Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan besaran tarif keekonomian riil bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya Solar dan Pertalite, yang mengalami lonjakan signifikan lantaran imbas peperangan internasional.
Sampai dengan periode Oktober 2026, seandainya tidak memperoleh bantuan dana subsidi, patokan tarif asli BBM Pertalite semestinya menyentuh angka Rp18.102 per liter, sementara Solar seharusnya dijual sebesar Rp21.457 untuk setiap liter.
Walau kondisinya demikian, pihak otoritas pemerintah konsisten menstabilkan tarif penjualan Pertalite pada kisaran Rp10.000 tiap liter beserta Solar di posisi Rp6.800 tiap liter. Gap lebar di antara angka jual eceran serta banderol keekonomian itu seluruhnya dipikul APBN lewat skema kompensasi dan alokasi subsidi.
"Untuk Pertalite, harganya Rp10.000, sementara harga keekonomiannya Rp18.102. Selisih harganya ditanggung oleh pemerintah. Mulai bulan April, harga keekonomian mulai meningkat. Ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," tutur Suahasil saat berlangsungnya agenda konferensi pers APBN KiTA bertempat di Kompleks Kementerian Keuangan, Jumat (13/11).
Ia memaparkan sejak kurun masa 2024 sampai Maret 2026, nilai keekonomian varian Pertalite hanya berselisih tipis melampaui patokan resmi pemerintah. Pergeseran situasi drastis mulai terjadi semenjak April 2026 bersamaan meluasnya efek konflik bersenjata global yang menyeret melambungnya harga komoditas energi dunia.
Dinamika yang serupa pun menimpa komoditas bahan bakar Solar. Suahasil mengutarakan angka tebusan yang ditetapkan bagi konsumen masyarakat tetap berada di level Rp6.800 per liter, kendati perhitungan riil keekonomiannya melesat drastis menggapai Rp21.457 per liter pada Oktober 2026.
"Untuk Solar, harga pemerintahnya adalah Rp6.800. Harga keekonomiannya ada di atas Rp6.800, namun relatif cukup dekat. Mulai bulan Maret, harga keekonomiannya meningkat karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia," paparnya merinci.
Suahasil menegaskan selisih harga Pertalite dan Solar itu dibebankan sepenuhnya terhadap APBN bersumber dari penerimaan negara, termasuk kontribusi setoran pajak rakyat.
"Selisih harganya, Pertalite maupun Solar, ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," ungkapnya menambahkan.
Secara agregat, pemenuhan realisasi kucuran kompensasi beserta subsidi kategori energi hingga nonenergi telah menyentuh Rp415,8 triliun per 31 Oktober 2026. Angka berjalan ini setara 93 persen target APBN sekaligus mencatatkan ekspansi hingga 32 persen dibanding pencapaian periode serupa tahun kemarin.
Alokasi anggaran jumbo tersebut disalurkan untuk membiayai kompensasi serta subsidi bahan bakar minyak (BBM), tagihan listrik, tabung LPG 3 kilogram, pasokan pupuk petani, hingga beban bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menilik rincian total realisasi anggaran, porsi subsidi tercatat menghabiskan Rp261,4 triliun, kemudian komponen kompensasi menyerap dana Rp154,4 triliun. Bila diperbandingkan, total pencairan serupa di 2025 lalu sebesar Rp315 triliun, yang terbagi dalam subsidi Rp194,9 triliun dan kompensasi senilai Rp120 triliun.
Suahasil menegaskan kucuran stimulus pemerintah itu bertujuan menyokong aneka kebutuhan hidup publik luas. Terhitung sampai Oktober 2026, volume pendistribusian pasokan BBM bersubsidi dan kompensasi mencapai 15,244 juta kiloliter atau naik 9,5 persen secara tahunan dibandingkan volume 13,916 juta kiloliter di jangka waktu yang sama tahun 2025.
Kenaikan serapan BBM ini, menurut Suahasil, merefleksikan semakin bergairahnya roda aktivitas perekonomian masyarakat yang berbanding lurus terhadap peningkatan penggunaan bahan bakar di lapangan.
