Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan lima agenda strategi iklim Indonesia lewat Paviliun Indonesia pada ajang COP31 di Antalya, Turkiye, yang mencakup transisi energi serta solusi berbasis alam.
ANTALYA – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan bahwa keberadaan Paviliun Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, berfungsi sebagai sarana vital untuk menggaungkan lima strategi iklim milik Tanah Air. Salah satu pilar pokok yang diangkat ialah akselerasi transisi energi serta industrialisasi berwawasan hijau demi menekan pelepasan emisi karbon secara drastis.
“Jadi sejak awal, Bapak Presiden menginginkan adanya dekarbonisasi dari industri yang ada, low carbon industrialization. Kemudian begitu juga dari yang sudah ada, dari perencanaan, kita harus mulai low carbon dalam desain, tapi juga yang sudah berjalan, itu diminta untuk dekarbonisasi,” ungkap Jumhur ketika berbicara di Paviliun Indonesia pada perhelatan COP31 Turkiye, Senin (9/11).
Solusi Iklim Berbasis Alam
Pilar kedua yang disosialisasikan berkutat pada penerapan solusi iklim berbasis alam. Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong penguatan penyerapan karbon secara nyata lewat berbagai aksi terukur, semisal reboisasi area hutan yang telah rusak. Jalur pendekatan semacam ini dipandang sangat esensial menimbang potensi kekayaan hayati nasional yang amat melimpah untuk mitigasi dampak krisis iklim global.
Selain itu, delegasi Paviliun Indonesia turut mengangkat urgensi pemangkasan emisi di kawasan perkotaan metropolitan. Rencana ini melingkupi tata kelola sampah yang modern hingga migrasi pemanfaatan sumber energi bersih. “Kita mulai dengan misalnya solar panel dan sebagainya. Itu menjadi hal ketiga yang kita promosikan dalam Paviliun Indonesia,” paparnya.
Pendanaan Iklim dan Keadilan Inklusif
Poin keempat yang turut ditekankan adalah skema pendanaan iklim. Indonesia menggarisbawahi krusialnya penggalangan dana dari aneka sumber kemitraan, sehingga beban pembiayaan mitigasi krisis iklim tidak terus-menerus bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi korporasi swasta beserta kalangan filantropi dipandang sebagai penentu kesuksesan sasaran iklim yang dicanangkan.
Adapun strategi kelima berfokus pada penanganan imbas pemanasan global dengan prinsip keadilan sosial yang inklusif. Jumhur menuturkan bahwa pemerintah kini tengah merancang regulasi keadilan iklim. “Intinya memastikan perempuan, anak muda, dan masyarakat adat, menjadi beneficiaries dalam satu upaya pengentasan perubahan iklim. Mereka tidak boleh terpinggirkan,” tandasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.


