Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kementerian yang dipimpinnya beserta dirinya pribadi kerap menjadi sasaran kemarahan publik ketika insiden pemadaman listrik melanda berbagai wilayah.
Bahlil memaparkan bahwa Kementerian ESDM pada dasarnya berfungsi sebatas pembuat kebijakan atau regulator, sementara eksekusi teknis operasional di lapangan sepenuhnya merupakan wewenang PT PLN (Persero).
"ESDM itu kan regulator, implementasinya itu ada di PLN. Tapi begitu listrik mati, tetap yang disalahkan ESDM, gitu kan kira-kira," cetusnya ketika menghadiri agenda rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Kendati demikian, Bahlil menganggap sorotan publik tersebut merupakan resiko wajar dari jabatannya sebagai pejabat negara. Dirinya menegaskan pantang menghindar dari kewajiban dan siap menjalin koordinasi intensif bersama jajaran manajemen PLN guna menuntaskan kendala pasokan setrum di berbagai pelosok nusantara.
"Ya itu konsekuensi, enggak boleh kita lari dari tanggung jawab. Pemimpin itu kan harus berani mengambil tanggung jawab. Nanti kami akan berkoordinasi dengan PLN," tegas mantan Kepala BKPM tersebut.
Sebagai gambaran nyata permasalahan teknis, Bahlil menyebutkan dua provinsi yang akhir-akhir ini intensif terimbas penghentian aliran listrik berkala, yaitu Kalimantan Tengah serta Sulawesi Selatan.
Dirinya menerangkan bahwa sistem kelistrikan di kawasan Sulawesi Selatan amat bergantung pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terpaan anomali cuaca El Nino yang memicu kemarau panjang kini menghambat kestabilan distribusi tenaga pembangkit tersebut.
Daya pasok setrum dari unit PLTA di Sulawesi Selatan dilaporkan anjlok drastis, dari kapasitas awal sebesar 400 megawatt (MW) merosot hingga ke level 200 sampai 250 MW saja.
"Laporan yang saya terima bahwa di Sulawesi Selatan itu kan ada beberapa pembangkit yang memang kita pakai PLTA. Akibat El Nino ini kan daya kekuatan air itu berkurang," papar Bahlil.
Di sisi lain, kendala listrik padam yang berlangsung di wilayah Kalimantan Tengah dipicu oleh adanya agenda perawatan mesin pembangkit yang sedang ditangani oleh petugas PLN.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil secara tegas menyangkal anggapan bahwa gangguan pemadaman ini berakar dari defisit ketersediaan komoditas batu bara imbas pemotongan kuota rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
"Ini kita fair-fair saja. Enggak ada urusannya lampu mati di Kalimantan sama di Sulawesi itu sama RKAB," sanggah Bahlil.
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini membeberkan bahwa pejabat eselon satu di lingkupnya, yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno, telah diinstruksikan khusus menangani pasokan batu bara ke PLN.
Tri ditugaskan secara langsung untuk mengamankan stabilitas rantai pasok batu bara nasional menuju PLN, dengan tujuan agar kendala pemadaman tidak lagi dikaitkan pada perizinan RKAB.
"Kalau RKAB batu bara enggak ada isu lagi menyangkut dengan PLN. Sekarang Dirjen Minerba sudah merangkap VP Pengadaan Batu Bara karena pekerjaan sekarang batu bara untuk PLN langsung dikerjakan oleh Dirjen, hampir tiap hari, supaya jangan lagi lampu mati alasan RKAB," tutup Bahlil.
