Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyerahkan sebanyak 15 unit fasilitas dapur perebusan garam kepada warga pesisir di Kabupaten Bireuen, Aceh, bertepatan dengan agenda Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026. Penyaluran sarana ini menjadi wujud nyata program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna menghidupkan kembali roda produksi serta memulihkan sumber mata pencaharian warga lokal terdampak.
Sebanyak 15 unit sarana tersebut merupakan fase permulaan dari keseluruhan rencana 55 unit dapur pengolahan garam yang hendak didirikan di wilayah Kabupaten Bireuen. Bila ditotal secara luas, KKP menargetkan pengadaan 506 unit dapur produksi garam yang dialokasikan ke lima kabupaten di Aceh, yaitu Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, beserta Aceh Timur. Seluruh dapur dibangun secara permanen serta dilengkapi alat pemasakan modern demi menjaga kesinambungan industri garam rakyat dan menguatkan daya tahan bangunan terhadap ancaman bencana. Kebijakan ini bukan sekadar menyediakan tempat memasak garam yang layak, tetapi juga dirancang guna mendongkrak kapasitas produktivitas para petani garam lokal.
"Setelah 27 tahun KKP mengabdi untuk rakyat, kita berharap kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan semakin meningkat," tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono lewat rilis resmi dari Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, menerangkan bahwa langkah merevitalisasi fasilitas produksi merupakan elemen vital demi mempercepat kebangkitan warga pesisir pascatragedi bencana. Berbekal ketersediaan sarana yang semakin representatif, para pengrajin garam diharapkan mampu beroperasi kembali, menggenjot volume produksi harian, dan mendongkrak pemasukan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
"Bantuan ini tidak hanya berupa bangunan yang lebih kokoh dan permanen, tetapi juga dilengkapi fasilitas tungku dan wajan perebusan dengan kapasitas lebih besar dari sebelumnya, drum penampung air tua, gerobak dorong, sekop pasir, serta penggaruk pasir. Dengan dukungan sarana tersebut, kami berharap produktivitas dan hasil produksi garam masyarakat dapat meningkat," jelas Huda.
Lonjakan daya tampung produksi sudah terlihat nyata jika mengomparasikan catatan output sebelum dan sesudah intervensi bantuan datang. Merujuk pada data salah satu unit dapur olahan, kapasitas masak yang mulanya cuma berkisar 20-30 kilogram per proses kini melesat mencapai 70-120 kilogram. Dengan ritme pemasakan sekitar dua sesi per hari, sebuah dapur kini sanggup mencetak sekitar 1,4 ton garam tiap pekannya. Capaian ini memperlihatkan adanya akselerasi produktivitas yang cukup tajam berkat hadirnya sarana penunjang yang tangguh, kendati performa setiap dapur tetap bergantung pada situasi dan kemampuan operasional masing-masing pengelola.
Ditinjau dari aspek finansial, garam rebusan hasil olahan warga dihargai senilai Rp3.000-Rp6.000 per kilogram di tingkat perajin, sementara patokan harga di pasaran umum bergerak pada kisaran Rp6.000-Rp9.000 per kilogram. Naiknya volume produksi ini diharapkan kian membuka celah pasar yang lebih lebar demi menyuplai pasokan komoditas sekaligus mengangkat derajat kesejahteraan para pengusaha garam setempat.
Bupati Bireuen, Mukhlis, mengutarakan apresiasi mendalam atas dukungan nyata KKP terhadap pemulihan taraf hidup komunitas pesisir, khususnya para penambak garam korban bencana. Ia menegaskan, selaku lumbung garam nomor dua paling produktif di Aceh, Bireuen menyimpan potensi kelautan yang wajib dioptimalkan. Bantuan ini diyakini mempercepat pemulihan kegiatan usaha garam seraya mempertahankan kelangsungan mata pencaharian masyarakat.
Mukhlis juga mengimbau warga penerima manfaat untuk senantiasa memelihara sarana baru tersebut secara optimal agar fungsi operasionalnya berumur panjang demi menjaga taraf hidup para petambak garam.
Pengadaan sarana perebusan garam ini mencerminkan tekad konkret KKP dalam memulihkan ekonomi pesisir pascabencana. Lewat fasilitas yang lebih memadai, KKP memacu industri garam rakyat di Aceh agar berdaya kembali, kian produktif, dan mandiri secara berkelanjutan.
Langkah strategis tersebut selaras dengan peta jalan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam memperkuat fondasi ekonomi biru lewat tata kelola perikanan berkelanjutan bagi kemakmuran warga pesisir.
