Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memilih untuk menangguhkan aksi militer lanjutan ke Iran menyusul desakan dari berbagai negara Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar. Walau Washington sepakat menahan laju ketegangan, armada laut mereka dipastikan tetap bersiaga memblokade kawasan Selat Hormuz.
Trump menjelaskan bahwa pembatalan gempuran baru ini merupakan respons langsung atas permohonan mitra regional di Timur Tengah. Secara eksplisit, ia merinci negara-negara pendukung deeskalasi tersebut, yakni Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, serta Kuwait, yang seluruhnya menghendaki stabilitas kawasan.
"Amerika Serikat sepenuhnya siap siaga dengan peralatan terbaik yang pernah dibuat, dan kami rasa tidak akan ada alasan untuk menggunakannya," ucap Trump saat berbicara di hadapan jurnalis di Gedung Putih, sebagaimana diberitakan Reuters, Selasa (10/11/2026).
Sikap tersebut dikemukakan usai Trump menggelar dialog diplomatik bersama Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di markas kepresidenan. Berperan sebagai juru runding kunci antara AS dan Teheran, Al-Thani sebelumnya juga menyambangi Iran demi mengupayakan jalan keluar damai dari konfrontasi bersenjata.
Melalui unggahan di media sosial X, Al-Thani menilai pembicaraan bersama Trump serta Wakil Presiden JD Vance berjalan konstruktif. Qatar kini mempertegas posisinya sebagai penengah diplomasi strategis yang menyelaraskan kepentingan kedua kubu yang bertikai.
"Bersyukur atas diskusi positif mengenai pencapaian kesepakatan dan upaya menghadirkan perdamaian di kawasan ini," ungkap pemimpin Qatar tersebut.
Di lain pihak, sikap Teheran masih bersikukuh dengan pendirian awal mereka. Kepala Dewan Keamanan Iran Mohsen Rezaei bahkan meminta Washington menyetop narasi keliru perihal perundingan dan mendesak AS menyetujui tujuh poin kompromi yang telah disodorkan berkali-kali.
Draf perdamaian Iran menuntut penghentian blokade dermaga komersial mereka oleh AS, penghapusan sejumlah sanksi ekonomi, serta penarikan operasi udara. Sebagai kompensasi, Teheran berjanji mencabut blokade di Selat Hormuz sebelum agenda nuklir dan sanksi lanjutan dievaluasi. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam proposal tersebut sebagai hal yang "keterlaluan, konyol, dan sama sekali tidak realistis".
Situasi internal AS turut memicu desakan deeskalasi setelah Partai Republik terpukul oleh hasil buruk pada pemilu pekan lalu. Sejumlah politisi, termasuk Vance, menilai kekalahan politik tersebut sangat dipengaruhi oleh kecemasan publik atas keterlibatan militer di Iran.
Kendati demikian, Rubio tetap pesimistis mengenai peluang kesepakatan damai dalam waktu dekat. Tokoh senior UEA Anwar Gargash bahkan mengimbau agar Timur Tengah mengantisipasi periode ketidakpastian yang berlarut-larut.
Penundaan serangan AS nyatanya tidak menghentikan gesekan fisik di lapangan secara menyeluruh. Otoritas penyiaran Iran mengabarkan adanya gempuran AS ke Pulau Qeshm pada Minggu malam, kendati pejabat lokal memastikan fasilitas vital tidak mengalami kerusakan fatal.
Berdasarkan keterangan sumber internal Iran, sasaran tembak AS meliputi instalasi radar militer, navigasi maritim, peluncur rudal, hingga pos tebar ranjau. Bersamaan dengan itu, aksi sabotase kapal pengangkut minyak mentah di Teluk dan Selat Hormuz tetap berlangsung, di mana jurnalis televisi nasional Iran melaporkan sedikitnya 11 kapal tanker telah dilumpuhkan sepanjang sepuluh hari belakangan.
