Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan terkait kehadiran petisi masyarakat yang menuntut pengungkapan sekaligus verifikasi atas ijazah seluruh legislator. Dirinya menerangkan bahwa seluruh riwayat calon anggota dewan sejatinya telah disajikan secara transparan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dasco menegaskan, warga negara sebetulnya leluasa memeriksa data pribadi para wakil rakyat semenjak mereka berstatus kontestan pemilu lewat saluran resmi KPU.
“Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU terbuka. Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai calon sebelum menjadi anggota, pada waktu menjadi calon legislatif ada semua, demikian,” ujar Dasco selepas menghadiri rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa ikut mengomentari desakan tersebut. Dirinya mengimbau masyarakat supaya tak tergesa-gesa menilai bahwa latar belakang akademis para legislator di Senayan bermasalah.
Saan berpendapat, rekam jejak jenjang pendidikan para anggota parlemen sangat mudah dipantau melalui kanal informasi yang telah disediakan pihak DPR maupun KPU.
“Jadi, jangan sampai misalnya apa, jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja,” tutur Saan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem tersebut memaparkan, parlemen mengelola situs web resmi yang menyajikan rincian profil serta rekam jejak dari setiap anggotanya.
Menurut Saan, keterangan serupa mengenai riwayat studi sampai daerah pemilihan (dapil) masing-masing politisi juga bisa dilacak melalui pangkalan data KPU.
“Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa di-tracking. Kan ada, ada laman ya di DPR ini yang bisa melihat apa, latar belakang anggota DPR,” ucapnya.
Saan menambahkan, apabila publik masih menyimpan keraguan seputar tingkat pendidikan legislator tertentu, keabsahannya dapat dicocokkan langsung pada basis data yang tersedia.
Langkah penelusuran tersebut bertujuan memastikan keselarasan dokumen akademis figur bersangkutan dengan kriteria pendaftaran pemilu legislatif yang diwajibkan aturan hukum.
“Kan pasti dicek. Ah sesuai nggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu. Terutama persyaratan minimal apa, seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif, kan,” tegasnya.
Muncul Petisi Tuntut Transparansi Ijazah Parlemen
Tanggapan Dasco bersama Saan ini merespons beredarnya aksi petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”.
Surat desakan itu dialamatkan secara khusus kepada jajaran pimpinan DPR, komisioner KPU, serta pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pemrakarsa petisi mengharapkan setiap wakil rakyat mempublikasikan berkas ijazah berikut rekam akademis secara utuh, mulai tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Selain mendesak pengungkapan berkas, pembuat petisi mendorong KPU beserta kementerian terkait menggelar verifikasi ulang mengenai keaslian dokumen kelulusan seluruh dewan aktif.
Proses pengecekan diwajibkan berjalan independen dan transparan, sementara bukti hasilnya harus dipublikasikan secara menyeluruh agar dapat diawasi masyarakat luas.
Inisiator aksi menyatakan keterbukaan riwayat ijazah bukan lagi persoalan ruang pribadi, melainkan kewajiban mutlak pejabat negara kepada segenap pemilihnya.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” tegas isi petisi tersebut.
Simak laporan terbaru dan kredibel pada Berita Liputan6
