Skema tarif dirancang dengan memperhitungkan jarak tempuh, durasi perjalanan, serta kalkulasi ongkos operasional harian para mitra.
Pihak regulator di Jakarta saat ini tengah merumuskan panduan baku mengenai ongkos jasa antar pesanan barang serta makanan melalui aplikasi digital. Langkah strategis ini ditempuh guna menghadirkan titik temu yang adil antara taraf hidup mitra pengemudi, harga yang tetap ramah di kantong publik, dan stabilitas operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perumusan skema penghitungan ini ditargetkan mampu mendorong laju ekonomi digital nasional sembari menciptakan kepastian bisnis bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Rumayya Batubara, memandang bahwa inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merancang tolok ukur biaya kirim merupakan langkah krusial dalam menata tata kelola layanan aplikasi online. Berdasarkan pandangannya, metode perumusan yang memayungi seluruh kepentingan bersama bakal menghadirkan dampak positif menyeluruh bagi para pengemudi, para pembeli, pelaku UMKM, hingga entitas penyedia aplikasi.
"Layanan pengantaran barang dan makanan bukan sekadar hubungan antara aplikator dan pengemudi, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang juga menopang jutaan aktivitas transaksi UMKM, termasuk usaha kuliner rumahan," tutur Rumayya lewat pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Rumayya menguraikan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital menandai tonggak utama dalam memperkuat jaring pengaman bagi para pengemudi sekaligus membenahi ekosistem industri transportasi serta logistik daring. Aturan-aturan pelaksanaan di bawahnya dipandang memiliki ruang gerak memadai untuk mengimbangi dinamika sektor pengantaran yang kian terintegrasi erat dengan rantai niaga elektronik.
Menurut telaah Rumayya, operasional layanan tersebut bercorak pasar multisisi atau multi-sided market, yakni ruang temu komersial yang melibatkan pembeli, pemilik toko, mitra kurir, serta pengelola platform teknologi. Adanya keterikatan fungsional yang sangat pekat ini menyebabkan setiap regulasi perihal ongkos antar bakal membawa dampak berantai langsung terhadap denyut perekonomian seluruh kelompok tersebut.
Sebagai gambaran konkret, para penjual makanan rumahan yang melepas menu di kisaran harga Rp20 ribu hingga Rp30 ribu umumnya menghadapi tipikal pelanggan yang amat sensitif terhadap besaran biaya kirim saat hendak berbelanja. Maka dari itu, tingkat keterjangkauan tarif pengiriman menjadi elemen vital guna memastikan laju pembelian harian tidak mengalami penurunan.
"Pada segmen tersebut, ongkos kirim menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan konsumen untuk bertransaksi," jelas Rumayya lebih lanjut.
Rumayya memaparkan, setidaknya ada tiga pilar utama yang patut dijadikan acuan mendasar dalam merancang panduan tarif kurir online. Pilar pertama menitikberatkan pada perlindungan kesejahteraan pengemudi lewat kalkulasi menyeluruh yang memuat bentang kilometer rute, lama waktu berkendara di jalanan, masa tunggu pesanan disiapkan, hingga total ongkos pemeliharaan kendaraan.
Pola perhitungan komprehensif semacam ini diproyeksikan mampu mendatangkan upah imbalan yang layak dan proporsional bagi pengemudi setimpal dengan beban riil pekerjaan mereka di lapangan. Lewat skema tersebut, perbaikan derajat kesejahteraan para kurir ojol dapat terwujud nyata sebagai buah positif dari restrukturisasi ekosistem pengiriman berbasis daring.
Pilar kedua berfokus pada efisiensi operasional serta jaminan keterjangkauan harga jasa bagi masyarakat pemakai layanan. Rumayya menegaskan bahwa kemampuan finansial warga beserta pola kebiasaan mereka berbelanja wajib diperhitungkan secara saksama supaya frekuensi perputaran transaksi harian tetap stabil dan tidak anjlok.
"Tarif yang meningkat terlalu tinggi berpotensi menekan permintaan. Dalam kondisi tersebut, kenaikan pendapatan pada setiap pesanan belum tentu meningkatkan penghasilan pengemudi jika volume pesanan justru turun," ungkap Rumayya mengingatkan.
Pilar ketiga menyasar ketahanan jangka panjang ekosistem perekonomian serbadigital. Dalam ranah ini, perumusan kerangka pedoman selayaknya mengkaji besaran penghasilan bersih mitra kerja, angka perputaran order UMKM, beban biaya riil para konsumen, hingga profitabilitas jangka panjang perusahaan penyedia aplikasi.
Rumayya berpendapat bahwa parameter keberhasilan kebijakan pemerintah mesti dinilai melalui indikator terpadu semacam itu, bukan semata-mata terpaku pada nominal ongkir per transaksi. Strategi holistik ini dipercaya mampu menjaga permintaan pasar tetap tinggi seraya menghadirkan maslahat riil bagi dompet pengemudi serta kelangsungan toko UMKM.
"Melindungi pengemudi juga berarti menjaga ekosistem yang menciptakan permintaan terhadap jasa mereka," tegas Rumayya.
Pada kesempatan lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menerangkan bahwa jajarannya sedang meramu formula teknis yang nantinya berlaku sebagai rujukan bagi aplikator dalam merumuskan tarif kurir barang serta makanan. Skema rujukan ini berfungsi sebagai standar acuan pembentukan harga di lapangan, alih-alih bentuk penetapan patokan angka mutlak secara sepihak oleh kementerian.
"Pedoman. Bukan kita menentukan tarifnya, tetapi pedoman untuk membuat tarifnya," tandas Nezar ketika menghadiri agenda Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta.
Nezar menyatakan, kementerian mencermati aneka variabel esensial dalam penggodokan formula tersebut, mulai dari peta pengeluaran operasional logistik, spesifikasi jenis pelayanan, hingga sistem pembentukan tarif internal platform. Perbedaan mendasar antara karakter logistik barang belanjaan atau makanan dengan pengantaran penumpang manusia turut menjadi pertimbangan mendalam regulator.
Bagi Nezar, formula ongkir wajib diselaraskan dengan realitas masing-masing tipe layanan lantaran mengusung beban pengeluaran dan faktor risiko berkendara yang berlainan. Di samping itu, pemerintah terus berupaya menjaga keharmonisan antara cita-cita menambah penghasilan mitra kerja dengan kapabilitas finansial para pelanggan.
"Jangan sampai kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit," pungkas Nezar.
Langkah hati-hati yang disiapkan otoritas pemerintah ini selaras dengan urgensi merawat keseimbangan rantai perdagangan digital. Melalui pemahaman mendalam atas watak variatif tiap layanan pengantaran, panduan skema ongkos kirim diharapkan dapat memperkuat penghasilan para kurir ojek online, menyokong transaksi pedagang kecil, sekaligus menyuguhkan biaya jasa yang senantiasa bersahabat bagi kantong masyarakat luas.
Ekonom Ungkap Tiga Prinsip Penting dalam Penataan Ongkir Ojol
Bahlil Beri Bocoran Sektor Apa Saja di Bawah Kemenko Hilirisasi
BNI Raih Peringkat Empat BUMN Layanan Terbaik di Danantara Indonesia CX100 Award 2026
Pertamina Patra Niaga Dukung Arahan Gubernur Bali Terapkan Ganjil Genap Pengisian BBM
BRI Insurance dan KADIN Sinergi Perkuat Proteksi Dunia Usaha
