Jakarta – Ketegasan arah diplomasi hijau kembali disuarakan oleh pemerintah Indonesia dalam panggung penanganan krisis iklim global di hadapan forum dunia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, yang hadir mewakili tampuk kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa seluruh peta jalan iklim nasional dirancang bukan semata demi mematuhi target internasional. Lebih jauh, langkah ini bertujuan memperkokoh stabilitas ekonomi dalam negeri, membuka lapangan kerja hijau yang luas, serta memberi perlindungan menyeluruh bagi kelompok masyarakat rentan.
Pernyataan penting tersebut dipaparkan Jumhur saat berbicara pada forum Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition dalam rangkaian agenda Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Dalam pidatonya, Jumhur menekankan bahwa batas kesempatan untuk menahan laju kenaikan suhu bumi agar tidak melampaui ambang 1,5 derajat Celsius kini kian menipis. Oleh sebab itu, ia memandang berbagai kesepakatan global harus segera diwujudkan ke dalam tindakan nyata di lapangan dengan berlandaskan rasa keadilan serta asas tanggung jawab bersama yang seimbang.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” kata Jumhur, Sabtu (26/9/2026).
Dorong Langkah Nyata Iklim Lintas Sektor
Di bawah panduan strategis Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berupaya menyelaraskan tekad dokumen Enhanced NDC serta Second NDC demi menggapai target emisi nol bersih pada 2060 atau bahkan lebih cepat melalui perombakan sektor ekonomi secara terpadu.
Menteri Jumhur menguraikan beberapa pilar utama pemerintah dalam upaya pengendalian pemanasan global.
Pilar pertama berfokus pada ranah kehutanan melalui program FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan memastikan kapasitas penyerapan gas rumah kaca mampu melampaui volume emisi yang terlepas lewat pemeliharaan ekosistem darat.
Pilar kedua menyasar pemangkasan emisi gas metana dari sektor pengelolaan limbah. Langkah ini ditempuh lewat akselerasi sistem pengolahan sampah dan pembuangan air limbah, penerapan prinsip ekonomi sirkular, dan penguatan instrumen birokrasi di lingkup pemerintah daerah.
Pilar ketiga mencakup dekarbonisasi industri berat dan pengaplikasian Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) dengan menyatukan modernisasi pabrik konvensional serta pendirian sentra industri rendah karbon baru.
Pilar keempat berpusat pada pergeseran menuju energi terbarukan melalui pemanfaatan tenaga surya dan panas bumi, diiringi penguatan kedaulatan energi lewat penerapan mandatori bahan bakar nabati biodiesel B50. Di samping itu, negara memacu ekosistem kendaraan listrik guna menciptakan nilai tambah ekonomi di pasar lokal.
“Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan,” tutur Menteri Jumhur.
Langkah Mitigasi Selaras dengan Adaptasi
Menyadari posisi geografisnya sebagai negara kepulauan besar yang rawan terhadap bencana iklim, Indonesia memandang bahwa program adaptasi harus dieksekusi beriringan dengan langkah mitigasi.
Pembangunan infrastruktur pertahanan pesisir semacam tanggul raksasa Giant Sea Wall di kawasan pesisir utara Pulau Jawa dikombinasikan dengan agenda rehabilitasi dan penjagaan hutan mangrove guna memproteksi habitat warga pesisir.
Kendati demikian, Jumhur memberikan catatan bahwa perombakan berskala raksasa ini mutlak memerlukan topangan pendanaan internasional yang adil.
Ia berpendapat bantuan keuangan iklim dari komunitas global harus bersifat terjangkau, tidak berbelit-belit saat diakses, serta menaungi seluruh rantai kebijakan publik, mulai dari analisis risiko bencana, alih teknologi bersih, sampai peningkatan kapabilitas wilayah.
Indonesia turut menyuarakan urgensi penguatan mekanisme loss and damage agar dapat melindungi negara berkembang dari terjangan bencana cuaca ekstrem.
Menyongsong perhelatan Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, delegasi Indonesia terus mendorong kesepakatan konkret pada pemenuhan target New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua,” pungkas Menteri Jumhur.
Dapatkan pembaruan informasi terkini dan tepercaya melalui jaringan warta nasional.
Menlu Sugiono Soroti Perlindungan Nyata Pekerja Kemanusiaan di Zona Konflik
Indonesia Ajukan Tari Zapin ke UNESCO Bersama 3 Negara ASEAN
Vaksin Hewan RI Tembus Afrika, Lindungi Unggas dari 3 Penyakit
Delegasi Indonesia Walk Out Saat Netanyahu Akan Pidato di PBB
Pengusaha Pede Neraca Perdagangan Indonesia Masih Bisa Surplus
Target Net Zero 2060, Indonesia Masih Hadapi Tantangan Ekosistem Hidrogen
Menlu Sugiono: Ketahanan Nasional Kunci Hadapi Risiko Perubahan Iklim
Indonesia Absen, Korea Selatan Puncaki Daftar 40 Area Terkeren di Dunia 2026
518 Pemda Go Digital, Airlangga Ungkap Retribusi Nontunai Tembus Rp 155 Triliun
