Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dengan tegas kesiapan negaranya menghadapi konfrontasi besar atau "perang kiamat" melawan Amerika Serikat (AS). Kendati demikian, Teheran mengeklaim tetap membuka pintu dan tidak ingin "melewatkan peluang perdamaian" demi meredam eskalasi konflik.
Pernyataan itu disampaikan Araghchi dalam program Meet the Press di kanal NBC News usai menghadiri Sidang Umum ke-81 PBB (UNGA), seperti dilaporkan CNBC International pada Senin (28/9/2028). Peperangan antara AS dan Iran sendiri berkecamuk sejak 28 Februari, memicu gejolak hebat pada pasokan minyak dan gas global menyusul penutupan jalur strategis Selat Hormuz serta melambungkan laju inflasi dunia.
"Jika Anda bertanya kepada kami, tidak ada alasan mengapa kami harus kembali ke jalur diplomasi… namun saya masih mencoba diplomasi karena menurut saya kami tidak boleh melewatkan peluang perdamaian," tutur Araghchi menjelaskan posisi pemerintahannya.
"Kami siap bernegosiasi sebanyak kami siap menghadapi tantangan apa pun… Kami berdiri teguh dalam menghadapi agresi apa pun terhadap kami, bahkan jika itu berujung pada doomsday war (perang kiamat) ," tegas sang menteri luar negeri.
Pada hari Jumat sebelumnya, Araghchi menyodorkan opsi pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz sekaligus melanjutkan negosiasi nuklir bersama AS dalam kurun waktu tujuh hari ke depan, dengan catatan pemerintahan Presiden AS Donald Trump bersedia menyetujui sejumlah syarat mutlak.
Daftar tuntutan yang disodorkan Teheran mencakup penghentian total aksi yang diklaim sebagai "tindakan agresi" militer AS, pencabutan blokade maritim serta perang ekonomi, hingga pembebasan seluruh aset keuangan Iran yang disita dan dibekukan.
"Persyaratan kami jelas; setiap kemajuan menuju pembukaan Selat Hormuz bergantung pada pemenuhan persyaratan ini, dan kami tidak akan mundur," tulis Araghchi lewat unggahan di akun resmi Telegram miliknya yang telah dialihbahasakan.
"Dalam pertemuan kami dengan para mediator, kondisi-kondisi ini telah disampaikan, dijelaskan, dan dijabarkan secara lengkap, dan para mediator, pada gilirannya, menyampaikannya ke pihak Amerika," paparnya di sela-sela agenda Majelis Umum PBB, New York.
Berdasarkan warta The Wall Street Journal, Presiden Trump menolak mentah-mentah tawaran terkait Selat Hormuz tersebut dan balik menebar ancaman melancarkan kembali gelombang serangan bom ke Teheran setelah rampungnya pemilu paruh waktu legislatif AS pada November. Pada saat bersamaan, Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz menyebut manuver Iran dalam wawancaranya di NBC News hanyalah "upaya sinis untuk membahas sesuatu" semata.
"Presiden akan menyerahkan semua opsi untuk memastikan dunia aman dari Iran yang menyandera dunia dengan senjata nuklirnya," tandas Waltz memperingatkan.
Di medan pertempuran, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada hari Minggu mengumumkan keberhasilan mereka mengamankan sebuah kapal selam nirawak milik armada Amerika Serikat. Pasukan elit tersebut mengklaim menangkap drone bawah laut AS itu di perairan Selat Hormuz.
"Pasukan Angkatan Laut IRGC berhasil menangkap kendaraan bawah air tak berawak (UUV) canggih milik tentara teroris AS," lapor Kantor Berita Tasnim mengutip rilis resmi Telegram IRGC.
Peralatan intai militer tersebut dikonfirmasi berjenis kendaraan selam otonom tanpa awak Remus 600. IRGC menerangkan perangkat itu langsung diserahkan kepada tim ahli guna proses ekstraksi data rahasia.
"Angkatan Laut IRGC dengan tegas menyatakan bahwa Selat Hormuz ditutup (untuk lalu lintas tidak sah)," demikian pernyataan tegas komando maritim Iran.
Di sisi lain, jajaran komandan militer tertinggi Iran terus menyuarakan tekad bulat mereka dalam mengarungi pertempuran jangka panjang.
"Perang belum berakhir," sebut panglima militer Iran, Amir Hatami, sebagaimana dikutip oleh Kantor Berita Mahasiswa Iran.
"Kita sudah menang, tapi kita harus mengkonsolidasikan kemenangan ini, dan musuh agresor yang mendapat pukulan berat harus terus bersiap menerima pukulan berat dari tentara Iran yang kita cintai," seru Hatami menutup keterangannya.
