Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan terkait rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang berupaya menguji keabsahan ijazahnya melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril berpandangan bahwa Gibran sebenarnya sudah kehilangan ruang legal untuk menuntut keabsahan dokumen pendidikannya, termasuk peluang mengajukan peninjauan kembali (PK). Pasalnya, ketetapan hukum yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK) telah berkekuatan hukum tetap.
"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," terang Yusril saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menerangkan bahwa lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu MA dan MK, telah mengeluarkan putusan resmi seputar ijazah milik Gibran. Dalam amar putusannya, MK menegaskan tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa sang Wapres mengantongi ijazah maupun diploma setara tingkat SMA dari luar negeri.
Pada sisi lain, putusan MA resmi menganulir Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan jenjang SMA atas nama Gibran. Lembaga yudikatif tersebut bahkan menginstruksikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mencabut surat keputusan penyetaraan yang dimaksud.
"Putusan (MA) itu bersifat 'ex tunc', membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah," papar Yusril.
Mantan pakar hukum tata negara ini menambahkan bahwa vonis MA sangat berpotensi memengaruhi proses persidangan yang tengah bergulir di PTUN Jakarta. Kondisi tersebut timbul lantaran materi atau objek gugatan persis dengan apa yang telah diputuskan oleh MA.
"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" ujar Yusril.
Langkah Pembuktian Non-Yudisial
Menurut analisanya, majelis hakim di PTUN bakal menyetop penanganan perkara tersebut seiring langkah eksekusi putusan MA yang dijalankan oleh Kemendikdasmen. Imbasnya, tidak ada lagi barang sengketa yang relevan diperkarakan.
"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," lanjutnya.
Yusril menuturkan bahwa verifikasi orisinalitas ijazah secara non-yudisial hanya mungkin terwujud lewat jalur komunikasi pribadi. Namun begitu, status keaslian ijazah Gibran faktanya telah masuk ranah yurisprudensi dan diputus langsung oleh MK serta MA.
"Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," pungkas Yusril.
Kendati demikian, dia menyerahkan seluruh keputusan pemilihan langkah hukum tersebut kepada Gibran secara pribadi. Yusril menyatakan bahwa pihak pemerintah terus memantau dinamika politik yang berkembang di parlemen mengenai wacana Hak Menyatakan Pendapat demi proses pemakzulan Gibran.
"Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir, menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat ya. Kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR, dan pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini kecuali ada arahan-arahan lain. Tapi sampai hari ini kami bersikap pasif," tutup Yusril.
