Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara menanggapi perbincangan hangat di media sosial seputar rencana pemungutan pajak terhadap seluruh roda ekonomi, termasuk para pelaku usaha kecil.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti memaparkan bahwa pada dasarnya setiap individu yang mendapatkan penghasilan di tanah air memiliki kewajiban pajak, asalkan telah memenuhi kriteria subjektif serta objektif berdasarkan aturan undang-undang perpajakan yang sah.
"Terkait pengenaan pajak bagi tukang cukur dan tukang pijat, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan," ungkap Inge saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut Inge menegaskan, beban pelunasan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi baru akan berlaku jika jumlah penghasilan bersih telah melampaui batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), seraya tetap mengacu pada hukum perpajakan yang berlaku.
Menurut penjelasannya, skema perlakuan pajak bagi pemangkas rambut maupun terapis pijat mesti dinilai berdasarkan bentuk kegiatan yang dijalankan. Apabila pekerjaan itu tergolong kegiatan usaha serta masuk kriteria wajib pajak beromzet tertentu, pelaku dapat memakai skema tarif pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% sesuai payung hukum.
Sebaliknya, bila pendapatan itu tergolong jasa pekerjaan bebas, cara kalkulasi pajaknya mesti merujuk aturan umum pajak penghasilan orang pribadi, sehingga tidak diperbolehkan menerapkan tarif PPh final UMKM 0,5% tersebut.
Maka dari itu, ketetapan pajak tidak hanya didasarkan dari wujud jasa yang ditawarkan, melainkan juga menimbang sifat kegiatan, relasi ikatan kerja, dan muara perolehan penghasilan wajib pajak.
"Pemerintah tetap memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak," tambahnya.
Isu pemajakan ini awalnya memicu kehebohan publik menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang viral. Saudara kandung Presiden Prabowo Subianto itu mengungkap besarnya perputaran transaksi masyarakat yang belum terdata di PDB, dengan taksiran menembus Rp10.000 triliun akibat banyaknya aktivitas ekonomi tanpa pembukuan formal.
Hashim menyampaikan data Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 35%-40% dinamika ekonomi nasional belum tercatat rapi. Keadaan itu mengakibatkan angka total PDB resmi belum sepenuhnya merefleksikan kekuatan ekonomi Indonesia yang riil.
Ia menerangkan bahwa ekonomi yang tidak terdata itu sama sekali bukan transaksi terlarang. Banyak di antaranya berakar dari kehidupan harian warga yang minim tanda terima fisik ataupun administrasi pajak.
Hashim mencontohkan panggilan jasa pangkas rambut serta tukang pijat langsung ke tempat tinggal. Pelunasan ongkos tunai tanpa nota membuat transaksi itu luput dari rekaman sistem dan terbebas dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN).
"Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee, upah. Dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11% tidak dipungut," pungkas Hashim.
