Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memulai penjajakan terhadap animo sejumlah pemodal berskala besar demi mematangkan persiapan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Bank Jakarta.
Otoritas daerah menargetkan entitas perbankan milik Pemprov DKI tersebut mampu resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pertengahan tahun 2027 mendatang.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa agenda go public ini sekarang masih berada dalam tahap evaluasi mendalam serta asesmen internal. Pihak Pemprov DKI juga sedang merancang agenda non-deal roadshow guna merangkul para calon investor potensial sebelum aksi korporasi tersebut benar-benar dilangsungkan.
"Kita sedang menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki investor-investor besar, calon investor besar yang berminat di awal. Sambil kita konsultasi dengan OJK juga, dengan lembaga-lembaga yang lain terkait timing-nya," papar Yustinus saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Jumat (20/11).
Menurut penuturan Yustinus, penetapan momentum pencatatan saham perdana itu masih mempertimbangkan dinamika pasar modal serta saran teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta BEI.
Pihak Pemprov DKI sangat berharap agenda pelepasan saham ke publik ini dapat diwujudkan pada pertengahan tahun depan, kendati tenggat waktu tersebut masih menjadi perkiraan optimistis.
"Harapannya mudah-mudahan bisa di pertengahan 2027, kalau ini ya target optimistisnya. Tapi nanti kita lihat market dan kita juga akan minta saran nanti dari OJK, dari bursa efek, kira-kira pasnya di mana," tuturnya.
Terkait nominal modal yang ingin dihimpun lewat mekanisme IPO, angka pastinya sampai sekarang belum diputuskan. Yustinus menegaskan Pemprov DKI masih menanti hasil penelaahan dari pihak penjamin pelaksana emisi efek yang mendampingi tahapan tersebut, yakni Mandiri Sekuritas.
Ia memaparkan bahwa IPO Bank Jakarta sejatinya tidak hanya digulirkan demi menyerap suntikan permodalan semata. Rencana strategis ini turut menjadi instrumen penting guna mengerek reputasi dan kepercayaan masyarakat lewat partisipasi investor di lantai bursa.
"Satu kan seperti arahan Pak Gubernur untuk membangun trust. Kalau ada keterlibatan publik pasti akan lebih transparan dan lebih kredibel. Yang kedua, tentu saja dengan penambahan modal akan memperluas, memperlebar space Bank Jakarta dalam memberikan dukungan penyaluran kredit maupun pinjaman," urai Yustinus.
Yustinus memandang penguatan struktur finansial Bank Jakarta memegang peran krusial dalam menopang pembiayaan agenda pembangunan di kawasan Ibu Kota. Ia menilai Pemprov DKI tidak boleh selamanya bertumpu pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih di tengah kebijakan pemotongan dana bagi hasil (DBH).
Oleh sebab itu, badan usaha milik daerah (BUMD) dituntut untuk mengambil andil yang jauh lebih signifikan dalam menyokong pendanaan proyek-proyek strategis di wilayah Jakarta.
Guna menyukseskan realisasi IPO tersebut, jajaran Pemprov DKI turut menggencarkan restrukturisasi dan perbaikan internal Bank Jakarta. Langkah ini mencakup penguatan tata kelola melalui pengangkatan figur komisaris serta direksi profesional, sekaligus menjamin operasional perbankan terbebas dari intervensi pihak luar.
Bukan hanya itu, perbaikan mutu portofolio aset, termasuk pembenahan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), terus dipacu. Transformasi teknologi informasi (IT) juga memperoleh atensi khusus karena menjadi fondasi utama kelancaran operasional industri perbankan modern.
Yustinus menggarisbawahi bahwa Pemprov DKI menggandeng tenaga ahli independen untuk mengawal setiap proses persiapan IPO, termasuk memberikan rekomendasi strategis agar seluruh fase menuju pencatatan saham berlangsung mulus.
"Saya rasa prosesnya yang membedakan mungkin saat ini kami betul-betul meng-hire profesional, Mandiri Sekuritas dan lain-lain yang membantu memastikan advisory-nya jalan, dan nanti mereka menjadi underwriter yang kredibel," bebernya.
Pada fase awal penjajakan minat pemodal ini, Pemprov DKI masih memberikan prioritas utama kepada deretan investor dari dalam negeri.
Sejumlah institusi keuangan yang masuk dalam radar penjajakan komunikasi meliputi Indonesia Investment Authority (INA) serta entitas International Finance Corporation (IFC).
Di samping itu, Pemprov DKI berniat meminta pandangan dari perwakilan investor global yang berbasis di Jakarta, termasuk representasi Jepang. Walau demikian, pendekatan terhadap pemodal internasional belum menjadi prioritas utama pada fase awal persiapan ini.
"Mungkin nanti ada ke sana, tapi sekarang kita fokus ke dalam negeri. INA, lalu ada IFC, begitu-begitu kita akan komunikasi lebih awal. Termasuk representasi Jepang di Jakarta kan ada ya, kita akan lebih awal minta masukan," pungkas Yustinus.







