Upaya penanggulangan kejahatan serta penipuan finansial tercatat masuk ke dalam deretan prioritas kerja OJK Jabodebek ke depan.
JAKARTA — Langkah pengawasan pada ranah industri jasa keuangan kawasan terus dimaksimalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui agenda peresmian jabatan Wan Nuzul Fahcri sebagai Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (OJK Jabodebek). Penetapan kepemimpinan definitif tersebut menjadi titik tolak krusial dalam memperbesar peran positif industri finansial guna menopang percepatan laju perekonomian di tingkat regional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan krusialnya penguatan fungsi supervisi serta penegakan tata kelola industri keuangan yang solid dalam menghadapi gelombang dinamika zaman. Pihaknya menggarisbawahi bahwa penerapan sistem tata kelola bermutu tinggi berpotensi menghadirkan kontribusi optimal untuk mengawal agenda pembangunan sekaligus memberi imbas langsung bagi warga.
“Kalau tata kelolanya dilakukan dengan baik, governance-nya juga diterapkan dengan baik, kemudian sektor jasa keuangan akan semakin mampu membantu pelaksanaan program-program masyarakat di daerah,” tutur Friderica saat menghadiri seremonial Pengukuhan Kepala OJK Jabodebek bertempat di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026).
Melalui kepemimpinan OJK Jabodebek yang anyar ini, target pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor ekonomi kreatif, serta efektivitas agenda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan kian terpacu. Friderica menambahkan, keterpaduan langkah antara OJK, otoritas pemda, serta para pelaku usaha perbankan dan finansial menjadi kunci pokok memperluas inklusi demi menggerakkan roda ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan bahwa jalinan kerja sama dan komunikasi intensif antara jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama OJK selama ini berlangsung amat positif. Hubungan harmonis tersebut terbukti efektif menyukseskan program pembangunan daerah, memperkokoh pilar industri jasa keuangan, hingga memperluas jangkauan akses warga menuju institusi keuangan legal.
Fokus perhatian utama yang digarisbawahi oleh Pramono mencakup percepatan transformasi digital di lingkungan pasar tradisional DKI Jakarta. Berdasarkan pencatatan mutakhir, sebanyak 93 unit pasar dari total 153 pasar yang dikelola Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi kanal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), membukukan perputaran dana transaksi melampaui Rp 663 miliar.
Selain transformasi digital, percepatan literasi serta inklusi pada ranah perbankan syariah terus digenjot secara konsisten. Dirinya menyatakan kawasan Jakarta berhasil meraih predikat terbaik se-wilayah Jawa-Bali terkait pencapaian kinerja TPAKD.
“Kami berharap indeks literasi keuangan Jakarta yang saat ini mencapai 84,01 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74 persen dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui koordinasi yang baik,” papar Pramono dalam sambutannya.
Pramono menaruh asa kemitraan erat bersama OJK kian padu di bawah kepemimpinan Kepala OJK Jabodebek baru agar ekspansi layanan finansial publik berlangsung berkesinambungan. Nakhoda baru OJK Jabodebek ini ditargetkan mampu memelihara kesinambungan terobosan strategis, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan serta proteksi nasabah di cakupan wilayah operasionalnya.
Kepaduan koordinasi bersama pemda serta asosiasi industri jasa keuangan dipandang sebagai pilar utama pembentukan iklim finansial yang kokoh, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan wilayah.








