Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyerapan dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyentuh angka Rp1,17 triliun per 31 Oktober 2026. Angka pemanfaatan ini baru mencakup 22,9% dari pagu keseluruhan senilai Rp5,11 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa dana pengendalian karhutla tersebut disalurkan melalui tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk pos dana siap pakai milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Karhutla pagunya Rp 5,11 triliun, realisasinya Rp 1,17 triliun di 7 Kementerian dan Lembaga, termasuk dana siap pakai di BNPB," ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026.
Bukan cuma pos karhutla, negara turut memperbesar pagu mitigasi bencana sepanjang 2026 demi merespons rangkaian bencana di area utara Sumatra pada penghujung 2025.
Bagian dari penguatan alokasi tersebut diperuntukkan bagi agenda pemulihan serta rekonstruksi Sumatra dengan total pagu Rp50,84 triliun.
Rincian alokasi ini mencakup Rp30,9 triliun untuk program master plan, Rp8,5 triliun di luar rencana induk, serta porsi transfer ke daerah (TKD) sejumlah Rp10,6 triliun.
Sampai 31 Oktober 2026, belanja pemulihan dan rekonstruksi Sumatra sudah terealisasi Rp30,78 triliun atau setara 60,5% dari target pagu.
Suahasil membeberkan bahwa lonjakan dana mitigasi bencana merupakan belanja ekstra dalam APBN 2026. Alokasi ini disiapkan untuk menopang aksi tanggap darurat sekaligus percepatan revitalisasi kawasan terdampak.
