Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa arus dana asing (capital inflow) tetap mengalir ke Indonesia kendati pasar modal domestik sempat mengalami guncangan akibat sentimen negatif dari penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Dirinya menerangkan bahwa para pemodal internasional masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap prospek ekonomi nasional dengan terus menempatkan dana segar mereka pada beragam instrumen surat utang pemerintah.
"Meskipun ada notes dari MSCI seperti itu, namun kita lihat aliran modal masuk asing ke Indonesia tetap dipertahankan," ungkap Suahasil saat menggelar konferensi pers APBN KiTa di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11).
Mengacu pada data resmi Kementerian Keuangan, akumulasi masuknya modal portofolio asing ke Tanah Air tercatat telah menembus Rp127,6 triliun per 11 November.
Total perolehan modal tersebut terutama ditopang oleh derasnya kucuran likuiditas yang mengalir masuk menuju instrumen Surat Berharga Negara (SBN) serta instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Jika dibedah lebih terperinci, aliran dana investor asing pada portofolio SBN sepanjang bulan berjalan (month-to-date/mtd) hingga 11 November membukukan inflow Rp4,7 triliun, dengan akumulasi tahun berjalan (year-to-date/ytd) menyentuh Rp42 triliun.
Di sisi lain, untuk instrumen moneter SRBI, kendati sempat mengalami outflow sebesar Rp3,7 triliun secara mtd, performa secara kumulatif ytd instrumen tersebut tetap mencatatkan capital inflow yang sangat impresif mencapai Rp182,4 triliun.
Kondisi kontras terlihat pada dinamika pasar saham yang masih menunjukkan pelemahan. Aliran dana masuk tercatat sangat tipis yakni Rp0,1 triliun (mtd), sedangkan secara akumulasi ytd masih membukukan arus modal keluar atau outflow yang mencapai Rp97 triliun.
"Artinya, SBN kita dibeli oleh investor asing, lalu inflow di SRBI, dan sudah mulai ada inflow di saham namun sangat terbatas. Tapi kalau year-to-date masih outflow di saham. Ini tidak terlepas (dampak dari) apa yang sedang dibicarakan terkait dengan MSCI," kata Suahasil.
Suahasil berpandangan bahwa ketahanan aliran modal global di tengah terpaan isu MSCI ini mencerminkan imbal hasil (yield) aset domestik yang kompetitif.
Terjaganya stabilitas likuiditas modal tersebut juga disokong oleh tingginya minat serta fleksibilitas instrumen SBN dan SRBI bagi kalangan pemodal institusi mancanegara.
"Ini adalah cara kita menjaga perekonomian Indonesia, sehingga aliran modal masuk bisa tetap terjaga ke Indonesia," sebut Suahasil.
Lebih jauh, Suahasil memaparkan bagaimana gejolak kecemasan pasar pasca rilis penilaian MSCI memberi pengaruh besar terhadap penyesuaian strategi penerbitan SBN pemerintah.
Ia tidak menampik bahwa semenjak pengumuman MSCI pada 16 Oktober, yang membuka opsi konsultasi pemangkasan status bursa Indonesia menjadi standalone market, pasar finansial domestik langsung terpukul dan situasinya tidak kondusif.
"Per akhir Oktober kemarin memang betul terjadi tekanan di pasar keuangan kita, khususnya setelah MSCI mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa akan menaruh pasar saham Indonesia di dalam status standalone. Pada saat itu, pasar keuangan menjadi tidak kondusif sama sekali," tutur Suahasil.
Kepanikan pasar itu terlihat jelas dari merosotnya penawaran investor yang masuk (incoming bid) ketika pelaksanaan lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada lelang SUN tertanggal 13 Oktober, total penawaran tercatat masih sangat kokoh di posisi Rp64,8 triliun.
Namun pada lelang berikutnya tanggal 27 Oktober, persis sesudah sentimen MSCI mencuat luas, nilai penawaran lelang langsung terpangkas tajam hingga separuhnya menjadi Rp31,09 triliun saja.
Kendati demikian, guncangan berat tersebut nyatanya hanya berlangsung singkat. Fakta pemulihan ini tercermin nyata lewat gelaran lelang SUN per 10 November yang kembali melonjak drastis dengan incoming bid menyentuh Rp79,71 triliun.
Menurut Suahasil, lonjakan balik ini bersumber langsung dari kepercayaan kuat pasar internasional terhadap tata kelola perekonomian dan postur APBN yang sehat.
"APBN dikelola dengan kredibel. Kita enggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang kita harus terus lakukan," tegas Suahasil.
