Rancangan Peraturan Presiden saat ini tengah dipersiapkan.
Kementerian Keuangan masih terus melaksanakan proses uji tuntas atau due diligence terkait rencana pengalihan liabilitas proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh. Otoritas fiskal kini tengah menelaah skema terbaik guna menekan dampaknya terhadap kondisi kas negara.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga agar aktivitas operasional beserta layanan Whoosh tidak terganggu sepanjang evaluasi berlangsung.
“Whoosh terus dikaji. Tentu saja ini kan bagaimana kita, yang penting kan jangan sampai Whoosh ini berhenti. Servisnya, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan, tapi beban fiskalnya juga tidak kemudian atau minimize kepada impact pada beban fiskalnya bisa diminimize,” tutur Juda pada kegiatan Media Gathering bertajuk APBN 2027 Tumbuh Lebih Tinggi Sejahtera Lebih Cepat, Kamis (1/10/2026).
Juda memaparkan bahwa pembuat kebijakan tetap berupaya merumuskan jalan keluar atas kendala Whoosh tanpa mengorbankan stabilitas APBN.
“Oleh sebab itu sekarang ini terus dilakukan pembahasan, dilakukan due diligence terhadap Whoosh ini. Jadi tujuannya tetap fiskalnya nggak tercapai dicari cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini, itu intinya seperti itu,” jelasnya.
Mengenai batas waktu pengalihan yang semula dijadwalkan rampung pada 15 September 2026, Juda menerangkan bahwa masih ada sederet detail teknis yang wajib dimatangkan.
“Ya ini tentu masih banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan, dipastikan. Dan juga tadi, due diligence terus dilakukan,” ucap Juda.
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menyampaikan bahwa pelepasan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di tubuh PT KCIC kepada pihak pemerintah masih menjalani tahapan due diligence. Evaluasi menyeluruh tersebut meliputi indikator fiskal, model bisnis, kondisi finansial, aspek legalitas, hingga valuasi saham.
Evita menambahkan bahwa penyerahan kepemilikan saham PSBI kepada negara saat ini sedang menuju tahap finalisasi. Pihak Kemenkeu secara intensif menyelaraskan langkah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta BP BUMN.
“Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan dibahas secara detail. Sesuai kesepakatan, tidak libatkan APBN,” terang Evita dalam acara taklimat media APBN KiTa di Kemenkeu, Jumat (18/9/2026).
Menurut Evita, pembaruan rincian data amat penting supaya agenda pengalihan berjalan cermat serta tertata rapi, terutama perihal valuasi kepemilikan modal yang masuk pemeriksaan Kemenkeu.
“Agar pengalihan terencana dan tepat, diperlukan pemutakhiran aspek fiskal, bisnis, finansial dan hukum. Kementerian Keuangan sedang jalankan due diligence dan harga saham. Penyusunan Perpres sedang dilakukan juga. Koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terus bergulir,” urai Evita.
Sebagai informasi tambahan, lembaga Danantara bersama Kemenkeu merundingkan mekanisme pemindahan porsi kepemilikan konsorsium BUMN pada proyek KCIC kepada pemerintah. Skenario tersebut memproyeksikan saham BUMN dialihkan lewat entitas special mission vehicle (SMV) yang bernaung di bawah Kemenkeu.
Rencana Pengalihan Utang Whoosh Terus Dievaluasi Melalui Uji Tuntas Kemenkeu
Kemenkeu Siapkan Dana Rp 37 Triliun di Bank Himbara untuk Kewajiban KDMP
Ditjen Pajak Susun Rencana Penyesuaian Angka Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pameran Energi Enlit Asia 2026 Libatkan Belasan Ribu Praktisi dari Puluhan Negara
Program Hilirisasi Komoditas Nikel Membawa Transformasi Besar bagi Ekonomi Sulawesi
