Jakarta, CNBC Indonesia – Kelangkaan pasokan daya listrik yang sangat berat memaksa masyarakat Kota Lapu-Lapu di Filipina menanggung pemadaman bergilir tanpa henti. Berdasarkan laporan Manila Times pada Senin (28/9/2026), situasi pelik tersebut mendorong Dewan Kota Lapu-Lapu menuntut tindakan nyata dari regulator energi guna menuntaskan keterbatasan suplai tersebut.
Pihak parlemen lokal lantas menghadirkan perwakilan dari tiga badan kelistrikan utama Filipina pada agenda tanya jawab khusus. Tiga instansi itu meliputi National Grid Corp of the Philippines (NGCP), Energy Regulatory Commission (ERC), serta Mactan Electric Co. (MECO).
Wakil Wali Kota Lapu-Lapu, Celedonio Sitoy, yang mengarahkan jalannya forum menyatakan bahwa NGCP sama sekali tidak dapat memastikan batas waktu penyelesaian giliran mati lampu tersebut. Sejumlah unit pembangkit hingga kini belum beroperasi, sehingga volume pasokan total dinilai jauh di bawah standar mencukupi.
"NGCP membahas masalah ini, dan kami benar-benar kekurangan pasokan daya. Mereka menyarankan penambahan pembangkit listrik. Mereka mengatakan ada pembangkit yang rusak yang tidak dapat diperbaiki lagi," ujarnya.
Sitoy memperkirakan musibah ketiadaan daya ini berpeluang terus bertahan setidaknya dua bulan mendatang. Pasalnya, fasilitas tambahan pembangkit tenaga listrik mutlak dihadirkan demi mengatasi defisit pasokan sistem transmisi.
"Masalahnya benar-benar karena kurangnya daya pembangkitan. Kami membutuhkan daya pembangkitan dalam jumlah besar," tegasnya kembali.
Kekacauan pasokan ini meletus bersamaan dengan rentetan peringatan status waspada siaga merah dan kuning pada jaringan transmisi listrik kepulauan Visayas dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan. Kemunduran ini timbul lantaran runtuhnya daya operasi pembangkit setempat serta terbatasnya transfer kiriman listrik dari kepulauan Mindanao.
Contohnya pada 23 September, kondisi suplai listrik wilayah tersebut berstatus siaga kuning dari pukul 17.00 sampai 20.00 waktu lokal. Pada waktu itu, jaringan listrik regional hanya memegang ketersediaan daya 2.607 megawatt (MW) untuk mengatasi perkiraan puncak beban pemakaian sebesar 2.418 MW, di mana sebesar 886,5 MW kapasitas pembangkit dinyatakan mati total.
Beban Tagihan Malah Membengkak
Kendati warga kerap mengalami padamnya listrik secara rutin, lonjakan tagihan rekening bulanan malah membebani pelanggan. Konsumen di wilayah perkotaan tersebut mendapati berbagai biaya pungutan ekstra dari operator kelistrikan, MECO.
Pihak pengelola MECO beralasan bahwa posisinya murni sebatas distributor jaringan lokal, sehingga tidak punya kewenangan langsung dalam mematok besaran biaya transmisi serta produksi daya. Komponen biaya bermasalah itu mencakup tagihan suplai dari produsen listrik, ongkos pemakaian rel transmisi kepunyaan NGCP, sampai pungutan pendukung demi ketersediaan daya stabilitas cadangan.
Untuk meredam sengkarut masalah, dewan kota telah mengeluarkan beberapa ketetapan resmi belakangan ini. Pada 15 Juli, disahkan Resolusi No. 17-2233-2026 yang mendesak Department of Energy (DOE) dan ERC menjalankan pemeriksaan atas skema tarif dan metode kalkulasi penagihan MECO.
Kemudian tanggal 7 September, dewan menyetujui Resolusi No. 17-2518-2026 yang mengharuskan MECO mengumumkan rincian waktu pemadaman bergilir secara gamblang. Akhirnya, pada 16 September, Resolusi No. 17-2524-2026 disahkan guna memanggil secara resmi perwakilan dari NGCP, ERC, dan MECO ke ruang sidang dengar pendapat parlemen kota.
