Yusril Sebut Tokoh Nonpartai Bisa Diusulkan Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Posted on

Jakarta – Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengutarakan bahwa koalisi partai politik yang mendukung duet Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka pada ajang Pemilu Presiden 2024 memiliki ruang terbuka guna menominasikan sosok pengganti Gibran di luar barisan internal mereka. Sosok yang didorong tidak wajib berstatus kader partai tertentu.

Yusril memaparkan tata cara pengajuan kandidat cawapres pengganti posisi Gibran telah dicantumkan di regulasi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, beserta DPRD (UU MD3).

Ia mengacu pada isi regulasi Pasal 4 ayat (e) sekaligus pemaparannya, yang menggariskan bahwa figur Wakil Presiden bisa diajukan oleh parpol tunggal atau koalisi parpol yang mengusung paslon pada Pilpres 2024 silam.

Kendati demikian, norma perundangan itu tidak membatasi nama yang disodorkan wajib berakar dari jajaran kader internal. Dengan kata lain, parpol koalisi tetap mempunyai hak memajukan tokoh eksternal, sepanjang seluruh alur pengajuannya patuh pada kaidah perundang-undangan.

"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Aspirasi Publik Terbuka Disuarakan

Ia menyampaikan, parpol pengusung dipersilakan menyodorkan figur yang dipandang cakap mendampingi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nama yang dijaring bakal diserahkan kepada pihak kepala negara demi memperoleh pertimbangan.

"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.

Yusril menganggap munculnya deretan nama pada percakapan masyarakat umum merupakan cerminan denyut kehidupan berdemokrasi. Dirinya memandang setiap warga negara leluasa mengemukakan gagasan terkait sosok paling tepat mengisi kursi RI 2.

"Bahwa di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, mengusulkan si B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon dan itu sifatnya informal," tutur Yusril.

Walaupun suara publik meramaikan konstelasi politik, keputusan menyangkut penentuan dua nama resmi yang nantinya diantarkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetap mutlak wewenang Presiden.

"Jadi walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun oleh gabungan partai pengusung Pilpres dalam tahun 2024, tapi setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan presiden itu," pungkasnya.

Simak informasi teranyar sekaligus tepercaya pada Berita Liputan6.

Yusril Singgung Gaya Pengunduran Diri Gibran dengan Soeharto

Yusril Tegaskan Tidak Ada Gunanya Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah

Yusril: Gibran Tak Punya Jalur Lain Buktikan Keabsahan Ijazah

Yusril: Integrasi Data Korporasi Perkuat Iklim Investasi Indonesia

Gabung OECD, Indonesia Masuk Klub Negara Maju 2-3 Tahun Lagi

Alasan Komnas HAM Tolak Masuk Pokja Tangani 13 Kasus Pelanggaran Berat

Pemerintah Bentuk Pokja Penanganan 13 Kasus HAM Berat, Ini Fokusnya

Yusril Sebut Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar untuk Lumpuhkan Kekuasaan

Yusril Buka Suara soal WNI Jadi Tentara Rusia, Ada Konsekuensi Serius