Pemerintah kini mulai merangkul potensi investasi global demi mendongkrak akselerasi proyek pengadaan 3 juta hunian nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara terbuka mengajak puluhan perwakilan duta besar negara mitra untuk berpartisipasi aktif dalam penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Himbauan strategis itu diutarakan oleh Maruarar saat menghadiri agenda Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan diplomasi tersebut diikuti oleh 42 duta besar dari berbagai penjuru dunia serta para delegasi kamar dagang internasional yang berada di Tanah Air.
Momen penting ini dimanfaatkan oleh Ara guna memaparkan deretan program perumahan rancangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda yang ditawarkan mencakup proyek hunian bersubsidi, skema renovasi bedah rumah, sampai penguatan perekonomian rumah tangga melalui kemudahan fasilitas permodalan.
"Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini," tegas Ara.
Maruarar menilai pembangunan perumahan rakyat mutlak membutuhkan sokongan multipihak sebab problematika pemukiman bukan sekadar mendirikan fisik bangunan. Pihak regulator berkewajiban menjamin kelayakan bangunan, ketersediaan fasilitas pendanaan, sekaligus kepastian legalitas agraria milik masyarakat.
Guna memamerkan capaian nyata proyek strategis ini kepada dunia luar, Ara mengundang jajaran korps diplomatik serta delegasi asing menghadiri agenda peresmian 71.000 unit hunian bersubsidi yang dijadwalkan terlaksana pada 17 Desember 2026 di Malang, kawasan Jawa Timur.
Di samping itu, dirinya turut memacu peran korporasi swasta untuk ikut membenahi penataan pemukiman warga melalui penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR).
Sebagai gambaran nyata, Ara merujuk potret wilayah Menteng Tenggulun di ibu kota Jakarta. Daerah pemukiman padat tersebut ditinggali berkisar 29.000 orang, namun masih memperlihatkan jurang ketimpangan sosial ekonomi warga yang amat kontras.
"Sebanyak 29.000 jiwa hidup di Menteng Tenggulun, sekitar 5.000 orang hidup berkecukupan dan sebagian Duta Besar tinggal di daerah itu dan sisanya 24.000 orang sangat perlu perhatian. Di sini kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini. Mungkin duta besar yang tinggal di Menteng akan saya ajak juga melihat hasil Program Bedah Rumah di Kawasan Menteng Tenggulun," pungkasnya.
