PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berkomitmen menciptakan ekosistem pasar komoditas yang transparan sekaligus tepercaya.
JAKARTA — Entitas bisnis di bawah naungan Danantara Indonesia, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), menyatakan tekadnya memperkokoh standar industri, mempermudah pemenuhan regulasi, dan meningkatkan keyakinan internasional pada komoditas kelapa sawit nasional. CEO DSI Luke Mahony mengungkapkan hal ini pada sesi diskusi khusus Konferensi Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT2026) di Jakarta. Langkah strategis ini ditempuh via pembentukan Gerbang Ekspor Tunggal (Single Export Gate) yang dirancang mengubah peta perdagangan minyak sawit Tanah Air di arena dunia.
Mahony memaparkan mekanisme mutakhir ini dapat bersinergi dengan prinsip kelapa sawit berkelanjutan guna mengangkat reputasi komoditas nasional di pasar internasional.
"Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia," terang Mahony pada keterangan resminya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, DSI menyambut positif kemitraan dengan RSPO karena prinsip keberlanjutan serta keterbukaan pasar mesti berjalan beriringan. Amanat pokok DSI sangat jelas, yakni memperlancar arus ekspor kelapa sawit Indonesia, sama sekali bukan untuk membatasinya.
Pada 2026, lembaga investasi milik negara Danantara Indonesia membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna mengontrol serta mengarahkan aktivitas ekspor komoditas unggulan nasional.
Ia menggarisbawahi tekad DSI membangun transparansi dan reputasi perdagangan komoditas Indonesia. Caranya adalah menyatukan basis data internal ekosistem dengan realita pasar global, mencakup aspek kepatuhan keberlanjutan RSPO, volume pasokan, dinamika harga, hingga angka produksi riil.
Melalui skema perantara DSI yang diagendakan bergulir Januari 2027, pihak pembeli dan eksportir tetap leluasa mengelola relasi dagang mereka. Sementara itu, DSI bertindak mengawal kesinambungan pengiriman sekaligus menjaga kepastian rantai ketertelusuran barang.
Sebelum sesi tersebut, pihak RSPO memaparkan bukti, data faktual, serta rekam jejak langkah konkret pencegahan maupun penanganan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan sokongan instrumen monitoring RSPO.
CEO RSPO Joseph D’Cruz saat pembukaan konferensi RT2026, Selasa (3/11/2026), menegaskan konsesi berlabel sertifikasi RSPO mencatatkan angka kebakaran yang jauh lebih rendah daripada rata-rata sektor sawit secara luas.
Merujuk catatan pantauan satelit Nusantara Atlas bersama TreeMap sepanjang Januari sampai September 2026, dari total 1,9 juta hektare area terbakar di Nusantara, hanya sekitar 14.500 hektare atau 0,8 persen yang berada di wilayah berizin sertifikasi RSPO.
"Apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim di konsesi tertentu, kami akan mengidentifikasi dan melakukan investigasi. Salah satu konsesi tersebut saat ini telah menjadi subjek pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO, dan kami akan mencermati konsesi lainnya secara saksama," jelas D’Cruz dalam pemaparannya.
Lebih jauh ia menguraikan, pembuktian data menunjukkan tidak tampak titik kebakaran pada area perkebunan rakyat bersertifikat RSPO, meski beberapa komunitas petani sawit tersebut menetap dan berladang di dekat zona yang terdampak musibah kebakaran.
Kelola Ekspor Satu Pintu, DSI Tegaskan Bakal Perkuat Kepercayaan Dunia Terhadap Sawit Indonesia
Antrean BBM dan Risiko Pergeseran Konsumsi di Tengah Disparitas Harga
Ekonomi Digital Indonesia Berpotensi Tembus 600 Miliar Dolar AS pada 2030
Bukan Soal Mahal atau Murah, Kenali BBM yang Tepat untuk Kendaraan
Efek Karhutla, BPS: Ekonomi Kalimantan Tumbuh Terendah pada Kuartal III 2026
