Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membeberkan bahwa sederet insiden keracunan usai menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) berakar dari penurunan mutu pangan, utamanya komponen lauk serta sayuran yang telah mengalami kerusakan.
Dirinya menerangkan bahwa menu olahan berbahan protein hewani menjadi komoditas pangan yang amat kerap terbukti memicu persoalan kesehatan pada program tersebut.
"Sampai dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi kepala BGN. Kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk. Lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya dengan olahan-olahannya," tutur Sudaryono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Menurut pemaparan Sudaryono, kualitas komoditas mentah menjadi sektor krusial yang mutlak diperketat dalam skema operasional MBG. Ia menegaskan bahwa tata cara pengolahan masakan yang telah memenuhi panduan teknis pun tidak sanggup membendung risiko penyakit jika bahan pangan dasarnya sudah membusuk sejak awal penerimaan.
"Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan keracunan," tegas Sudaryono.
Oleh sebab itu, BGN saat ini mulai memberlakukan sistem pengecekan ketat ketika komoditas mentah tiba di fasilitas dapur pengolahan MBG. Lembaga tersebut juga sedang merancang mekanisme pengadaan digital serupa lokapasar untuk menyuplai bahan mentah, teristimewa pasokan protein hewani yang memerlukan penanganan suhu dan higienitas spesifik.
Penerapan platform daring itu ditujukan demi memastikan mutu barang yang sampai betul-betul setara dengan pesanan, sekaligus memonitor stabilitas pembiayaan belanja pangan agar tidak terjadi penggelembungan dana anggaran.
"Jangan sampai beli katanya beli harga, beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya," ucap Sudaryono mengingatkan.
Bukan hanya komoditas mentah, instansi pimpinan Sudaryono ini turut mengaudit unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau fasilitas dapur MBG. Dia memaparkan bahwa inspeksi lapangan terus berjalan bertahap, dan unit dapur yang dinilai gagal memenuhi ketentuan kelayakan bakal segera ditutup operasionalnya.
"Yang tidak sesuai sudah kita tutup, orang-orang kepala dapur, orang yang bekerja di dapur yang tidak kompeten sudah kita keluarkan, dan ini terus akan kita lakukan," tandasnya.
Ia menambahkan bahwa audit berkala telah menyasar lebih dari separuh total fasilitas dapur MBG. Unit pelayanan yang terbukti menyalahi kriteria operasional langsung dijatuhi sanksi pembekuan sementara atau suspend. Apabila pengelola enggan melakukan perbaikan menyeluruh sesuai standar yang digariskan, unit bersangkutan terancam dicabut izinnya secara permanen.
Sebelumnya, BGN telah mencatat setidaknya 1.276 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah disuspensi maupun dinonaktifkan sementara. Kebijakan tegas ini menjaring dapur yang belum mendaftarkan diri, dapur yang gagal uji kelayakan, hingga unit yang tengah berproses melengkapi persyaratan administrasi kesehatan lingkungan.
Selain itu, pihak BGN mewajibkan kepala dapur selalu berada di lokasi guna mengawasi jalannya proses memasak. Aturan tersebut diputuskan pasca evaluasi menyeluruh terhadap kebiasaan kerja sebelumnya.
Sudaryono menggarisbawahi bahwa tata kelola katering MBG menghadirkan tingkat kerumitan yang jauh melampaui kegiatan memasak skala rumah tangga karena volume produksinya masif dan berlangsung berulang saban hari.
"Jadi ini tidak simpel, ya memang kelihatannya simpel, simpel kalau masak kita untuk diri kita sendiri, ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari," tuturnya.
Melihat kompleksitas itu, ia menuntut seluruh tingkatan operasional taat pada standar operasional prosedur (SOP), mencakup seleksi pasokan pangan, teknik memasak, hingga kepastian tingkat kematangan sajian.
"Makanan itu harus aman. Makanan itu harus supaya aman bagaimana? SOP-nya harus dijalankan. Masaknya harus benar, matangnya harus benar, sesuai kaidah-kaidah yang benar, bahan bakunya harus sesuai, dan lain sebagainya," jelas Sudaryono melanjutkan.
BGN juga mewaspadai munculnya kelelahan fisik maupun kejenuhan mental di kalangan staf dapur akibat ritme kerja harian yang padat. Demi memperkuat rantai pengawasan pangan, BGN menggalang kolaborasi intensif bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta jajaran dinas kesehatan di setiap daerah.
Klarifikasi dari Sudaryono ini mengemuka di tengah beruntunnya kabar gangguan kesehatan massal usai distribusi menu MBG di pelbagai wilayah Indonesia.
Insiden kesehatan sempat melanda Tana Toraja, Sulawesi Selatan, saat 193 pelajar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 jatuh sakit usai menyantap paket MBG. Hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar membuktikan adanya cemaran bakteri Escherichia coli (E. coli) pada menu ayam bumbu kuning.
Sementara di kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sekitar 352 murid dari deretan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Batukliang dilarikan untuk penanganan medis akibat mual, pusing, dan muntah seusai mengonsumsi makanan program tersebut saat instansi setempat mengumpulkan data korban.
Kejadian serupa turut ditemukan di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana 748 santri serta siswa di 19 sekolah seputaran Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, dilaporkan mengalami gejala keracunan pangan. Fasilitas dapur SPPG pengirim paket konsumsi itu langsung dibekukan izinnya sembari menunggu hasil uji forensik kesehatan.
Dugaan keracunan akibat menu MBG juga tercatat merambah wilayah Pati, Bantul, dan Madiun, dengan pemicu pastinya masih terus didalami aparat berwenang lewat proses investigasi lapangan.
