Jakarta – Bahlil Lahadalia selaku Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa volume pengiriman komoditas gas dari Indonesia menuju Singapura sebenarnya sangat masif. Jumlah penyaluran energi tersebut terdata menembus angka 409,55 Million Standard Cubic Feet per Day (Mmscfd).
Mengacu pada keseluruhan volume pengiriman tersebut, pemotongan yang diberlakukan pemerintah Indonesia sejatinya tidak sampai 8 persen atau sekadar 31 Mmscfd. Pengurangan pasokan tersebut terdiri atas aliran gas area perairan Natuna senilai 15 Mmscfd dan pasokan wilayah Sumatra sebesar 16 Mmscfd.
"Saya ulangi, total ekspor kita gas pipa, dari dua tempat, satu adalah dari lautan Natuna, satu adalah dari Sumatra. Itu totalnya sebesar 409,55 Mmscfd. Yang kemarin kita potong, itu adalah 31 Mmscfd, hanya kurang lebih sekitar 8%," jelas Bahlil dalam sesi temu media di Gedung Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Berkenaan dengan kebijakan ini, Bahlil menegaskan komitmen Indonesia sebagai bangsa yang senantiasa menaati kesepakatan dagang. Penurunan volume ekspor tersebut dipastikan masih berada jauh di bawah batas minimal ketentuan kontrak bilateral. Berdasarkan klausul perjanjian resmi, ambang batas minimum pengurangan ekspor gas berada pada rentang 91 Mmscfd hingga 92 Mmscfd.
"Kita baru sekitar 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu baru kita melanggar kontrak. Negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajarin Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 Mmscfd yang kita potong itu, adalah masih di batas kontrak minimum. Saya ulangi, 31 Mmscfd yang kita potong sebagian, itu masih dalam batas kontrak minimum," ujar Bahlil dengan nada tegas.
Lebih jauh, Bahlil menerangkan bahwa penyusutan aliran gas pipa menuju Singapura dipicu dua faktor krusial. Pertama berkaitan dengan agenda perawatan teknis sumur produksi. Faktor kedua tak lepas dari urgensi mengamankan pasokan energi guna mencukupi kebutuhan konsumsi pasar domestik.
Selain menyalurkan gas via jaringan pipa transmisi, tanah air juga memasok Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair mencapai 146 kargo. "Jadi, cukup besar. Bapak-Ibu semua, pemerintah Indonesia, sangat menghargai aturan, apalagi dari ESDM-nya, sangat menghargai aturan itu. Tapi saya juga minta, jangan di saat bersamaan, kalian minta dihargai, susah untuk menghargai. Jangan mengolok-olok negara lain," sambung Bahlil.
Tanggapan Resmi PM Lawrence Wong
Sebelumnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mendesak segenap mitra usaha untuk senantiasa menaati klausul komersial yang disepakati bersama. Ia turut mengarahkan entitas importir energi di negaranya mengambil berbagai manuver yang dibutuhkan demi mengamankan hak dan kepentingan operasional. Faktanya, mayoritas pembangkit listrik Negeri Singa masih bertumpu pada gas bumi, yang mana bagian terbesarnya mengalir melalui infrastruktur pipa asal Indonesia.
"Kami mengharapkan semua pihak menepati komitmennya, dan importir gas Singapura akan menempuh segala langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut," ungkap PM Wong sebagaimana dilaporkan The Straits Times pada Minggu (25/10/2026).
Merespons dinamika tersebut, Energy Market Authority (EMA) mengklarifikasi bahwa penurunan distribusi dari Indonesia sejatinya mewakili kurang dari 2 persen kebutuhan harian Singapura. Perwakilan resmi EMA memaparkan bahwa catatan importir menunjukkan akumulasi penurunan pasokan mencapai 17 BBTUD dalam jangka waktu 18 hari. Padahal secara agregat, konsumsi harian Negeri Singa menembus lebih dari 1.000 BBTUD.
Dalam uraiannya, PM Wong menegaskan kesiapsiagaan Singapura mengatasi risiko rantai pasok dengan mendirikan terminal LNG impor multidestinasi tanpa bergantung pipa fisik semata. Fasilitas tersebut memberi keleluasaan menghadapi gejolak pasokan. Di sisi lain, Singapura wajib mendiversifikasi sumber energi bersih dan stabil sepanjang waktu, yang melandasi kajian mendalam mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.
Wong menyadari adanya keresahan terkait faktor keselamatan PLTN di tengah kawasan negaranya yang sempit serta berpopulasi padat. Pemerintah mengedepankan aspek keamanan, sembari tetap terbuka mengevaluasi untung-rugi secara transparan bersama publik demi masa depan energi nasional.
Singapura bahkan berencana mengundang International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 2027 mendatang untuk menggelar penelaahan menyeluruh terkait kesiapan teknologi nuklir, meliputi 19 sektor strategis dari pengamanan instalasi, mitigasi limbah, hingga prosedur darurat. PM Wong menegaskan berbagai tantangan lintas teritorial seperti polusi kabut asap maupun kejahatan daring membutuhkan kemitraan kawasan yang solid, sembari pemerintah terus bekerja nyata melindungi segenap masyarakat.
