Pemerintah Amerika Serikat kembali merilis peringatan kewaspadaan tingkat tinggi untuk seluruh warganya yang tengah berada di kawasan Arab Saudi. Sebagaimana diberitakan Gulf News, langkah ini diambil otoritas terkait lantaran munculnya risiko gempuran ke sejumlah bandara, potensi blokade ruang udara, serta kekacauan jadwal penerbangan dampak eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Melalui maklumat resmi per 30 Oktober 2026, Departemen Luar Negeri AS telah menginstruksikan seluruh staf pemerintahan non-esensial beserta keluarga mereka untuk segera angkat kaki dari Arab Saudi. Arahan evakuasi ini sejatinya telah mulai diberlakukan sejak 23 Oktober 2026 berdasarkan kalkulasi ancaman keselamatan yang mendalam.
Peringatan itu secara khusus menyoroti ancaman dari milisi Houthi sokongan Iran yang menyasar terminal penerbangan sipil dan instalasi vital. Rentetan gempuran tersebut tercatat memakan korban warga sipil sekaligus memicu kekacauan luar biasa pada rute lalu lintas udara regional.
Otoritas Washington mengingatkan situasi proteksi diri dapat merosot drastis sewaktu-waktu, sementara imbas pertikaian terbuka lebar merembet ke titik-titik daerah yang mulanya tergolong aman dari ancaman.
Kendala operasional nyata masih menyelimuti bandara-bandara krusial di seantero Arab Saudi. Pada area ibu kota, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh mulai beroperasi secara parsial sejak 23 Oktober 2026. Terminal udara ini memfasilitasi perjalanan domestik serta segelintir rute mancanegara milik maskapai lokal Saudi.
Di saat bersamaan, beberapa trayek yang mulanya dijadwalkan terbang lewat Riyadh terpaksa dialihkan pendaratannya ke Bandara Internasional Prince Naif bin Abdulaziz di kawasan Qassim.
Sementara itu, aktivitas di Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah tetap berlangsung di tengah badai penundaan dan pembatalan jadwal terbang. Kondisi serupa terjadi di Bandara Internasional King Fahd di Dammam yang tetap buka kendati sarat persoalan keteraturan jadwal armada.
Para penumpang diimbau mengecek kepastian rute perjalanan secara mandiri melalui pihak maskapai ataupun pengelola sarana bandar udara sebelum beranjak menuju terminal keberangkatan.
Tak cuma menyasar publik, pemerintah AS menetapkan aturan ketat perjalanan bagi seluruh staf diplomatiknya di Arab Saudi. Staf resmi diwajibkan mengantongi izin resmi dari Kepala Perwakilan AS sebelum memakai fasilitas bandar udara manapun di seluruh penjuru negeri.
Aparatur negara AS dilarang keras melintas di kawasan dengan jarak 20 mil atau kisaran 32 kilometer dari batas wilayah Yaman. Izin ketat turut diberlakukan untuk perjalanan menuju Provinsi Jizan, Asir, Najran, dan kawasan permukiman Qatif, Yanbu, serta Taif.
Kedutaan AS meminta masyarakatnya memperketat kewaspadaan saat singgah di infrastruktur bandara Arab Saudi. Warga juga diwajibkan bersiap menghadapi potensi serangan tak terduga, penutupan jalur penerbangan udara, maupun pembatalan tiket secara tiba-tiba.
Kala langit penerbangan terganggu, moda transportasi darat di Arab Saudi tetap beroperasi secara normal. Seluruh pos perbatasan darat dilaporkan masih menerima perlintasan, tidak terkecuali jembatan King Fahd Causeway penghubung Arab Saudi dengan wilayah Bahrain.
Akses jalan raya utama di seputaran Riyadh, Jeddah, dan Dhahran masih dapat dilintasi kendaraan bermotor. Warga yang membutuhkan alternatif mobilisasi dipersilakan memanfaatkan armada mobil privat, kereta api antarkota, ataupun angkutan bus.
Penyedia layanan perjalanan darat resmi yang masih melayani rute penumpang mencakup Saudi Arabia Railways, SAT Transportation, serta SAPTCO. Meski demikian, calon pengguna wajib memverifikasi jadwal dan kuota kursi langsung kepada pihak operator.
Terminal udara di sekeliling negara tetangga Arab Saudi pun dilaporkan masih beroperasi secara normal. Wilayah-wilayah regional tersebut mencakup kawasan Bahrain, Yordania, Oman, Qatar, hingga Uni Emirat Arab.
Fasilitas transportasi seperti Bandara Internasional Bahrain, Bandara Internasional Queen Alia di Amman, Bandara Internasional Muscat, serta bandara di Doha, Abu Dhabi, Dubai, dan Sharjah tercatat tetap melayani penerbangan.
