Jakarta, CNBC Indonesia – Penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dipastikan bakal memakai fasilitas rekening perbankan secara menyeluruh, seperti diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Lewat penetapan kebijakan ini, pihak pemerintah secara resmi meniadakan pemanfaatan jaringan kantor pos yang sebelumnya difungsikan menjadi saluran pembagian dana subsidi para pekerja.
Airlangga menerangkan bahwa proses distribusi subsidi gaji pada prinsipnya memang diprioritaskan lewat mekanisme transfer langsung ke akun tabungan para penerima bantuan. Pemanfaatan fasilitas PT Pos Indonesia pada periode terdahulu sejatinya hanya berperan sebagai opsi pengganti darurat bagi warga pekerja yang kebetulan belum memiliki akses akun tabungan perbankan.
"Tahun ini arahan Bapak Presiden, semua harus punya rekening bank," tutur Airlangga ketika diwawancarai di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis malam (13/11/2026).
Dirinya juga memperkirakan bahwa seluruh tahapan pencairan dana bantuan ketenagakerjaan tahun anggaran ini sepenuhnya dipusatkan melalui akun perbankan.
"Jadi, saya kira semuanya melalui rekening bank," imbuhnya.
Perubahan tata cara penyaluran tersebut selaras dengan agenda prioritas pemerintah pusat demi memperluas kepemilikan rekening tabungan di lapisan masyarakat luas. Lewat langkah ini, pengiriman beragam bantuan sosial dari kas negara ditargetkan dapat berjalan jauh lebih efektif, transparan, dan terarah melalui ekosistem perbankan.
Pada periode-periode pembagian subsidi sebelumnya, otoritas terkait memang masih mengandalkan loket kantor pos guna menjangkau para pekerja terdaftar yang sama sekali belum mempunyai rekening pribadi. Kendati demikian, masyarakat pekerja kini terus didorong aktif membuka layanan perbankan agar penerimaan dana bantuan dapat diselesaikan seutuhnya melalui jalur transfer tunai.
Walaupun skema utamanya telah digariskan, detail operasional pencairan BSU 2026, seperti daftar himpunan bank penyalur resmi, kriteria kelayakan calon penerima, hingga kalender tanggal pelaksanaannya, masih menanti petunjuk resmi kementerian terkait.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam aturan awalnya sudah merumuskan besaran nilai subsidi senilai Rp300.000 setiap bulan dalam rentang durasi tiga bulan berturut-turut. Ketetapan tersebut secara sah dituangkan ke dalam naskah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 berikut berkas pedoman teknis pendukungnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memaparkan, BSU merupakan bentuk sokongan negara bagi kaum pekerja yang sukses menuntaskan seluruh syarat.
Ia menyebut pencairan subsidi dirapel langsung senilai total Rp900.000 dengan jadwal alokasi kurun November-Desember 2026 melalui jejaring Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Para tenaga kerja dipastikan tidak diwajibkan mengajukan pendaftaran secara mandiri.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," jelas Indah dalam rilis resmi Biro Humas Kemnaker, dikutip Sabtu, (7/11/2026).
