Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Morgan Stanley Capital International (MSCI) agar memberikan penilaian terhadap pasar modal nasional secara berimbang, transparan, dan berlandaskan objektivitas.
Dorongan resmi ini diutarakan menyusul bergulirnya rencana perombakan status klasifikasi Indonesia dari pasar negara berkembang (emerging market) menuju pasar mandiri (standalone market).
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie secara terbuka menyoal penetapan jadwal konsultasi penurunan status pasar tersebut yang dimulai pada pertengahan Oktober 2026, jauh melompati tenggat evaluasi November 2026 yang sejak awal digariskan MSCI.
"Kami mengimbau agar penilaian terhadap Indonesia dilakukan secara menyeluruh, berbasis bukti, dan proporsional. Kekurangan harus diperbaiki, tetapi kemajuan yang sudah dicapai juga harus memperoleh penilaian yang adil," ungkap Anindya dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (16/10).
Berdasarkan pandangan Anindya, wacana pergeseran status pasar keuangan tersebut berisiko besar mengganggu tingkat keyakinan penanam modal, pendanaan sektor riil, hingga hak investor publik di bursa.
Oleh sebab itu, Kadin menghendaki MSCI memaparkan parameter kalkulasinya secara terbuka sekaligus mempertimbangkan agenda perbaikan struktur pasar modal yang kini berlangsung giat.
Kadin turut menyoroti pelaksanaan proses dengar pendapat yang dibuka sejak 15 Oktober 2026 waktu New York atau bertepatan dengan 16 Oktober 2026 waktu Indonesia. Padahal, MSCI sebelumnya menjanjikan konsultasi reklasifikasi baru dipertimbangkan apabila kemajuan signifikan belum terwujud pada tinjauan indeks November 2026.
Anindya berpendapat penyedia indeks dunia itu wajib menerangkan motif di balik percepatan jadwal konsultasi, termasuk indikasi temuan anyar yang mendasarinya serta metode pengukuran kemajuan pembenahan di Indonesia.
"Publik dan pelaku usaha berhak memperoleh penjelasan: mengapa konsultasi reklasifikasi dibuka sebelum tenggat evaluasi November yang sebelumnya menjadi acuan? Temuan baru apa yang mendasari langkah tersebut, dan bagaimana kemajuan reformasi Indonesia diperhitungkan?" tandas Anindya.
Di sisi lain, Kadin sepenuhnya memahami tinjauan berkala indeks dan tahapan konsultasi status pasar adalah dua mekanisme berbeda. Namun, Kadin menegaskan aspek yang menuntut klarifikasi mencakup konsistensi komunikasi MSCI, ruang bagi Indonesia memperlihatkan capaian perbaikan, serta motif pembukaan konsultasi mendadak.
Kadin mengkalkulasi degradasi menuju standalone market sanggup memicu relokasi portofolio dari para pemodal global, memangkas kelompok penyuntik modal, hingga menekan valuasi saham beserta likuiditas pendanaan emiten.
Kekhawatiran mendalam ini muncul bertepatan dengan kemerosotan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada penutupan sesi Jumat (16/10), IHSG terpantau longsor signifikan sebesar 11,57 persen menuju posisi 5.185.
Menurut Anindya, imbas dari pergeseran kelompok pasar bukan sebatas volatilitas grafik saham semata, melainkan berdampak langsung pada korporasi yang memerlukan modal demi ekspansi operasional, serapan tenaga kerja, dan nasib pemodal ritel.
"Dampaknya menyentuh perusahaan yang membutuhkan modal untuk berekspansi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi. Jutaan investor serta pemegang saham publik juga berkepentingan atas pasar yang sehat dan penilaian yang berimbang," jelasnya.
Di tengah ketidaksepakatan atas usulan MSCI, Kadin menegaskan komitmen penuh menyokong delapan paket reformasi bursa yang dikerjakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), self-regulatory organization (SRO), beserta segenap pelaku industri pasar modal.
Deretan program perbaikan tersebut meliputi peningkatan ambang batas porsi saham beredar publik (free float) ke level 15 persen dengan masa penyesuaian bagi emiten lama, penguatan transparansi data pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO), serta integrasi kualitas pencatatan kepemilikan efek.
Poin transformasi lainnya merangkul rencana demutualisasi bursa efek, ketegasan implementasi sanksi dan ketentuan regulasi, perbaikan tata kelola emiten, perluasan instrumen pasar, hingga penguatan koordinasi antar kementerian, regulator keuangan, SRO, dan entitas pasar.
Kadin merinci beberapa terobosan nyata OJK, semisal pengumuman kepemilikan saham di atas level 1 persen, perincian klasifikasi pemodal, pengungkapan pemusatan porsi saham tertentu, serta penetapan free float baru, yang seyogianya dihitung adil oleh MSCI.
Walau demikian, Kadin tidak menampik kapasitas pasar yang masif bukan jaminan tunggal kelayakan investasi.
Faktor kejujuran struktur kepemilikan, mutu saham di ranah publik, kemudahan akses para investor, dan keandalan sistem pembentukan harga tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dibuktikan hasilnya.
"Kita harus menjadikan penilaian MSCI sebagai cambuk untuk berbenah. Kritik dari luar perlu dijawab dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat diverifikasi. Melindungi investor publik, menegakkan aturan, serta membangun pasar yang transparan merupakan kepentingan Indonesia sendiri," tegas Anindya.
Dalam keterangan resminya terdahulu, MSCI berdalih langkah konsultasi ditempuh atas keluhan komunitas investor perihal kelayakan penanaman modal di bursa saham Indonesia. Keluhan terfokus pada ketidakjelasan struktur pemegang saham pengendali hingga kecurigaan manipulasi perdagangan secara terkoordinasi.
Bahkan, MSCI memandang implementasi agenda perbaikan bursa saham domestik belum memperlihatkan konsistensi yang nyata.
Lembaga finansial asal Amerika Serikat tersebut mengemukakan opsi pemindahan menuju kategori frontier market dinilai tidak cukup merepresentasikan kedalaman kendala yang dikeluhkan oleh para pelaku pasar.
Saat ini, MSCI membuka masa penyerapan aspirasi dari pemangku kepentingan industri hingga 30 April 2027. Pengumuman ketetapan resmi perihal perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia direncanakan rilis selambat-lambatnya 30 Juni 2027.
