Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menegaskan tekadnya guna mengoptimalkan peluang ekonomi karbon biru nasional dari vegetasi bakau, padang lamun, serta rawa payau, sebagaimana diungkapkan Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Aris.
Meski demikian, KKP turut menaruh perhatian pada hambatan dalam sektor ekonomi biru, seperti menyusutnya area bakau akibat peralihan fungsi area dan ekspansi infrastruktur. Melalui penguatan valuasi ekonomis mangrove, kelestarian serta perluasan habitat pesisir tersebut diharapkan dapat terlindungi dengan baik.
Di samping itu, KKP terus memacu pasar karbon domestik dengan mendongkrak kepercayaan pemodal internasional terhadap kredit karbon biru Nusantara. Kebijakan ini diterapkan melalui pendaftaran unit karbon berstandar global guna memastikan pengawasan seluruh aktivitas karbon. Partisipasi warga pesisir juga didorong demi merawat ekosistem sekaligus memberi faedah bagi masyarakat setempat.
Bagaimana potensi serta peta jalan industri karbon biru nasional ke depan? Simak wawancara mendalam Andi Shalini bersama Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, pada program Squawk Box CNBC Indonesia (Senin, 21/09/2026).
