Langkah penghematan keuangan daerah ditempuh Pemkab Purbalingga dengan menyatukan proses belanja kertas HVS varian A4 serta F4 untuk semua instansi lewat skema terpadu bernilai Rp741 juta.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, secara resmi memusatkan pengadaan kertas HVS berukuran A4 dan F4 bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan strategis tersebut diberlakukan guna memacu efisiensi pengeluaran kas daerah secara terintegrasi sekaligus memastikan kesetaraan mutu maupun spesifikasi teknis barang yang dipesan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Purbalingga, Budi Nur Cahyo, memaparkan bahwa konsolidasi ini berfungsi menghimpun keperluan kertas kantor yang sebelumnya diadakan sendiri-sendiri oleh tiap dinas. “Melalui konsolidasi ini kebutuhan kertas dilaksanakan secara terpadu. Pengadaan kali ini dilakukan melalui Katalog Elektronik (e-Katalog),” jelasnya pada agenda Market Sounding di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Selasa (13/10).
Budi merinci, pihaknya telah mendata sekitar 25 pelaku usaha perlengkapan kantor yang berpeluang ambil bagian pada seleksi belanja ini. Pertemuan penjajakan pasar tersebut digelar agar pemerintah mengantongi kepastian informasi terkait ketersediaan merek dagang, parameter mutu, kesesuaian harga, kemampuan pasokan pabrik, jalur logistik, hingga ketepatan waktu pengantaran barang.
Estimasi Kebutuhan dan Kesempatan Mitra
Pada kesempatan serupa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Purbalingga, Mukodam, membeberkan total anggaran kertas bagi sisa tahun anggaran 2026 ditaksir menyentuh Rp423 juta. Sementara itu, kalkulasi alokasi belanja kertas pada tahun anggaran 2027 diprediksi melonjak hingga mencapai angka Rp741 juta.
Menurut pemaparan Mukodam, tingginya angka belanja tersebut menghadirkan prospek kerja sama luas bagi dunia usaha lokal, kendati program pengurangan kertas kantor (paperless) sedang giat digalakkan. Ia menegaskan pola konsolidasi tak sedikit pun menghambat iklim berusaha, melainkan menyajikan persaingan yang sehat melalui kesepakatan standar nilai tawar dan mutu material yang seragam.
“Melalui konsolidasi ini diharapkan harga dan kualitasnya disamakan. Jadi ini membuat kegiatan pengadaan bersaing secara lebih sehat, tidak jatuh-jatuhan harga juga tidak tinggi-tinggian harga. Selain itu barang sesuai spesifikasi yang ditentukan,” ucapnya.
Akuntabilitas Sistem dan Kepastian Waktu
Mukodam berharap pemanfaatan sistem Katalog Elektronik sanggup memperkokoh transparansi serta pertanggungjawaban publik. Prinsip keterbukaan ini selaras dengan instruksi tata kelola barang jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi BPBJ Setda Purbalingga, Evarista Sukmawati, menguraikan penyatuan belanja bertujuan menghemat dana APBD, mempermudah transaksi e-purchasing, menyelaraskan mutu, menjamin kepastian berusaha vendor, serta meningkatkan akuntabilitas proses. “Karena kalau beli dalam jumlah besar tentu harga satuannya jadi jauh lebih murah,” terangnya.
Begitu tahapan tuntas, BPBJ akan melayangkan surat edaran ke seluruh OPD agar memprioritaskan pemesanan kertas via penyedia terpilih yang memegang kontrak payung bertarif resmi. Tahap penentuan rekanan dibuka 16 Oktober 2026, berkas penawaran diserahkan 20-23 Oktober, uji evaluasi 26-29 Oktober, dan pengumuman pemenang 30 Oktober.
Seremoni legalitas kontrak payung diagendakan bergulir 3 November, disusul penayangan etalase produk pada e-Katalog per 4 hingga 9 November 2026.
