Liputan6.com, Jakarta – Publik dan pengamat kebijakan nasional sempat dibuat bingung selama beberapa waktu mengenai dasar pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya selaku Menteri Keuangan. Masa pengabdian Purbaya tercatat baru berkisar satu tahun sebelum posisinya secara mendadak diserahterimakan kepada Suahasil Nazara.
Gelombang pergantian pucuk kepemimpinan di bendahara negara itu kemudian dihubungkan erat dengan kebijakan kontroversial yang diambil Purbaya sesaat sebelum lengser, yaitu mutasi besar-besaran terhadap ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah tersebut mencakup pergantian jabatan terhadap kurang lebih 350 figur di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pada akhirnya, Purbaya secara terbuka mengonfirmasi bahwa perombakan struktur pejabat tersebut memang memiliki kaitan langsung dengan pembebasan tugasnya sebagai menteri.
"Sebagian ada," ujar Purbaya singkat usai acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).
Saat dimintai uraian lebih mendalam perihal masalah tersebut, Purbaya kembali menandaskan bahwa segala ketetapan final tentang pergantian anggota kabinet maupun formasi birokrasi Kemenkeu bertumpu seutuhnya pada wewenang Presiden.
"Sebagian lainnya apa? Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin saja," tuturnya.
Kendati demikian, pihak Istana Kepresidenan membeberkan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan tersebut. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto memberikan bantahan keras dan menegaskan pencopotan Purbaya sama sekali bukan ditengarai oleh restrukturisasi ratusan pejabat eselon. Menurut Bambang, pergeseran menteri di jajaran eksekutif merupakan hak berdaulat kepala negara dan merupakan rutinitas yang sangat lumrah dalam dinamika tata kelola pemerintahan.
"Oh itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya enggak. Tidak ada yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bambang menggarisbawahi bahwa siapa pun yang dipercaya mengemban tugas selaku menteri ataupun wakil menteri dituntut untuk senantiasa siap menghadapi pergantian posisi sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak Presiden.
"Menteri, wakil menteri siap diganti. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," katanya.
Ketika disinggung apakah pergantian mendadak tersebut dilatari oleh friksi atau permasalahan internal yang berkecamuk di dalam tubuh Kementerian Keuangan, Bambang menyatakan dirinya tidak memiliki informasi mendalam mengenai situasi teknis di kementerian tersebut. Fokus yang ditekankannya semata-mata berpijak pada sudut pandang Istana, di mana perombakan susunan pembantu presiden dipandang sebagai dinamika yang sangat biasa.
"Saya kalau internalnya kita tidak tahu kalau internal seperti apa. Cuman dari perspektif kita, dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja," ucapnya.
Bambang juga dengan tegas menampik spekulasi liar di ruang publik yang menuding bahwa penunjukan Suahasil Nazara untuk menggantikan posisi Purbaya dilandaskan pada komparasi atau penilaian kinerja masa lalu seperti halnya Sri Mulyani Indrawati.
“Enggak, nggak ada itu penilaian. Kita enggak ada penilaian seperti siapa. Pak Suahasil dia punya karakter sendiri,” katanya.
Disinggung Daftar Nama Ajaib
Sebelum gelombang pergantian menteri terjadi, Purbaya sempat memaparkan dalih bahwa pemindahan serta pelantikan ratusan aparatur tersebut dilakukan semata-mata dalam kerangka penataan kembali organisasi yang bersifat periodik dan teratur. Prosesi pengangkatan sumpah para pejabat baru tersebut diselenggarakan secara serentak pada 10 September 2026, yang praktis hanya berselang beberapa hari sebelum dirinya resmi dicopot dan digantikan oleh Suahasil.
Namun demikian, kontroversi baru menyeruak ke permukaan saat susunan pimpinan anyar di Kemenkeu mulai melakukan penelusuran mendalam terhadap keabsahan tahapan mutasi tersebut.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah nama yang ia sebut sebagai “nama ajaib” dalam daftar pejabat yang dirombak pada era Purbaya. Menurut Bimo, nama-nama tersebut tidak mengikuti proses assessment dan talent management yang menjadi mekanisme dalam pengelolaan pejabat di DJP.
Bimo menjelaskan bahwa dari awal pihak DJP sesungguhnya sudah mengajukan usulan nama untuk rotasi kerja sesuai alur regulasi baku. Akan tetapi, setelah mencermati adanya deretan figur yang dimasukkan tanpa melintasi tahapan penjenjangan standar tersebut, ia bersama jajaran pimpinan terkait segera mendesak agar pengangkatan nama-nama tersebut ditangguhkan atau dibatalkan.
“Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Nah, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (16/9/2026).
Dalam pandangan Bimo, ketegasan mematuhi tata tertib promosi sangat esensial agar seluruh aparatur kementerian memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang. Kekhawatiran mendasarnya adalah jika penunjukan instan tanpa pengujian dibiarkan, hal tersebut berpotensi merusak moral kerja ribuan pegawai lain yang telah bersusah payah berjuang mengikuti seleksi resmi.
“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management,” kata Bimo.
Berdasarkan temuan ketidakteraturan tersebut, Bimo memastikan bahwa figur-figur yang terbukti tidak melengkapi kualifikasi kompetensi resmi akan secara resmi digugurkan dari pengangkatan. Adapun para pejabat lain yang rekam jejaknya sah dan telah memenuhi standar kualifikasi objektif akan terus melanjutkan mandat penugasan mereka.
“Yang tidak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap. Jadi kembali ke posisi awalnya,” pungkas Bimo.
Persoalan administratif ini sekarang ditarik menjadi agenda kajian komprehensif oleh Suahasil begitu dirinya resmi mengendalikan operasional Kementerian Keuangan. Suahasil menerangkan bahwa dirinya masih membedah rantai peristiwa dan tata cara mutasi yang digulirkan pendahulunya sebelum menelurkan kebijakan pembatalan atau penerusan.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Suahasil menambahkan bahwa saat ini dirinya terus menghimpun berkas laporan menyeluruh dari semua jajaran pimpinan eselon I Kemenkeu. Tindakan kehati-hatian ini dipandang krusial mengingat rotasi dan pelantikan figur birokrasi tidak berdiri sendiri pada satu unit, melainkan bersinggungan langsung dengan tata hubungan kerja dan koordinasi lintas direktorat.
“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya, dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi dan koordinasi. Jadi ini yang sedang kita pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi di Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” sambungnya.
Lantaran rangkaian verifikasi data dan pengecekan regulasi masih terus berlangsung, Suahasil menandaskan dirinya belum menerbitkan putusan konklusif atas nasib ratusan pegawai yang terkena gelombang rotasi tersebut.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi secara keseluruhan,” tuturnya.
Purbaya Tak Tahu Alasan Pasti
Kendati di hadapan awak media ia mengaitkan pergantiannya dengan penataan ratusan posisi struktural, Purbaya tidak memungkiri bahwa ia sejatinya tidak pernah memperoleh kejelasan mutlak mengenai pertimbangan hakiki Presiden di balik pencopotannya.
Di samping itu, Purbaya menyangkal kabar burung mengenai benturan kepentingan atau pertikaian internal di lingkungan Kemenkeu sebagai pemantik kejatuhannya. Di matanya, segala bentuk penetapan susunan menteri berada mutlak di bawah mandat konstitusional Presiden.
"Enggak, enggak ada. Gesekan sih enggak ada. Yang jelas ya itu hak prerogatif Presiden yang beliau sudah memutuskan. Sudah," tegas Purbaya.
Purbaya turut menjamin bahwa seluruh garis kebijakan ekonomi dan anggaran yang diterapkannya selama memangku peran bendahara negara selalu berjalan seirama dan sejalan dengan instruksi arahan kepala negara.
"Ada kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden. Dan aman lah itu," tegas Purbaya.
Purbaya membeberkan bahwa dirinya memang pernah melakukan perbincangan empat mata dengan Presiden Prabowo sesaat sebelum keputusan pemecatannya diketuk palu. Kendati demikian, materi yang diulas dalam forum tatap muka itu murni membahas topik pekerjaan lain tanpa menyentuh kelanjutan jabatannya.
"Ada diskusi, tapi masalah lain yang didiskusikan," tutur Purbaya.
Pemberitahuan resmi mengenai akhir masa tugasnya baru mendarat ke telinganya pada hari Senin (14/9/2026). Purbaya menuturkan, sebelumnya ia secara pribadi telah memprediksi bahwa peluangnya untuk dipertahankan atau diberhentikan dari kabinet berada pada posisi seimbang yakni 50 persen berbanding 50 persen.
"Ya, kita sudah hitung-hitung kira-kira 50-50 lah. Tapi baru dikasih tahunya waktu itu," kata dia.
Kabar pencopotan itu sendiri disampaikan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi lewat sambungan telepon. Purbaya mengenang momen tak biasa saat panggilan telepon yang mengakhiri kariernya sebagai menteri itu diterimanya ketika ia sedang berada di dalam toilet Gedung DPR.
