Situasi penuh ketegangan masih menyelimuti kawasan Kota Ujjain, India, menyusul munculnya gelombang penolakan dari komunitas Muslim terkait rencana perobohan sebagian fisik Masjid Shahi. Bangunan bersejarah tersebut menghadapi ancaman penggusuran demi memfasilitasi pelebaran jalur transportasi untuk menyambut ziarah akbar keagamaan Hindu pada 2028 mendatang.
Zeeshan Khan, warga Muslim berusia 30 tahun yang turut berunjuk rasa, sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Rabu (30/9/2026), mengungkapkan bahwa dirinya tidak dapat tidur nyenyak selama tiga malam berturut-turut. Dirinya bersama ratusan warga Muslim bersiaga di sekitar pelataran masjid pada Minggu malam guna menghalau pergerakan alat berat yang hendak meratakan bangunan ibadah tersebut.
Ujjain berjarak sekitar 200 kilometer dari pusat pemerintahan negara bagian Madhya Pradesh di Bhopal. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi sejak tahun 2003, kecuali pada kurun waktu 15 bulan ketika oposisi Partai Kongres memimpin daerah.
BJP yang berhaluan nasionalis Hindu kerap disorot lantaran dituding menjalankan agenda sistematis menyasar fasilitas sakral umat Islam, mencakup masjid, area pemakaman, pusat ziarah, hingga kompleks madrasah. Tudingan itu umumnya dilandasi klaim resmi pemerintah bahwa properti-properti tersebut didirikan tanpa izin atau berdiri di atas situs kuil Hindu purba.
Sepanjang beberapa tahun terakhir, ratusan sarana ibadah serta situs peninggalan Muslim di berbagai negara bagian yang dikendalikan BJP mengalami pembongkaran sebagian maupun perataan total oleh aparat pemerintah. Sebagian eksekusi dikerjakan larut malam, bahkan dalam sejumlah peristiwa proses pembongkaran tetap berjalan meski gugatan hukum masih bergulir di meja persidangan.
Kecemasan serupa kini melanda warga Muslim di Ujjain. Menjelang pergantian hari Minggu malam, kerumunan massa memadati area Masjid Shahi di distrik Chhatri Chowk guna menentang agenda perobohan rumah ibadah tersebut.
Otoritas daerah setempat mengagendakan pelebaran jalan utama guna mendukung kelancaran gelaran Simhastha Kumbh Mela pada 2028. Perayaan tersebut merupakan salah satu agenda ziarah massal terbesar pemeluk Hindu yang dipusatkan di sepanjang bantaran Sungai Kshipra.
Khan, pengelola agensi pemasaran digital, menuturkan kepada kantor berita Al Jazeera melalui sambungan telepon pada hari Selasa bahwa polemik pembongkaran ini telah berlarut-larut sekitar dua bulan.
"Masalah ini bermula semenjak dua bulan kemarin, saat Perusahaan Kota Ujjain melayangkan surat instruksi formal kepada pengurus Masjid Shahi, yang menegaskan bahwasanya properti masjid harus diambil alih demi kepentingan proyek pelebaran badan jalan raya," ujar Khan.
Pihak dewan kota memberi tenggat paling lambat 10 September kepada jajaran pengurus masjid untuk meruntuhkan sendiri sisi konstruksi yang dinilai merintangi rencana proyek jalan.
"Mereka mematok batas akhir 10 September agar pihak pengurus 'merobohkan bagian struktur itu atas inisiatif sendiri', dan apabila diabaikan, pemerintah bakal mengerahkan penindakan secara tegas tanpa kompromi," imbuhnya.
Di tengah tekanan, kalangan Muslim setempat sempat menempuh jalur peradilan resmi. Kendati demikian, gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Tinggi setempat untuk membekukan agenda pembongkaran berujung penolakan hakim. Majelis hakim menimbang bahwa agenda akbar peziarah Hindu 2028 mutlak memerlukan ruang jalan ekstra untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
"Garis pertimbangan yang mereka ajukan menyatakan bahwa gelombang pengunjung luar kota akan membanjiri lokasi dan stabilitas umum tidak boleh terganggu. Oleh sebab itu, urgensi kepentingan publik diposisikan sebagai prioritas utama yang harus didahulukan," kata Khan.
