Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan institusinya menetapkan kebijakan guna menyempurnakan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlebih dahulu sebelum mengizinkan pengoperasian unit-unit baru secara luas.
Langkah penundaan tersebut diputuskan di tengah rangkaian penertiban serta penerapan sanksi administratif kepada fasilitas dapur produksi makanan yang dinilai belum menaati pedoman operasional dan standar ketentuan kesehatan.
"Saya harus katakan bahwa mungkin sekarang ini kami fokus quality over quantity. Kami mohon maaf, mohon sampaikan kepada konstituennya yang saat ini mungkin sudah membangun dapur, sudah selesai, sudah jadi, sudah 100 persen. Izinkan kami akan buka bertahap ya," ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Sudaryono mengungkapkan bahwa BGN saat ini tengah merampungkan perumusan peraturan badan (perbadan) baru seraya menuntaskan reformasi tata kelola kerja. Rangkaian perbaikan tersebut meliputi langkah penutupan operasional dapur, pembekuan izin sementara atau suspend, sampai penjatuhan sanksi tegas kepada jajaran SPPG yang kedapatan melanggar aturan baku.
Menurut penuturannya, BGN sesungguhnya terus dibanjiri desakan dari pemerintah di berbagai daerah yang menginginkan program MBG dapat lekas bergulir. Beliau mengungkapkan aspirasi percepatan pembagian makanan gratis tersebut bermunculan mulai dari wilayah Papua hingga provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kendati demikian, pengaktifan unit dapur baru tetap diputuskan berjalan bertahap setelah pembenahan regulasi rampung. Skala prioritas paling awal nantinya bakal difokuskan bagi area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terkhusus kawasan Papua, Maluku, beserta NTT.
"Kemudian kita buka aglomerasi yang ada di luar Jawa, termasuk pesantren, termasuk nanti baru kita lihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada, termasuk yang ada di Jawa. Jadi tahapannya memang seperti itu," papar Sudaryono menerangkan alur pemerataan fasilitas tersebut.
Sudaryono mengaku sangat memahami bahwa keterlambatan izin pembukaan dapur memunculkan konsekuensi ekonomi memberatkan untuk rekanan BGN yang telah menanamkan modal guna mendirikan gedung SPPG. Sebagian pelaku usaha mitra tersebut bahkan dilaporkan telah mengajukan pinjaman perbankan demi mendanai proyek pembangunan sarana memasak itu.
"Kami paham bahwa banyak di antara para mitra itu karena janji, yakin, sudah ambil bank, kemudian cicilan, gitu," jelasnya mengenai situasi finansial para rekanan.
Akan tetapi, Sudaryono memandang peluncuran operasional dapur secara masif tanpa membenahi sistem manajemen internal terlebih dahulu berisiko besar melipatgandakan spektrum persoalan di lapangan.
"Kalau tidak begini, kalau tidak kami perbaiki ini, itu kemudian kami tambah lagi, artinya sebetulnya menambah semesta dari masalah yang ada. Sekarang masalahnya katakanlah 27 ribu, terus kita main buka lagi, kan semestanya makin banyak. Maka probabilitas untuk terjadinya masalah bisa jadi lebih besar," tegas Sudaryono.
Atas pertimbangan tersebut, pihak BGN memohon toleransi durasi sekitar satu hingga dua bulan ke depan untuk menuntaskan penyempurnaan manajemen dan tata kelola sebelum memperluas jaringan dapur makanan.
Mengenai langkah penataan sarana itu, Sudaryono memastikan BGN sama sekali tidak menggelontorkan alokasi belanja modal terhadap pemenuhan sarana tertentu. Pihaknya memutuskan memakai sistem yang tengah beroperasi serta menetapkan mekanisme pembagian zona kerja.
"Jadi kami pastikan itu tidak ada belanja modal. Kami adopt sesuatu yang memang sudah berjalan, dan nanti ada zonasi," tutur Sudaryono menambahkan.
Pada kesempatan serupa, Sudaryono turut memaparkan kebutuhan teknologi informasi (IT) BGN untuk tahun anggaran 2027. Dirinya menyatakan besaran pos IT terlihat membengkak akibat terdapat keperluan tertentu yang semula tercantum pada anggaran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
Ia menerangkan total anggaran belanja Pusdatin pada tahun mendatang justru menyusut lantaran sudah tiada pengadaan piranti berskala besar layaknya belanja tahun berjalan. Kebutuhan sekitar Rp150 miliar pada tahun depan lebih diarahkan bagi pos perawatan perangkat serta perpanjangan lisensi piranti lunak.
"Dan di tahun depan kan tidak ada lagi pengadaan yang begitu-begitu ya, menurut bapak-ibu semua mungkin barangkali agak, agak aneh, luar biasa misalnya gitu. Anggaran yang di tahun depan ada sekitar Rp150 miliar itu lebih ke pemeliharaan, ke lisensi dan lain sebagainya. Jadi itu kebutuhan basic gitu," ucap Sudaryono menjabarkan pos pengeluaran dasar tersebut.
Upaya penertiban fasilitas penyedia MBG turut dikerjakan lewat penguatan pengawasan keamanan bahan pangan. BGN menyatakan telah menggelar komunikasi koordinasi intensif bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal skema pengawalan kualitas higienitas makanan MBG.
Sudaryono menguraikan BGN dan BPOM telah mendiskusikan berbagai instrumen krusial demi mengoptimalkan fungsi kontrol tersebut. Pendekatan pencegahan dini risiko higienitas menjadi fokus utama pengawasan makanan MBG.
BGN juga bersiap membicarakan pembagian porsi pendanaan bersama BPOM yang bersumber dari anggaran lembaga pengawas tersebut sebesar Rp500 miliar, tanpa mengurangi beban kerja pokok harian BPOM.
Sudaryono menegaskan pembenahan itu diselaraskan dengan struktur anggaran internal BGN, mengingat 97 persen dana dialokasikan murni menjadi bantuan makanan program MBG.
"Dengan 3 persen kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan yang baik, dengan kolaborasi dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan di daerah, termasuk literasi gizi dengan sekolah-sekolah, kami yakin ini insyaallah kita bisa laksanakan," pungkas Sudaryono optimis.