"Yang telepon itu Pak Prasetyo," kata Purbaya.
Tepat dua puluh empat jam setelah kabar perombakan itu, Purbaya secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan kepada Suahasil Nazara melalui seremoni serah terima jabatan di markas Kemenkeu, Jakarta.
Memilih Pulang dan Memancing
Selepas menanggalkan jubah kehormatan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya tampak menunjukkan sikap santai dan enggan larut dalam beban pikiran akibat langkah pemecatan dari Presiden.
Alih-alih berkutat dalam polemik politik, Purbaya lebih tertarik untuk segera beristirahat di kediaman pribadinya sembari menyalurkan hobi menangkap ikan mujair serta nila di empang yang terletak di halaman belakang rumah. Rutinitas santai tersebut dijadikannya sarana melepaskan beban pikiran yang menggunung setelah setahun penuh memeras energi dalam roda pemerintahan negara.
"Habis ini mau pulang, mancing di belakang rumah. Mancing ikan mujair, nila. Kan punya kolam di belakang, jadi bisa mancing di belakang rumah sambil ngelamun, 'kenapa dipecat?' gitu," ujar Purbaya kepada wartawan seusai serah terima jabatan, Selasa (15/9/2026).
Purbaya tidak menutup-nutupi bahwa kabar pembebasan tugas yang mendadak itu sempat mengganggu waktu istirahatnya hingga ia mengalami kesulitan memejamkan mata pada malam sebelum seremoni pelepasan jabatan. Kendati begitu, setelah seluruh rangkaian protokol peralihan wewenang selesai ditunaikan, ia mengaku beban di pundaknya terangkat seketika.
"Lebih happy, happy. Nanti malam bisa tidur tenang. Semalam masih mikir-mikir jadi agak susah tidur, tapi saya yakin besok sudah tenang, aman," tutur Purbaya.
Ia juga menegaskan tekad bulatnya untuk tidak lagi bermimpi atau berkeinginan mengisi kembali kursi anggota kabinet ataupun jabatan birokrasi pemerintahan lainnya di masa depan.
"Enggak lah. Baru dipecat masa jadi menteri lagi, mana ada," kata Purbaya.
Purbaya memilih untuk kembali mencurahkan waktu dan energinya sebagai ekonom profesional. Ia juga ingin menghabiskan waktu luangnya yang berharga di rumah bersama keluarga, termasuk menggeluti hobi memancing yang digemarinya.
"Enggak, gua mau mancing di belakang rumah," cetusnya.
Sementara itu, kendali Kementerian Keuangan saat ini telah beralih sepenuhnya ke pundak Suahasil Nazara. Pelantikan resmi Suahasil oleh Presiden Prabowo berlangsung pada Senin (14/9/2026) berpatokan pada Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026, yang lekas disusul agenda serah terima jabatan di kantor pusat kementerian sehari berselang.
Peristiwa pelantikan pejabat baru tersebut mengakhiri kiprah Purbaya yang bertugas selama sekitar dua belas bulan dalam menjaga stabilitas kas negara.
Purbaya sendiri telah memantapkan tekad untuk tidak memperkeruh silang pendapat yang berkembang di publik terkait pemecatannya, melainkan menerima keputusan pergantian tersebut secara ikhlas sebagai bagian mutlak dari hak istimewa seorang kepala negara.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Suahasil Telaah Perombakan Ratusan Pejabat Pajak dan Bea Cukai Era Purbaya
Terungkap Alasan Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu
Ada ‘Nama Ajaib’ di Mutasi Pejabat Pajak Era Purbaya, Bimo Wijayanto Buka-Bukaan
Terungkap Alasan Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu
Ada ‘Nama Ajaib’ di Mutasi Pejabat Pajak Era Purbaya, Bimo Wijayanto Buka-Bukaan
Purbaya Sebut Rotasi Pejabat Jadi Alasan Dipecat, Ini Kata Dirjen Pajak
Purbaya Usai Tak Jadi Menkeu: Mau Mancing Mujair Sambil Ngelamun Kenapa Dipecat?
Ditanya Utang Whoosh Usai Lengser, Purbaya: Alhamdulillah Selamat
Purbaya Sebut Pencopotannya Terkait Rotasi 350 Pejabat Pajak
Purbaya Akui Sempat Susah Tidur Usai Tahu Dipecat
Detik-Detik Purbaya Ditelepon Mensesneg hingga Lengser dari Menkeu
Disebut Kembali Jadi Trader, Purbaya: Memang Keahlian Saya
