Langkah penataan pengadaan energi ini bergulir di tengah besarnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
JAKARTA — Kebijakan pasokan minyak bumi beserta gas yang mulanya ditangani oleh PT Pertamina (Persero) bakal dialihkan pemerintah melalui Lemigas. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan sistem impor baru ini sama sekali tidak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak dari APBN ya," ujar Bahlil secara tegas kepada jurnalis saat menghadiri agenda FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Walaupun payung hukum berbentuk peraturan presiden (perpres) telah disahkan, Bahlil menyatakan penerapannya saat ini masih menempuh fase transisi. Konsolidasi mendalam bersama Pertamina perlu dituntaskan sebelum regulasi anyar tersebut resmi berjalan penuh. "Transisinya itu butuh waktu setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi. Karena tidak serta-merta langsung," tuturnya.
Mantan Kepala BKPM itu memaparkan bahwa mekanisme teranyar ini difokuskan guna mengambil alih impor yang biasa dikelola Pertamina. Berbagai bentuk mandat strategis penopang kepentingan publik juga akan dikerjakan lewat Lemigas. Di sisi lain, pelaku usaha nonpemerintah atau swasta dibebaskan dari skema tersebut. "Kalau untuk swasta enggak dong harusnya ya. Kalau swasta itu urusan mereka," imbuh Bahlil.
Menyangkut rute perdagangan, penentuan asal muasal negara pengimpor masih berstatus urusan teknis. Dirinya pun merespons isu masuknya pasokan 30 juta barel minyak asal Uni Emirat Arab yang dinilainya belum berstatus keputusan tetap. "Itu masih potensi ya. Semuanya masih penjajakan ya," tambahnya.
Penertiban alur impor ini terus digodok mengingat lonjakan kebutuhan komoditas energi domestik sangat tinggi. Dalam paparannya di forum serupa, ia mengungkapkan negeri ini saban harinya mesti mengimpor 700 sampai 750 ribu barel minyak, ditambah pasokan LPG nasional yang sebanyak 80 persen dipenuhi dari luar negeri.
Begitu fase transisi beres, sistem pembelian melalui Lemigas ini ditargetkan sanggup menciptakan pola tata kelola perdagangan migas yang rapi dan terhindar dari beban uang negara.
