredam guncangan pasokan energi.
“Melalui kepemilikan CPE yang dikelola langsung pemerintah, Indonesia bakal memiliki ruang waktu penyangga memadai guna menstabilkan pasokan domestik, mencari alternatif impor baru, serta mengeliminasi kepanikan publik yang memicu aksi penimbunan dan kelangkaan BBM,” tutur Intan.
Lebih lanjut, pendirian fasilitas CPE telah dipayungi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024. Beleid tersebut mematok target pengumpulan cadangan nasional hingga 2035, dengan komposisi 9,64 juta barel bensin, 10,17 juta barel minyak bumi mentah, serta 525,78 ribu metrik ton LPG.
Pemerintah dipandang perlu mengkaji ulang sekaligus merevisi Perpres Nomor 96 Tahun 2024 agar mekanisme pendanaannya memiliki landasan hukum lebih tegas, membuka ruang partisipasi modal swasta mendampingi alokasi APBN.
“Kepastian regulasi skema pendanaan menjadi landasan mutlak agar proses pendirian hingga tata kelola CPE sanggup berjalan berkesinambungan,” pungkas Intan.