Gelombang Demonstrasi Terus Berlanjut
Rangkaian aksi perlawanan masyarakat berlanjut seiring proses perundingan alot antara pengurus masjid dan pejabat distrik. Memasuki tahap akhir pertemuan, aparat birokrasi menurunkan tuntutan dan mengizinkan pemangkasan konstruksi dibatasi sejauh tiga kaki dari sempadan jalur jalan raya, berkurang dari tuntutan semula yang melebihi tujuh kaki.
Meskipun demikian, situasi kembali mendidih pada Minggu malam tatkala rombongan aparat mulai mengerahkan rangkaian buldoser mendekat ke gerbang masjid. Ribuan penduduk langsung berhamburan memadati kawasan Chhatri Chowk.
Kepolisian mengklaim terdapat peredaran konten media sosial buatan beberapa pria Muslim berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memicu desas-desus bahwa bangunan masjid segera diratakan dalam waktu singkat, sehingga memantik massa demonstran berjaga sepanjang malam. Namun, Khan menyampaikan kesaksian bertolak belakang.
"Akan tetapi pihak aparat pemerintah justru menyegel akses wilayah itu dan menekan komunitas: 'Terserah kalian merobohkannya secara mandiri, atau petugas kami yang akan menghancurkan masjid tersebut'," jelas Khan.
Eskalasi perselisihan memuncak tajam pada Senin pagi. Polisi menembakkan tabung gas air mata untuk memecah kerumunan. Berdasarkan pemberitaan media massa, demonstran merespons dengan melemparkan batu ke arah barisan polisi. Pasukan petugas membalas tindakan massa dengan melancarkan pukulan menggunakan tongkat pentungan, mengakibatkan setidaknya 12 warga terluka parah. Sejumlah pria di kerumunan turut diringkus.
Kepanikan massal bahwa fisik masjid akan dihancurkan paksa oleh armada buldoser kian tak terbendung. Menyikapi situasi terpojok tersebut, dewan pengurus masjid terpaksa bersepakat mengeksekusi peruntuhan sebagian konstruksi luar secara mandiri. Puluhan pria Muslim bergegas mengambil godam serta tuas besi panjang untuk meremukkan pelataran teras luar yang mengelilingi bangunan masjid.
"Kami meremukkannya menggunakan jerih payah tangan kami sendiri," kenang Khan. "Peristiwa ini menyisakan rasa kepedihan yang luar biasa dalam bagi kalbu kami."
Memasuki hari Selasa, sebagian menara kubah masjid turut dibongkar oleh otoritas petugas. Namun, Khan menjelaskan bahwa aktivitas peruntuhan itu belum menyentuh dinding area ibadah utama.
"Petugas telah memulai pekerjaan penghancuran pada komponen menara luar, akan tetapi agenda perusakan semacam itu masih belum merambah hingga ke ruangan inti dalam masjid," tuturnya.
Pemerintah Kota Ujjain segera menerapkan status karantina wilayah di sekeliling Masjid Shahi sembari menempatkan aparat bersenjata lengkap dalam jumlah besar guna memblokade seluruh akses masuk.
Gejolak ketegangan di Ujjain kemudian menyulut aksi perlawanan solidaritas di New Delhi. Pada Selasa, koalisi kelompok Muslim berunjuk rasa mengecam "tindakan represif dan penggusuran beruntun yang terus ditujukan kepada masjid-masjid dan sarana peribadatan". Mobilisasi massa dipelopori Monitoring Committee of Indian Muslims serta dihadiri sejumlah anggota parlemen Muslim dan tokoh agama terkemuka.
"Tantangan yang kita hadapi sesungguhnya melampaui nasib satu unit masjid maupun satu entitas komunitas semata. Ketika sebuah rumah suci peribadatan dihancurkan, atau diperlakukan sewenang-wenang tanpa adanya jaminan payung konstitusi serta proteksi hukum, perkara itu menampar wajah supremasi keadilan," tegas Syed Sadatullah Hussaini, Presiden Jamaat-e-Islami Hind.
Asif Mujtaba, pendiri organisasi kemanusiaan di New Delhi, menyampaikan banyak warga Muslim mengaitkan perobohan fisik ini dengan iklim politik kekuasaan sejak BJP berkuasa.
"Publik secara gamblang mengorelasikan agenda pembongkaran sarana ibadah ini dengan retorika bernada provokatif dalam panggung perpolitikan, propaganda penargetan masjid, restriksi terhadap madrasah, dan sengketa tiada henti mengenai legalitas yayasan-yayasan milik Muslim," pungkas Mujtaba. "Masyarakat kini menyaksikan secara nyata lembaran sejarah mereka sedang dilenyapkan perlahan dari sudut-sudut tata kota."
