Bogor, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memberikan tanggapan terkait rencana peningkatan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2027 mendatang. Gagasan perombakan aturan tersebut kerap diwacanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kerangka paket insentif fiskal 2027.
Bimo memaparkan bahwa batasan PTKP nasional saat ini tergolong cukup tinggi jika disandingkan dengan negara-negara anggota Group of 20 (G20) maupun Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dirjen Pajak menyebut patokan PTKP sebesar Rp54 juta setahun atau sekitar Rp4,5 juta tiap bulan bagi wajib pajak perorangan di Indonesia sebanding dengan 67% dari produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nilai bebas pungutan tersebut tercatat mencapai tujuh kali lipat melampaui standar garis kemiskinan.
"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang relatif menerapkan implementasi PTKP yang relatif tinggi. Sekitar 67% dari PDB per kapita. Kemudian 7 kali dari garis kemiskinan. Jadi ya silahkan ini interpretasikan masing-masing secara akademis," tutur Bimo saat menghadiri agenda Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
Kendati demikian, Bimo menegaskan pihak Kementerian Keuangan tetap terbuka untuk meninjau ulang kebijakan itu apabila Kemenko Perekonomian memberikan instruksi resmi terkait kenaikan nilai PTKP. Menurut penjelasannya, unit kerja yang berwenang membedah rencana kebijakan tersebut di ranah Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF). Sementara itu, fungsi Direktorat Jenderal Pajak berfokus pada ranah tata kelola administrasi serta penarikan setoran pajak.
"Tentu kami sebagai pendukung untuk menyampaikan dan menyediakan data-data berdasarkan administrasi pemungutan yang ada di sistem kami. Maka kalau ditanya bagaimana dan sampai sejauh apa, lebih relevan apabila ditanyakan kepada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengutarakan rencana pembaruan batas penghasilan bebas pajak tersebut bakal mulai diterapkan pada tahun 2027.
Walau demikian, Menko memastikan regulasi anyar batasan PTKP ini belum akan langsung berjalan efektif per Januari 2027, mengingat penetapan angka nominal upah bebas pajak masih terus dimatangkan antarinstansi kementerian terkait.
"Pembahasannya belum selesai tidak akan diberlakukan Januari, mungkin setelah Januari baru kita lakukan," tegas Airlangga.
