Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengimbau publik agar memandang sokongan dana pemerintah bagi daerah secara lebih komprehensif, bukan semata-mata terpaku pada porsi Transfer ke Daerah (TKD). Pasalnya, total intervensi gabungan APBN dan APBD sanggup menyentuh Rp2.180,54 triliun.
Suahasil memaparkan bahwa TKD berkedudukan sebagai instrumen vital guna mendorong operasional layanan umum serta roda pembangunan daerah lewat APBD. Kendati demikian, berbagai dampak positif keuangan negara yang langsung diterima warga pun bersumber dari aneka program pusat berbekal APBN.
"APBN dan APBD itu satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat," tutur Suahasil ketika menyampaikan paparannya.
Dirinya mencontohkan beberapa agenda pemerintah pusat yang kegunaannya langsung menyentuh warga, mencakup subsidi energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), fasilitas kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), sampai Kartu Sembako.
Oleh sebab itu, Suahasil menilai bahwa evaluasi terkait sokongan pemerintah ke wilayah tidak tepat jika hanya ditakar lewat nominal kucuran TKD semata.
"Kalau melihat TKD kesannya turun, namun kalau kita lihat TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan dan daerah dari APBD. Tapi yang dirasakan masyarakat juga dari APBN," urainya.
Ia membeberkan, kalkulasi gabungan sokongan APBN serta APBD menghasilkan total intervensi negara yang mengalir langsung demi kemaslahatan masyarakat sebesar Rp2.180,54 triliun.
Di sisi lain, pada rencana pembiayaan 2027, pos alokasi untuk serangkaian intervensi langsung kepada penduduk melalui belanja APBN dipatok hingga menyentuh Rp1.445 triliun.
Melalui pola pandang ini, negara berupaya menegaskan bahwa bantuan fiskal bagi publik maupun pemerintah daerah tidak sekadar disalurkan lewat skema pengiriman dana kedaerahan, melainkan turut mengalir lewat eksekusi proyek pusat yang menyentuh akar rumput.
Suahasil menandaskan bahwa integrasi APBN bersama APBD mutlak disikapi utuh dalam menunaikan peran anggaran guna menjamin sarana publik serta mendongkrak taraf hidup masyarakat.
Tercatat, plafon awal TKD berada di kisaran Rp 693 triliun untuk 2026. Terdapat suntikan ekstra Rp 10,6 triliun demi penanganan Sumatra serta Rp 18,9 triliun pos nonbencana akibat kebutuhan transfer daerah.
"Sehingga pagu keseluruhan Rp 726,2 triliun. Di dalam APBN 2027, TKD naik Rp 735 triliun tapi untuk penyelesaian tahun ini, penyaluran Oktober Rp 653,6 triliun atau 90% dari alokasi revisi."
