Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan kepala staf militer Israel, Gadi Eisenkot, resmi mendapat mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru menyusul pemilu legislatif pada 27 Oktober 2026 yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas mutlak. Jika berhasil menyusun koalisi, ia akan menggantikan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel.
Dilansir The Straits Times, Eisenkot menjabat sebagai kepala staf angkatan bersenjata Israel pada 2015-2019. Sosoknya dikenal tenang dan irit bicara, berbanding terbalik dengan Netanyahu yang sering berbicara provokatif serta fasih berbahasa Inggris beraksen Amerika Serikat.
Dalam kebijakan domestik, ia berjanji menindak tegas kelompok pemukim garis keras di Tepi Barat yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga Palestina. Ia melabeli insiden terbaru itu sebagai teror Yahudi yang didukung oleh pemerintahan Netanyahu.
Namun, Eisenkot bukan tokoh pasifis. Ia menentang pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pada saat yang sama, ia bertekad mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dan melucuti sayap bersenjata kelompok tersebut.
Saat memimpin operasi militer dalam perang melawan Hizbullah pada 2006, Eisenkot merancang strategi yang dikenal sebagai Doktrin Dahiya. Nama tersebut diambil dari kawasan pinggiran Beirut yang dihantam serangan intensif. Doktrin ini menekankan penggunaan kekuatan militer yang amat masif dan tidak proporsional terhadap infrastruktur sipil di wilayah kekuasaan Hizbullah di Lebanon. Israel juga menerapkan doktrin serupa di Gaza, memicu kehancuran luas yang dinilai para analis serta pakar hukum internasional sebagai kejahatan perang, tuduhan yang berulang kali dibantah Israel.
Terkait politik luar negeri, Eisenkot bertekad memperkuat hubungan strategis antara Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.
Selama masa pemilu Oktober 2026, ia memperoleh simpati luas dari publik Israel setelah putranya, Gal, dan dua keponakannya gugur dalam pertempuran di Jalur Gaza.
Jika berhasil memimpin pemerintahan, Eisenkot akan mencatatkan sejarah sebagai perdana menteri pertama dari kelompok Yahudi Sephardi, komunitas berakar dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Karakter ini berbeda dengan Netanyahu yang berasal dari kelompok elite, dengan ayah seorang profesor di Amerika Serikat. Sebaliknya, Eisenkot lahir dari orang tua Yahudi Maroko dan tumbuh di pinggiran Israel.
CNN Internasional melaporkan bahwa ia menghabiskan masa kecilnya di Tiberias dan Eilat, jauh dari pusat kekuasaan politik, kontras dengan Netanyahu yang dibesarkan di kalangan elite Yerusalem. Eisenkot merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara dan kini berstatus ayah dari lima anak. Dirinya relatif baru di dunia politik setelah menghabiskan 40 tahun kariernya di Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Perjalanan militernya dimulai di Brigade Golani pada 1978 hingga menduduki posisi kepala staf militer pada 2015-2019 di bawah Netanyahu. Ia baru terjun ke politik pada 2022 bersama mantan kepala staf militer Benny Gantz. Menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, keduanya bergabung dalam kabinet perang darurat pimpinan Netanyahu. Namun, mereka mundur serempak pada Juni 2024 karena kecewa atas ketiadaan rencana yang jelas mengenai masa depan konflik Gaza.
Dalam kampanyenya, Eisenkot merangkul berbagai elemen masyarakat Israel. Ia menjanjikan penguatan hak bagi komunitas LGBTQ, sembari meyakinkan kelompok Yahudi relijius tentang komitmennya mempertahankan kendali Israel atas Tepi Barat. Kendati demikian, ia menolak aneksasi formal wilayah itu serta menentang legalisasi pos-pos pemukiman tanpa izin yang diizinkan Netanyahu.
Mengenai Gaza, Eisenkot menargetkan waktu 18 bulan untuk mengakhiri kekuasaan Hamas, baik melalui rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump yang mencakup perlucutan senjata bertahap dan pengalihan kendali pemerintahan, maupun melalui operasi yang menargetkan sayap militer kelompok tersebut.
Eisenkot juga mendorong undang-undang layanan nasional universal yang membatasi pengecualian wajib militer bagi penuntut ilmu agama, sehingga warga Yahudi ultra-Ortodoks dan warga Arab diwajibkan ikut dinas militer atau pengabdian sipil. Demi menarik pemilih sentris dan liberal, ia berikrar melindungi independensi peradilan, kepastian hukum, hak-hak minoritas, serta kebebasan pers.
Isu-isu tersebut menempatkan Eisenkot sebagai tokoh moderat di tengah keresahan pemilih Israel terhadap melemahnya demokrasi akibat kebijakan Netanyahu.
Penetapan Resmi oleh Presiden
Al Jazeera melaporkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog mengumumkan penunjukan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru sejak Sabtu (7/11/2026) malam, dengan penyerahan mandat resmi dijadwalkan pada Minggu (8/11/2026). Keputusan ini diambil setelah konsultasi intensif pascapemilu 27 Oktober yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas mutlak.
Sebanyak 67 anggota parlemen Knesset, termasuk anggota parlemen dari partai Arab, merekomendasikan Eisenkot untuk memimpin kabinet. Angka ini melampaui Netanyahu yang hanya didukung 46 anggota parlemen.
Eisenkot yang memimpin Partai Yashar memiliki waktu 28 hari untuk merampungkan koalisi, dengan opsi perpanjangan selama 14 hari. Ia membutuhkan dukungan minimal 61 dari 120 kursi parlemen.
Berdasarkan hasil pemilu Oktober, blok empat partai pimpinan Eisenkot mengamankan 48 kursi, sedangkan blok sayap kanan dan keagamaan pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi. Sementara itu, koalisi partai Arab membukukan rekor dengan meraih 19 kursi.
Meskipun partai Arab merekomendasikannya, Eisenkot sebelumnya menolak membentuk kabinet bersama koalisi Arab yang sebenarnya mampu menggenapkan total 67 kursi. Pilihan lain bagi Eisenkot adalah melobi dua partai Yahudi ultra-Ortodoks, United Torah Judaism dan Shas, untuk mencapai batas aman 61 kursi, atau membentuk pemerintahan minoritas di bawah 61 kursi dengan memenangkan voting mosi percaya di parlemen.
