Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo resmi membuka Paviliun Indonesia pada ajang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, guna menegaskan tekad kuat dalam merealisasikan penanganan krisis iklim menjadi langkah riil dan terpadu.
Peresmian ruang pameran serta diplomasi tersebut dipimpin langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bertempat di kawasan Antalya Expo, Antalya, Turkiye, pada hari Senin (9/11). Agenda seremonial ini menjadi tonggak penegasan ikhtiar nyata Indonesia guna membawa komitmen lingkungan ke tahap eksekusi lapangan secara sungguh-sungguh.
Ketika menyampaikan pidato pembukanya, Hashim menggarisbawahi fungsi Paviliun Indonesia sebagai representasi visi menyeluruh negara terkait penanggulangan dampak perubahan iklim. Ia membeberkan adanya tiga pilar strategis yang saling berkorelasi erat sebagai arah panduan gerak langkah Indonesia ke depan.
"Jalan kami dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung; memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, dan menempuh jalur strategis menuju emisi nol karbon," tutur Hashim pada seremoni peresmian tersebut.
Penyelarasan Agenda Iklim dan Pertumbuhan Nasional
Lebih lanjut, Hashim menyatakan langkah penanganan iklim sama sekali tidak boleh dipisahkan dari peta jalan pembangunan nasional. Dirinya memandang upaya merespons krisis ekologis global ini mesti terus berjalan seimbang dengan perputaran roda ekonomi negara.
"Ambisi kami bukan hanya melindungi bangsa kami dari dampak perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi memberikan solusi yang bermanfaat bagi dunia yang lebih luas," terangnya. Ia menegaskan kembali keterkaitan program lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi makro, ketahanan pangan, kedaulatan energi, hingga peningkatan taraf hidup masyarakat.
Guna mewujudkan sasaran besar ini, Hashim mendesak terwujudnya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi luas antara jajaran birokrasi pemerintah, entitas bisnis swasta, kalangan investor, perbankan, dan komunitas periset amat dibutuhkan guna menekan dampak krisis ekosistem global. Pemerintah Indonesia sendiri senantiasa membuka pintu kemitraan strategis yang didasarkan pada asas kepercayaan, saling menghargai, investasi finansial, transfer keahlian, dan alih teknologi tepat guna.
Hashim berharap kehadiran Paviliun Indonesia dapat menggerakkan forum dialog internasional, baik di tingkat antarpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun para pebisnis. Dialog konstruktif ini diharapkan mampu melahirkan proyek kerja sama riil demi tercapainya target pembangunan berkelanjutan.
Sarana Strategis Diplomasi Iklim
Dalam forum yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan pandangannya bahwa Paviliun Indonesia memegang peranan krusial sebagai sarana diplomasi iklim. Keberadaan anjungan ini menjadi ruang pembuktian internasional yang menampilkan kepemimpinan, kerangka regulasi, capaian kerja, dan tindakan nyata Indonesia, sekaligus mendorong solidaritas multilateral secara inklusif.
Jumhur menekankan bahwa krisis iklim saat ini telah menjadi persoalan amat genting dengan akibat yang dirasakan langsung oleh berbagai negara. Gangguan terhadap rantai pangan, kestabilan ekosistem, serta ketahanan ekonomi membutuhkan tanggung jawab bersama tanpa batasan wilayah.
"Ambisi iklim harus diikuti dengan pelaksanaan yang nyata. Agenda iklim global harus bergerak melampaui komitmen dan deklarasi menuju implementasi yang konkret, terukur, serta didukung pembiayaan yang memadai," pungkas Jumhur.
