Temui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Yusril Bantah Bahas Bursa Cawapres Prabowo

Posted on
banner 336x280

Jakarta – Langkah pembaruan terhadap payung hukum pertahanan mulai dirancang pemerintah guna menyelaraskan aturan dengan dinamika geopolitik global serta kemajuan teknologi persenjataan terkini.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan resmi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin guna mematangkan agenda perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/11/2026).

banner 468x60

Yusril menyampaikan bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara ditargetkan dapat masuk meja perundingan DPR pada permulaan tahun 2027 mendatang. Dirinya mengungkapkan bahwa Sjafrie secara khusus memohon bantuannya demi mengakselerasi tahap perumusan aturan tersebut.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," tutur Yusril, dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Pakar hukum tata negara itu menyambut baik permintaan tersebut dan siap mendampingi Menhan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa proses teknis di parlemen nantinya tetap menjadi ranah kerja Menteri Hukum bersama Menteri Pertahanan berlandaskan porsi otoritas masing-masing instansi.

Yusril menilai langkah perombakan regulasi ini sangat mendesak menyusul transformasi konstelasi pertahanan nasional yang berjalan begitu cepat setelah hampir dua puluh lima tahun undang-undang lama beroperasi. Lanskap perpolitikan dunia serta lompatan teknologi pertahanan modern—mulai dari ancaman pertempuran siber, sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga pengerahan pesawat nirawak—menjadi pemicu pokok perlunya pembaruan menyeluruh.

"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," terang Yusril.

"Sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini," lanjutnya menambahkan rincian kebutuhan perundangan tersebut.

Tepis Isu Pembicaraan Cawapres

Di samping urusan perundang-undangan militer, Yusril menampik keras spekulasi bahwa tatap muka tersebut turut membicarakan dua figur calon wakil presiden (cawapres) titipan Presiden Prabowo Subianto yang bakal diajukan ke MPR RI.

"Enggaklah (bahas cawapres). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin," tegas mantan Mensesneg itu.

Yusril pun membantah munculnya perbincangan perihal operasi penyadapan maupun perkara dugaan makar dalam forum tersebut. Dirinya menggarisbawahi bahwa penindakan atas kedua ranah hukum pidana itu sepenuhnya berada di bawah koridor kepolisian sebagai aparat penegak ketertiban.

Peran dirinya selaku Menko Kumham Imipas sebatas menyangkut tinjauan interpretasi hukum serta implementasi yuridis regulasi penyadapan maupun delik makar berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pertemuan itu pada akhirnya juga menjadi momentum temu kangen personal mengingat rekam jejak perkawanan mereka berdua yang telah terjalin lama semenjak era Orde Baru. Keduanya sempat bahu-membahu menuntaskan krisis kerusuhan Mei 1998 dan dinamika genting menjelang lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto di masa bergulirnya gelombang reformasi nasional.

banner 336x280