Kendaraan berbasis daya listrik mampu menjadi solusi pengganti strategis, terutama pada sektor pengiriman dan rantai pasok.
JAKARTA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meminta pihak regulator memperluas cakupan stimulus kendaraan listrik hingga ke armada komersial, seperti angkutan bus serta truk, guna memacu efisiensi penyaluran barang dan menekan ongkos operasional logistik. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyatakan, kategori niaga ini mesti memperoleh atensi khusus lantaran menyerap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah masif sekaligus menghasilkan emisi karbon tinggi.
"Pemerintah belum memikirkan insentif untuk mobil-mobil komersial. Kalau pemberian insentif sebagai dasarnya adalah penggunaan BBM, yang kedua penyumbang emisi yang semakin banyak, menurut saya, (kendaraan komersial seperti truk dan bus) banyak kontribusinya dalam memproduksi CO2," tutur Moeldoko saat memberikan keterangan pers di wilayah Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menerangkan, sokongan dari negara bagi armada komersial setrum perlu mengkaji banderol harga unit yang masih tergolong mahal, tingkat konsumsi BBM, serta kontribusi polusinya. Transisi menuju elektrifikasi armada kerja ini dinilai berpeluang besar menjaga kelancaran alur pengantaran komoditas.
Moeldoko melanjutkan, alur logistik yang kian efisien dapat menjadi sarana jitu dalam memangkas beban biaya operasional rantai suplai dan membantu menjaga kestabilan tingkat inflasi nasional.
"Kalau pemerintah memberikan insentif, salah satu strategi untuk menekan inflasi bisa dijalankan," sebutnya.
Pendapat serupa diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian, Prabowo Kartoleksono. Dirinya menganggap armada bertenaga baterai mampu menghadirkan opsi hemat bagi berbagai entitas bisnis, khususnya industri jasa logistik, demi memangkas pengeluaran rutin.
Prabowo menguraikan, sarana transportasi niaga menuntut durabilitas serta keandalan ekstra tinggi supaya bisa beroperasi secara berkesinambungan. Dalam pandangannya, kendaraan listrik memiliki kapabilitas guna meminimalkan jeda waktu henti kerja atau downtime, termasuk porsi durasi yang tersita selama perbaikan di bengkel servis.
"EV itu bisa mengurangi waktu-waktu tidak produktif, downtime," ujar Prabowo.
Dirinya turut menyoroti tingginya proporsi anggaran transportasi dalam aktivitas logistik korporasi. Melalui presentasinya, Prabowo membeberkan ongkos transportasi sanggup melampaui porsi 50 persen dari total beban perusahaan, di luar pengeluaran fasilitas pergudangan. Dari pos pengeluaran transportasi tadi, biaya BBM tercatat mengambil jatah rata-rata berkisar 47 persen.
"Karena dari biaya cost of goods sold mereka, ternyata lebih dari 50 persennya itu adalah untuk biaya transportasi. Dari sekian besar itu, 47 persen rata-rata itu hanya untuk BBM. Bayangkan kalau itu dikurangi dengan menggunakan EV," papar Prabowo.
Menurutnya, adopsi teknologi kendaraan listrik bisa mereduksi pembengkakan pos energi, sehingga pihak penyedia jasa pengiriman leluasa mengamankan efisiensi tanpa harus menaikkan tarif layanan kargo.
Prabowo menegaskan stimulus kebijakan pemerintah mutlak dibutuhkan agar faedah tersebut lekas terserap oleh kalangan pelaku industri. Ia pun menggarisbawahi urgensi konsistensi regulasi demi memberikan kepastian berinvestasi bagi pebisnis.
Senada dengan hal itu, Moeldoko kembali menegaskan ketetapan dan kepastian kebijakan merupakan elemen krusial dalam memperkuat pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.
Periklindo Dorong Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan Listrik Komersial
Laba Antam Capai Rp6,91 Triliun, Hilirisasi Mineral Jadi Prioritas
‘Negara Blok M’ Dibahas di WCCE 2026, Pramono dan Teuku Riefky Bidik Pertumbuhan Ekraf
Tinjau RDMP Balikpapan, Bahlil Dorong Percepatan Kilang, Ditargetkan Penuhi 25 Persen BBM Nasional
PLN Kembangkan Solusi Layanan Kelistrikan Terintegrasi untuk Rumah Tangga hingga Dunia Usaha
