Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan tanggapan resmi mengenai keterangan Kapolri Suyudi Ario Seto terkait indikasi institusi antirasuah yang dimasukkan ke dalam daftar sasaran penyadapan oleh komplotan empat jenderal polisi.
"Mengenai persoalan tersebut, KPK telah memperhatikan poin-poin yang dipaparkan oleh Pak Kapolri. Sebagaimana telah ditekankan beliau, pihak maupun sasaran yang disadap jangan disimpulkan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, lantaran kedudukan mereka murni sebagai target penyadapan," jelas Budi saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Oleh sebab itu, KPK menaruh rasa hormat serta menyokong penuh seluruh proses hukum yang sedang dituntaskan kepolisian, dan kami sangat percaya Korps Bhayangkara bakal membongkar seluruh duduk perkara ini secara transparan," ucapnya menambahkan.
Budi pun menegaskan kembali keyakinan KPK bahwa aparat kepolisian ke depan pasti selalu mengabarkan setiap babak baru penanganan kasus ini secara terbuka.
Saat dimintai konfirmasi mengenai nama-nama pegawai maupun pimpinan KPK yang disadap, Budi mengaku belum mengetahuinya. Menurut penjelasannya, lembaga antirasuah hingga detik ini sama sekali belum memperoleh keterangan resmi terkait rincian aksi penyadapan itu.
"Pihak kami belum memegang kabar tersebut, mengingat daftar objek yang sempat disadap atau diduga disadap para pelaku sepenuhnya adalah materi pokok penyidikan," papar Budi.
"Alhasil, ranah kepolisian yang memiliki kewenangan membagikan kabar berkala seputar proses penegakan hukum di internal mereka. KPK pastinya menghormati dan memberi dukungan menyeluruh bagi langkah hukum Polri," imbuhnya lagi.
Kapolri Ungkap Lembaga Antirasuah Masuk Target Sadap
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa tindak intersepsi ilegal itu tak sekadar mengincar ponsel Presiden Prabowo Subianto semata. Lembaga KPK rupanya juga masuk radar mata-mata para tersangka, yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Mengacu pada laporan hasil penyidikan, target penyadapan diduga menyasar beragam kelompok, mulai dari Presiden RI, lingkungan ring satu Istana, jajaran kementerian, serta lembaga negara,” tutur Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Kalangan aparatur sipil negara, wakil rakyat di DPR dan petinggi partai politik, figur politik nasional, gubernur bersama para kapolda, komisi antirasuah, kejaksaan, anggota internal kepolisian, elemen organisasi masyarakat, aktivis sosial, sampai mahasiswa,” tambahnya secara rinci.
Katalog sasaran penyadapan ini, menurut Suyudi, masuk dalam materi pokok pemeriksaan intensif yang tengah diselesaikan penyidik Bareskrim saat ini.
“Hal itu tidak boleh diartikan bahwa nama-nama target tersebut ikut terlibat dalam tindakan kriminalitas yang terjadi,” tegas Kapolri.
Terkait perkembangan kasus, Bareskrim Polri diketahui sudah menetapkan empat perwira tinggi (pati) polisi sebagai tersangka utama dalam perkara intersepsi ilegal perangkat telepon genggam milik Presiden Prabowo Subianto.
Selain sosok eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, institusi kepolisian juga menjebloskan eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso ke tahanan.
Simak terus rangkuman kabar terkini serta tepercaya melalui Berita Liputan6.
KPK Ungkap Aliran Dana Rp 800 Juta ke Hercules Demi Pengamanan Aset Tanah
Jalani Pemeriksaan KPK 5 Jam, Hercules Beberkan Asal-usul Uang Rp 800 Juta
Hercules Jadi Saksi Dugaan Suap HGB Summarecon KPK Sita Duit Rp800 Juta
KPK Beri Respons Pernyataan Fahd Arafiq Terkait Penghentian Izin Berobat
Keterangan Fahd Rafiq Pascapemeriksaan Soal Isu Kebocoran Berkas KPK
Hercules Dimintai Keterangan KPK Mengenai Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon
KPK Sambangi dan Geledah 6 Tempat Kasus Korupsi Proyek Jalan Wilayah Sumut
Tiga Oknum Pegawai Diduga Bocorkan Perkara ATR/BPN, Ini Respons Resmi KPK
Usut Aliran Dana Pemenangan Anom Widiyantoro, KPK Panggil Plt Bupati Pemalang
